• Finansial

    Cara Turun Kelas Jika Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen bagi peserta mandiri mulai 1 Januari 2020 ini. Dengan keputusan tersebut, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

    Kemudian, peserta kelas mandiri II, iuran naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

    Jika peserta merasa beban iuran yang harus dibayar karena kenaikan tersebut terlalu berat, mereka bisa mengajukan permohonan penurunan kelas ke BPJS Kesehatan. Caranya?

  • Finansial

    Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan ‘Eksodus’ Turun Kelas

    Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Kesehatan menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah mendorong sejumlah peserta turun kelas. Mereka telah mengajukan penurunan kelas ke BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan pengajuan permohonan turun kelas  kemungkinan dilakukan peserta untuk menyesuaikan kemampuan bayar.

    Permohonan mulai terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Oktober 2019 kemarin.

    Maklum, melalui peraturan tersebut, pemerintah memang memutuskan untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri hingga 100 persen. Dengan keputusan tersebut, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

  • Finansial

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Lebih Rendah dari Seharusnya

    Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Kesehatan menyatakan pemerintah menanggung sebagian iuran peserta mandiri. Hal itu memungkinkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja lebih rendah dari yang seharusnya.

    “Presiden tidak menaikkan iuran PBPU sebagaimana yang seharusnya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

    Fahmi menjelaskan rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya.

    Untuk Kelas I, iuran yang saat ini sebesar Rp80 ribu seharusnya naik menjadi Rp274 ribu per peserta per bulan. Namun, pemerintah memutuskan kenaikannya menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

  • Finansial

    Aturan Tarif BPJS Kesehatan Terbit Usai Pelantikan Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan berbagai aturan hukum terkait Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  akan diterbitkan setelah pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober mendatang. Beleid di antaranya ialah tarif iuran dan sanksi penunggak iuran.

    Sebelumnya, pemerintah menjanjikan bakal menerbitkan aturan berbentuk peraturan presiden (Perpres) terkait tarif iuran BPJS Kesehatan untuk tahun depan. Kemudian, juga akan menerbitkan instruksi presiden (Inpres) mengenai pengaturan bagi penunggak iuran BPJS Kesehatan.

    Tak ketinggalan, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan menteri keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari perpres tersebut. Namun, ia mengatakan berbagai aturan itu masih terus difinalisasi pemerintah.

  • Finansial

    Pemerintah Buka Opsi Perkecil Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah membuka opsi memperkecil besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dengan opsi ini, besaran kenaikan iuran bisa lebih kecil dari usulan semula yang dua kali lipat dari tarif berlaku saat ini.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan opsi tersebut muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, KSPSI memang meminta Jokowi untuk menimbang kembali rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III karena bisa memberatkan kehidupan buruh dan rakyat kecil.

    “Mestinya (kenaikan iuran) tidak (lebih tinggi dari dua kali lipat), lebih rendah mungkin, bertahap mungkin, tapi lebih tinggi tidak mungkin,” ucapnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10).

  • Makro

    BI Ramal Kenaikan Iuran BPJS Akan Dorong Inflasi

    Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) memperkirakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang rencananya akan diberlakukan 1 September besok akan mengerek inflasi nasional. Meskipun demikian, mereka meramal inflasi hanya bersifat sesaat karena berasal dari komponen harga-harga yang diatur pemerintah (administered price). 

    Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan dampak inflasi dari kenaikan iuran BPJS Kesehatan pasti akan terjadi lantaran iuran BPJS Kesehatan menjadi komponen pengeluaran bulanan masyarakat.

    Hanya saja menurutnya, dampak inflasi tersebut hanya akan terasa sekali. Terutama, ketika masyarakat membayar iuran dengan kenaikan nominal untuk pertama kalinya. 

    Dampaknya terhadap inflasi, lanjut dia, juga baru akan terasa ketika dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebulan setelahnya.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image