• Finansial

    Omnibus law sektor keuangan masuk prolegnas prioritas 2021, ini isinya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) omnibus law sektor keuangan telah ditetapkan sebagai program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021, Selasa (9/3). Beleid sapu jagad tersebut berjudul RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terdiri dari 94 pasal yang merumuskan ulang ketentuan tujuh Undang-Undang (UU) pendahulunya. 

    Pertama UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kedua, UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ketiga, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keempat, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

    Kelima, UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keenam, UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Ketujuh, UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian.

  • Berita

    Sektor Keuangan Mulai Rasakan Dampak Virus Corona

    Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah perlu meyakinkan virus corona tidak menyebar ke Indonesia dan memperkuat ekonomi domestik apabila telah berdampak besar.

    Direktur Core Indonesia Pieter Abdulah mengatakan virus corona belum terlalu berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung kelanjutan dari bagaimana penangan virus tersebut di China.

    “Kalau penyebaran virus terus meluas, tidak tertangani maka kekhawatiran akan semakin besar. Jadi dampaknya akan lebih besar. Apalagi, China adalah partner besar,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (28/1/2020).

    Dia menuturkan dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia dari sektor riil belum terlihat. Namun, di sektor keuangan sudah mulai terasa, misalnya dengan pelemahan rupiah, harga komoditas yang tertahan lantaran harga minyak yang cenderung turun.  

  • Makro

    Omnibus Law Sektor Keuangan Bakal Menjangkau Asuransi dan Fintech

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Selain Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja, pemerintah tengah menyiapkan rancangan aturan sapu jagat di sektor keuangan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu RUU prioritas yang diusulkan pemerintah untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

    Menkeu menyebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut.

    Di antaranya, keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang dianggap belum memadai.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image