-
Melihat lagi isi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan DPR
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akhirnya disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10).
Selanjutnya, RUU HPP akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diundangkan.
“Saya menanyakan kepada anggota apakah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju?,” kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sambil mengetok palu pasca seluruh anggota DPR RI menyepakati RUU HPP saat Rapat Paripurna, Kamis (7/10).
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa sistematika RUU HPP terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang secara garis besar memuat enam ketentuan.
-
Rencana pungutan tarif pajak minimum tuai kontroversi
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan alternative minimum tax (AMT) untuk korporasi yang merugi supaya tetap menyetor pajak ke negara. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi.
Berdasarkan paparan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (31/5), AMT ditujukan bagi wajib pajak (WP) Badan dengan pajang penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.
Kendati begitu, Menkeu belum menyampaikan usulan tarif AMT. Hanya saja International Monetary Fund (IMF), merekomendasikan kebijakan AMT, terutama bagi negara-negara berkembang dikenakan tarif 1% dari peredaran usaha.
-
Aktivitas transfer pricing diawasi kantor pajak, ini kata DDTC
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan guna mengejar target penerimaan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pajak wajib pajak indikasi transfer pricing.
Adapun Ditjen Pajak telah mengatur jenis-jenis dokumen penentuan harga transfer melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
Neilmaldrin menyampaikan terkait dengan penghindaran pajak, yang perlu diketahui bersama bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan. Praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.
-
Cara lapor SPT online tapi lupa EFIN
KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021. Bagaimana jika ingin lapor SPT SPT secara online tapi lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN)?
Seperti diketahui, saat ini cara mudah lapor SPT adalah melalui online. Tak perlu antri, Anda bisa mudah lapor SPT secara online.
Seperti diketahui, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Rutinitas ini dilakukan untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Ketentuan lapor SPT diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, lapor SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021.
-
Pemerintah merelaksasi sanksi admistrasi wajib pajak bandel
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi wajib pajak (WP). Tujuannya untuk mendorong wajib pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021.
Secara rinci, relaksasi sanksi administrasi wajib pajak nakal tersirat dalam Bab V tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Untuk Kemudahan Berusaha. Lebih lanjut, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran wajib pajak yang diberikan relaksasi oleh pemerintah.
-
Beda e-FIN Badan dan e-FIN Pribadi
Jakarta, CNN Indonesia —
E-Fin atau EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas wajib pajak yang secara resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk keperluan transaksi perpajakan.
Tidak hanya dari segi fungsi yang diperlukan sebagai alat transaksi pajak, Anda juga perlu mengetahui beda EFIN badan dan EFIN pribadi.
Secara umum, EFIN badan diperlukan untuk melaporkan segala bentuk kewajiban perpajakan sebuah badan, seperti:
- Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan lainnya
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Koperasi
- Yayasan
- Lembaga
- Dana Pensiun
- dan Badan lainnya.
Permohonan mengurus EFIN badan biasanya melibatkan perwakilan yang ditunjuk oleh badan untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak badan terdaftar.
-
Simak Nih! Cara Daftar NPWP Elektronik, Segera Login pajak.go.id
Bisnis.com, JAKARTA – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usia produktif saat ini sama pentingnya dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, NPWP menjadi syarat wajib agar bisa masuk ke dalam perusahaan. Selain itu, NPWP juga menjadi persyaratan wajib ketika akan membuka rekening tabungan
Selama masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan kemudahan untuk wajib pajak dengan terobosan layanan NPWP elektronik.
-
Strategi Ditjen Pajak mengincar kepatuhan wajib pajak internasional
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak mulai menguji kepatuhan wajib pajak tahun ini. Salah satunya kepada wajib pajak luar negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, John Hutagaol, menyebut ada dua program besar kegiatan perpajakan internasional yang disasar pada tahun ini.
Pertama, penerapan multilateral instrument on tax treaty (MLI) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh). Menurut John ada 21 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang telah diamandemen melalui mekanisme MLI.
“Penerapan MLI ini untuk mencegah praktik penghindaran pajak dari transaksi lintas negara, seperti memanfaatkan loophole pajak atau melakukan praktik treaty shopping maupun treaty abuse,” kata John kepada KONTAN, Minggu (25/1).
-
Melihat kemudahan Kantor Pelayanan Pajak dalam beleid baru untuk menagih pajak
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Langkah otoritas pajak menjalankan penagihan pajak kepada wajib pajak (WP) kian mudah. Kini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bisa menyita aset, dengan bantuan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Kemudahan dalam penagihan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Beleid ini berlaku mulai 27 November lalu, baik untuk penagihan pajak wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.
-
NPWP Elektronik Bisa Dikirim Via Email, Ini Caranya!
Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menambah fitur pengiriman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik ke email (surat elektronik) wajib pajak.
Hal ini tertuang dalam pengumuman di laman resmi otoritas pajak yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2020) kemarin.
Fitur ini akan memudahkan WP. Pasalnya, saat wajib pajak membutuhkan NPWP Elektronik untuk dapat disalin atau dicetak, mereka tinggal mengecek di surat elektroniknya (surel).
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
