• Pajak

    Ini sektor usaha yang kembali sokong penerimaan pajak di tahun 2021

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Penerimaan pajak di tahun 2021 diproyeksi bakal kembali gagal mencapai target. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pendapatan pajak akan tekor Rp 87,1 triliun di tahun ini. 

    Perkiraan tersebut bahkan lebih besar dari prediksi terkait shortfall penerimaan pajak yang diungkapkan pemerintah pada pertengahan tahun lalu, yang hanya Rp 53,3 triliun. 

    Dengan demikian, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai 92,9% dari target yang telah ditetapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. 

  • Pajak

    Sri Mulyani beberkan dampak PPKM terhadap penerimaan pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga PPKM level 3 dan 4 akan mempengaruhi prospek penerimaan pajak di paruh kedua tahun ini. 

    Sri Mulyani mengatakan, mobilitas dan kegiatan masyarakat akan menurun akibat PPKM, sehingga berimplikasi terhadap penerimaan pajak terutama sektor perdagangan, tradisional, transportasi, dan akomodasi.

    “Nanti penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV kami akan terus melakukan [pemantauan] bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi,” ujarnya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (6/8). 

  • Pajak

    Sri Mulyani sebut pemungutan PPh terhadap Google hingga Netflix segera terealisasi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsensus global terkait pajak digital telah memancarkan sinyal positif. Jika disepakati, pemerintah bisa mulai menarik pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital asing seperti Google dan Netflix. 

    Sri Mulyani mengatakan, pada pertuan negara-negara G20 pekan lalu, seluruh anggota menyetujui adanya prinsip pemajakan penghasilan perusahaan digital. Namun, pembahasan tersebut masih belum final, sebab masih akan dibahas pada pertemuan G20 selanjutnya dan pertemuan negara-negara anggota Organisation for Economics Co-operation and Development (OECD). 

    “Untuk PPh, kemarin G20 sudah ada agreement secara secara prinsipil. Namun, itu masih akan dituangkan dalam agreement yang sifatnya detail sampai bulan Oktober,” katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7). 

    Meski masih menunggu konsensus global, pemerintah sudah ancang-ancang menyiapkan strategi lain agar tetap bisa memungut PPh perusahaan digital asing. Rencana tersebut tertuang dalam kebijakan di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI. 

    Kendati begitu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Indonesia bersama negara-negara lain utamanya tetap menantikan tercapainya konsensus mengenai pengenaan PPh pada perusahaan digital.  

    “Kami enggak mungkin memungut pajak tanpa undang-undang karena itu sudah sangat jelas dalam undang-undang dasar,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Sabtu (11/7) lalu menteri keuangan negara-negara anggota G20 telah melakukan pertemuan dengan fokus utama yakni menghentikan upaya perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke tax haven, termasuk pajak digital. 

    Lebih dari 130 negara dan yurisdiksi juga menyatakan dukungan terhadap kerangka kerja konseptual untuk rencana pajak baru. Cetak biru tersebut mencakup pengenaan pajak minimum global sebesar 15% serta mendorong penyelesaian perdebatan tentang pajak layanan digital yang kini telah diadopsi banyak negara di dunia, termasuk Inggris, Prancis, dan Italia.  

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah mulai menunjuk perusahaan digital sebanyak 75 perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan digital.

    Sumber: Klik Disini

  • Pajak

    Target penerimaan perpajakan 2022 melonjak, tarif PPN bakal naik

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

    Dalam paparanya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Sri Mulyani menyebutkan ada empat strategi pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan. Pertama inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

    Kedua, perluasan basis perpajakan. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur.

  • Finansial

    Sri Mulyani: Transformasi digital jadi alternatif untuk negara kembali bangkit

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, tak melulu membawa dampak negatif. Ada hikmah yang bisa dipetik, yaitu terkait perkembangan digitalisasi yang lebih masif. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital memang mau tak mau harus dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya, transformasi digital menjadi salah satu alternatif untuk negara ini bisa selamat (survive) dan kembali bangkit. 

    “Sekarang banyak juga usaha seperti UMKM yang menggunakan platform digital dan dia survive. Di Kementerian Keuangan dan pemerintahan sendiri, kami menggunakan fasilitas digital untuk memperkuat koordinasi. Tidak mudah, tetapi memang realita yang kita hadapi,” ujar Sri Mulyani, Selasa (23/3) via video conference. 

  • Makro

    Sri Mulyani beberkan langkah strategis untuk mendorong ekonomi pada 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan langkah-langkah strategis pemerintah di tahun ini, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan terbentuknya institusi-institusi, seperti Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA), akan menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi pada tahun 2021.

    “Berbagai instrumen ini akan mampu menjadi pelengkap upaya kita di dalam mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian,” kata Sri Mulyuani dalam 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1).

  • Berita

    Di Kondisi Krisis, Menkeu Minta Auditor Pemerintah Kawal Belanja Tanpa Kompromi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi game changer atau pengubah permainan, termasuk dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pemerintah harus merombak ulang alokasi APBN untuk pemulihan ekonomi. Dari belanja sebesar Rp2.750 triliun, Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    Dengan anggaran yang besar itu, Sri Mulyani meminta agar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk menjaga agar tidak diselewengkan atau salah sasaran.

  • Makro

    Menkeu Sri Mulyani: Penerimaan negara tahun ini bisa turun 15%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan penerimaan negara di tahun ini bisa turun hingga 15%. Proyeksi ini sejalan dengan pelemahan ekonomi dalam negeri pada tahun 2020 yang terdampak pandemi virus corona.

    Artinya, bila mengacu target penerimaan negara dalam Perpres 72/2020 maka diperkirakan di akhir tahun ini hanya akan terkumpul Rp 1.445 triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan negara 2019 sebesar Rp 1.957,2 triliun, proyeksi Menkeu itu bahkan minus 26,17%.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan dari sisi penerimaan pajak sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 1.019,56 triliun setara 85,05% dari target Rp 1.198,8 triliun. Menkeu bilang, meski dalam tren penurunan, namun pihaknya akan tetap berusaha mengejar penerimaan pajak dengan optimalisasi kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

  • Pajak

    Sri Mulyani Bilang Banyak Orang Indonesia Anggap Pajak Identik dengan Penjajahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap membayar pajak bukan kewajiban, dan bahkan menganggapnya sebagai beban dari negara.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar perpajakan, Kamis (3/12/2020)

    “Bahkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini adalah salah satu dari tantangan-tantangan kita,” kata Sri Mulyani dalam acara tersebut.

  • Pajak

    Sri Mulyani sebut pajak harus mengikuti perkembangan teknologi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Perkembangan teknologi membuat sebagian aktivitas ekonomi berpaling ke ranah digital. Agar Indonesia tetap mendapatkan haknya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak sebagai instrument fiskal harus bisa beradaptasi.

    Makanya di tahun ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang bertujuan memberikan stimulus fiskal dalam rangka penangan dampak yang ditimbulkan pandemic Covid-19, telah menjadi payung hukum pajak digital.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image