• Pajak

    Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary. 

    Karena itu, daya tahan APBN difokuskan untuk belanja sosial, kesehatan, stimulus, utang dan lainnya.

    Staff Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, diskursus antara kesehatan dan ekonomi akan terus terjadi.

    “Kita fokus pada kesehatan itu sudah niscaya dan tak bisa ditawar tapi di saat bersamaan juga tidak boleh mengabaikan ekonomi karena menyangkut hidup matinya warga negara,” jelas Yustinus saat diskusi daring, Kamis (8/10).

  • Makro

    Efektivitas Prokotol Krisis 2008, Senjata Menkeu Lawan Corona

    Jakarta, CNN Indonesia — Asa perekonomian Indonesia membaik usai tertekan perang dagang Amerika Serikat-China seketika sirna saat virus corona muncul dan menyebar ke berbagai negara di dunia. Jangankan target ekonomi 5,3 persen, revisinya menjadi 4,7 persen pun bisa jauh panggang dari api. Bahkan, ancaman resesi sudah di depan mata.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap skenario terburuk laju ekonomi Tanah Air bisa tertekan ke kisaran 0 persen sampai 2,5 persen pada tahun ini. Hebatnya, perubahan proyeksi secara drastis terjadi hanya dalam dua bulan terakhir.

    Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu juga mengaku sudah mulai melakukan pemantauan kondisi ekonomi saat ini dengan Protokol Manajemen Krisis (PMK) 2008. PMK merupakan panduan langkah dan koordinasi di bawah KSSK dalam menghadapi krisis ekonomi.

    PMK lahir setelah Indonesia mendapat dua kali pengalaman krisis, yaitu krisis moneter pada 1998 dan krisis keuangan pada 2008. Ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

  • UKM

    Insentif Bunga Bank Dinilai tak Mampu Selamatkan UKM dari Dampak Ekonomi Corona

    Bisnis.com, JAKARTA – Penurunan suku bunga kredit bagi UMKM di bank-bank BUMN tidak cukup efektif untuk membantu para pengusaha menengah kecil dan mikro di tengah krisis covid-19.

    Ketua AKUMINDO (Asosiasi UMKM Indonesia) Ikhsan Ingratubun mengatakan pasalnya saat ini yang dibutuhkan para pengusaha UMKM adalah bagaimana produk-produk yang dihasilkannya ini bisa terserap di pasar dalam negeri.

    “Saat ini tidak berpengaruh secara significant, karena interaksi penjual dan pembeli sangat jauh menurun. Saat ini yang ditunggu adalah rangsangan kebijakan untuk membeli atau menyerap produk UMKM, namun hingga saat ini kebijakan tersebut tidak nampak,” kata Ikhsan kepada Bisnis, Jumat (20/3/2020).

  • Bank

    OJK: Beleid peningkatan modal bank segera terbit

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah situasi yang tak kondusif akibat penyebaran virus corona, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong terbitnya ketentuan soal peningkatan modal minimum bagi perbankan.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 OJK Teguh Supangkat mengatakan, beleid ini akan segera terbit dalam waktu dekat. Sayang ia enggan merincinya.

    Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot bilang saat ini rancangan beleid sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM. “Saat ini masih proses harmonisasi di Kemenkumham,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (18/3).

    Asal tahu saja, dalam ketentuan baru ini, OJK bakal menetapkan modal minimum bank umum minimum Rp 1 triliun. Secara bertahap batas minimum ini bakal ditingkatkan menjadi Rp 2 triliun pada 2021, dan Rp 3 triliun pada 2022.

  • Bank

    Adopsi Teknologi Kunci Perbankan Ciptakan Peluang Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan konsultan manajemen internasional, McKinsey memperkirakan perbankan di Asia akan menghasilkan US$100 miliar pendapatan baru, jika mampu beradaptasi dengan teknologi, analisis data lanjutan, memiliki talent management, serta menjalankan kemitraan melalui merger dan akuisisi.

    Laporan tersebut memaparkan industri perbankan Asia saat ini menghadapi tantangan berat ketika menghadapi pertumbuhan ekonomi yang melambat. Bahkan, pelaku industri perbankan hanya memiliki dua pilihan yakni menciptakan kembali peluang atau bersiap menghadapi kepunahan.  

    Laporan yang dikutip, Rabu (12/2/2020) itu menunjukkan kecakapan teknologi finansial dalam menggaet konsumen lokal jauh lebih signifikan, sehingga menghambat kemampuan bank mengambil keuntungan.

  • Berita

    Pemerintah Kaji Standar Hidup Layak Dalam Penentuan Upah Minimum

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan tengah mengkaji perubahan mekanisme pengupahan yang saat ini masih mengacu pada standar kebutuhan hidup layak (KHL) yang dinilai menyulitkan penentuan upah minimum yang harus disesuakian setiap tahun.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan penetapan upah minimum yang saat ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2018 tentang Pengupahan masih mengacu pada standar KHL sesuai dengan amanat dari Undang-Undang (UU) No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Dia menyebut standar KHL yang tersusun dari beberapa komponen itu mempersulit penentuan upah minimum lantaran sangat sifatnya sangat subyektif.

  • Pajak

    Pemerintah Relaksasi Sanksi Administrasi Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan mekanisme sanksi administratif perpajakan menjadi salah satu fokus Omnibus Law Perpajakan yang akan dibahas bersama DPR RI mulai tahun depan.

    Saat ini, sanksi yang dikenakan atas wajib pajak (WP) atas kekurangan bayar akibat pembetulan SPT Tahunan dan SPT Masa adalah sebesar 2% per bulan dan secara akumulatif bisa menjadi 48% dalam waktu 24 bulan.

    “Kami perkirakan angka tinggi seperti itu membuat orang tidak mau masuk ke dalam pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam BNI-Bisnis Indonesia Business Challenges 2020, Senin (9/12/2019).

  • Makro

    BI Tegaskan Ekonomi Global Belum Krisis

    Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menegaskan perekonomian global saat ini belum memasuki fase krisis. Peluang terkereknya pertumbuhan ekonomi dunia terbuka mengingat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserves (The Fed) telah memberikan sinyal untuk melanjutkan penurunan suku bunganya.

    “Jika itu (penurunan suku bunga The Fed) terjadi, The Fed akan menjadi motor (ekonomi global) dan pengaruhnya akan terasa ke (ekonomi) domestik,” ujar Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti di Jakarta, Jumat (9/8).

    Meski tumbuh melambat, kondisi ekonomi saat ini berbeda dengan awal mulai krisis ekonomi global pada satu dekade silam. Kala itu, sektor keuangan memompa pembiayaan dan derivatif yang cukup besar. Buntutnya, terjadi kegagalan likuiditas.

    Sementara, saat ini, masalah perekonomian berfokus pada ‘byar pet’ aliran modal masuk karena perang dagang yang diserukan AS. Progres penyelesaian perang dagang yang maju mundur memicu ketidakpastian yang mempengaruhi persepsi investor.

  • Pajak

    Pemerintah Prioritaskan Pembahasan Revisi UU PPh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyatakan bahwa pembahasan revisi UU PPh menjadi prioritas pemerintah saat ini. 

    Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjawab perntanyaan Bisnis.com di Ditjen Pajak pekan lalu. Dia mengatakan, saat ini pemerintah sedang membuat rancangan undang-undang PPh dan nanti akan dikonsultasikan dengan masyarakat termasuk dunia usaha.

    “Kita harapkan akan bisa disampaikan presiden pada bulan mendatang. Tentu kita akan konsultasi proses politiknya dan seluruh parpol untuk mengantisipasi suatu inisiatif RUU perpajakan,” kata Sri Mulyani, pekan lalu.

    Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyebut fokus reformasi pajak ke depan tak hanya menyangkut tarif. Pasalnya, pemerintah juga menampung isu-isu yang selama ini dekat dengan masyarakat, termasuk ekonomi digital.

    “Kami akan melihat dari sisi PPN dan dari sisi tata kelola bagaimana kita mengelola perpajakan secara lebih kredibel dan dipercaya,” jelasnya.

  • Bank

    STANDARDISASI KODE QR : Uji Coba QRIS Rampung

    Bisnis, JAKARTA — Bank Indonesia akhirnya menyatakan uji coba Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS sudah selesai dan rencananya segera dirilis dalam waktu dekat ini.

    Deputi Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ricky Satria mengatakan, uji coba QRIS tahap II yang dilakukan sejak awal tahun lalu sudah dipastikan rampung. Saat ini, pihaknya menunggu keputusan Gubernur Bank Indonesia perihal waktu peluncuran secara resminya.

    “Pilot tahap II sudah selesai, kami berharap sesegera mungkin dirilis Pak Gubernur, kalau masih sesuai rencana akan tahun ini mungkin dalam kuartal III/2019 ini atau akhir tahun nanti,” katanya, Selasa (23/7).

    Adapun standardisasi transaksi kode QR untuk lintas batas di kedua negara masih dalam tahap uji coba, yakni Singapura dan Thailand. Sejauh ini sudah selesai uji coba teknis agar dapat saling membaca kode QR masing-masing negara. Namun, masih ada sejumlah aspek hukum yang harus disingkronisasi antar Indonesia dan negara-negara tersebut.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image