• Pajak

    Masih fokus pulihkan ekonomi, pajak pendidikan akan berlaku pasca pandemi Covid-19

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7% dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi serta fokus memulihkan ekonomi.

    “Saat ini kita tidak membicarakan lagi bagaimana menaikan pajak apalagi memajaki jasa pendidikan, memang betul saat ini sedang dibahas RUU KUP bersama DPR, tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan pendidikan yang lebih adil dan menyiapkan administrasinya untuk diterapkan paska pandemi,” kata Yustinus dalam B-Talk Kompas tv, Selasa (7/9).

  • Finansial

    Makin bertambah, BI catat 9,4 juta merchant implementasikan QRIS

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelan tapi pasti, target Bank Indonesia (BI) untuk menggandeng 12 juta merchant di penghujung 2021 bakal tercapai. 
    Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, saat ini sudah terdapat 9,4 juta merchant mengimplementasikan QRIS.

    Padahal pada semester I-2021 lalu, baru ada 8,7 juta merchant yang tergabung pada inisiatif bank sentral ini. Adapun nilai transaksi QRIS ikut melesat 366% yoy menjadi Rp 5,6 triliun per Juni 2021. Ia bilang ada potensi bagi pelaku UKM Indonesia menuju pangsa pasar global yang cukup tinggi seiring dengan implementasi ini.

  • Bank

    Waspada Skimming, BRI Bagikan Tips Aman Transaksi Perbankan

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kondisi pandemi yang tak menentu seharusnya diikuti oleh kewaspadaan tinggi dalam antisipasi berbagai tindak kejahatan, terlebih di sektor perbankan yang saat ini semakin dibutuhkan.

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo mengimbau para nasabah untuk berhati-hati terhadap segala modus penipuan yang mengatasnamakan BRI. Ia pun memberi sejumlah tips agar nasabah tetap dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan nyaman.

    Untuk pengguna internet banking atau m-banking dianjurkan selalu menjaga kerahasiaan username dan password, serta menggantinya secara berkala. Hal yang sama berlaku untuk mToken BRI.

    “Dalam melakukan komunikasi terhadap nasabah, BRI tidak pernah meminta PIN ataupun mToken kepada nasabahnya,” kata Indra dengan tegas.

  • Pajak

    Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary. 

    Karena itu, daya tahan APBN difokuskan untuk belanja sosial, kesehatan, stimulus, utang dan lainnya.

    Staff Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, diskursus antara kesehatan dan ekonomi akan terus terjadi.

    “Kita fokus pada kesehatan itu sudah niscaya dan tak bisa ditawar tapi di saat bersamaan juga tidak boleh mengabaikan ekonomi karena menyangkut hidup matinya warga negara,” jelas Yustinus saat diskusi daring, Kamis (8/10).

  • Makro

    Efektivitas Prokotol Krisis 2008, Senjata Menkeu Lawan Corona

    Jakarta, CNN Indonesia — Asa perekonomian Indonesia membaik usai tertekan perang dagang Amerika Serikat-China seketika sirna saat virus corona muncul dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Jangankan target ekonomi 5,3 persen, revisinya menjadi 4,7 persen pun bisa jauh panggang dari api. Bahkan, ancaman resesi sudah di depan mata.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap skenario terburuk laju ekonomi Tanah Air bisa tertekan ke kisaran 0 persen sampai 2,5 persen pada tahun ini. Hebatnya, perubahan proyeksi secara drastis terjadi hanya dalam dua bulan terakhir.

    Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu juga mengaku sudah mulai melakukan pemantauan kondisi ekonomi saat ini dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) 2008. PMK merupakan panduan langkah dan koordinasi di bawah KSSK dalam menghadapi krisis ekonomi.

    PMK lahir setelah Indonesia mendapat dua kali pengalaman krisis, yaitu krisis moneter pada 1998 dan krisis keuangan pada 2008. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

  • UKM

    Insentif Bunga Bank Dinilai tak Mampu Selamatkan UKM dari Dampak Ekonomi Corona

    Bisnis.com, JAKARTA – Penurunan suku bunga kredit bagi UMKM di bank-bank BUMN tidak cukup efektif untuk membantu para pengusaha menengah kecil dan mikro di tengah krisis covid-19.

    Ketua AKUMINDO (Asosiasi UMKM Indonesia) Ikhsan Ingratubun mengatakan pasalnya saat ini yang dibutuhkan para pengusaha UMKM adalah bagaimana produk-produk yang dihasilkannya ini bisa terserap di pasar dalam negeri.

    “Saat ini tidak berpengaruh secara significant, karena interaksi penjual dan pembeli sangat jauh menurun. Saat ini yang ditunggu adalah rangsangan kebijakan untuk membeli atau menyerap produk UMKM, namun hingga saat ini kebijakan tersebut tidak nampak,” kata Ikhsan kepada Bisnis, Jumat (20/3/2020).

  • Bank

    OJK: Beleid peningkatan modal bank segera terbit

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah situasi yang tak kondusif akibat penyebaran virus corona, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terbitnya ketentuan soal peningkatan modal minimum bagi perbankan.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat mengatakan, beleid ini akan segera terbit dalam waktu dekat. Sayang ia enggan merincinya.

    Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot bilang saat ini rancangan beleid sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM. “Saat ini masih proses harmonisasi di Kemenkumham,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/3).

    Asal tahu saja, dalam ketentuan baru ini, OJK bakal menetapkan modal minimum bank umum minimum Rp 1 triliun. Secara bertahap batas minimum ini bakal ditingkatkan menjadi Rp 2 triliun pada 2021, dan Rp 3 triliun pada 2022.

  • Bank

    Adopsi Teknologi Kunci Perbankan Ciptakan Peluang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan konsultan manajemen internasional, McKinsey memperkirakan perbankan di Asia akan menghasilkan US$100 miliar pendapatan baru, jika mampu beradaptasi dengan teknologi, analisis data lanjutan, memiliki talent management, serta menjalankan kemitraan melalui merger dan akuisisi.

    Laporan tersebut memaparkan industri perbankan Asia saat ini menghadapi tantangan berat ketika menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Bahkan, pelaku industri perbankan hanya memiliki dua pilihan yakni menciptakan kembali peluang atau bersiap menghadapi kepunahan.  

    Laporan yang dikutip, Rabu (12/2/2020) itu menunjukkan kecakapan teknologi finansial dalam menggaet konsumen lokal jauh lebih signifikan, sehingga menghambat kemampuan bank mengambil keuntungan.

  • Berita

    Pemerintah Kaji Standar Hidup Layak Dalam Penentuan Upah Minimum

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji perubahan mekanisme pengupahan yang saat ini masih mengacu pada standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai menyulitkan penentuan upah minimum yang harus disesuakian setiap tahun.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan upah minimum yang saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang Pengupahan masih mengacu pada standar KHL sesuai dengan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Dia menyebut standar KHL yang tersusun dari beberapa komponen itu mempersulit penentuan upah minimum lantaran sangat sifatnya sangat subyektif.

  • Pajak

    Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.

    Saat ini, sanksi yang dikenakan atas wajib pajak (WP) atas kekurangan bayar akibat pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa adalah sebesar 2% per bulan dan secara akumulatif bisa menjadi 48% dalam waktu 24 bulan.

    “Kami perkirakan angka tinggi seperti itu membuat orang tidak mau masuk ke dalam pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020, Senin (9/12/2019).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image