• Finansial

    Pemerintah Beberkan Hitungan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan perhitungan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja atau mandiri.

    Ronald Yusuf, Kepala Bidang Program Analisis Kebijakan Pusat Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu mengatakan kenaikan iuran peserta mandiri itu telah memperhitungkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut menggambarkan pengeluaran riil masyarakat.

    “Kami memiliki data BPS, data Susenas lalu kami bagi menjadi desil 1-10. Lalu, real spending (pengeluaran riil) kami coba kelompokkan belanja non esensial setiap desil dan menyertakan rokok juga dalam analisis kami,” katanya melalui video conference, Jumat (29/5).

  • Finansial

    PR Bersih-bersih Data di Tengah Polemik Kenaikan Iuran BPJS

    Jakarta, CNN Indonesia — Bola permasalahan BPJS Kesehatan masih terus bergulir. Kali ini pemerintah silang pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal kenaikan iuran, khususnya kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja BP atau peserta mandiri kelas III.

    Di satu sisi, pemerintah bersikukuh untuk tetap mengerek iuran, sedangkan anggota dewan bersikeras membatalkan tambahan iuran untuk mandiri kelas III yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 soal Jaminan Kesehatan Nasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berargumen BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak berdirinya pada 2014. Pada 2019 lalu, potensi defisitnya sangat fantastis, yakni Rp32 triliun.

    Karenanya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan iuran dengan harapan mampu menambal lobang pada keuangan BPJS Kesehatan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image