• Pajak

    Strategi Ditjen Pajak mengincar kepatuhan wajib pajak internasional

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak mulai menguji kepatuhan wajib pajak tahun ini. Salah satunya kepada wajib pajak luar negeri atau Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).

    Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, John Hutagaol, menyebut ada dua program besar kegiatan perpajakan internasional yang disasar pada tahun ini.

    Pertama, penerapan multilateral instrument on tax treaty (MLI) untuk pemotongan pajak penghasilan (PPh). Menurut John ada 21 perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang telah diamandemen melalui mekanisme MLI.

    “Penerapan MLI ini untuk mencegah praktik penghindaran pajak dari transaksi lintas negara, seperti memanfaatkan loophole pajak atau melakukan praktik treaty shopping maupun treaty abuse,” kata John kepada KONTAN, Minggu (25/1).

  • Pajak

    Corona, Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Pajak Turun Rp388,5 T

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi penerimaan perpajakan akan turun (shortfall) sebesar Rp388,5 triliun di tengah pandemi virus corona. Hitung-hitungannya, penerimaan pajak hanya sebesar Rp1.254 triliun atau jauh lebih rendah dari target APBN 2020, yakni Rp1.642 triliun.

    “Ini tumbuh negatif 5,9 persen terjadi shortfall Rp388,5 triliun. Ini kami sudah hitung cukup detail,” ujarnya, dalam rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Kamis (30/4).

    Ia menjelaskan penurunan tersebut disebabkan terganggunya aktivitas ekonomi akibat pandemi corona. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan guna menanggulangi dampak tersebut. Imbasnya, shortfall pajak pun makin dalam.

  • Pajak

    Cara Mengisi SPT Pajak Online

    Jakarta, CNN Indonesia — Masa pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) telah dimulai. Rutinitas tahunan ini dilakukan untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pelaporan merupakan kewajiban para Wajib Pajak.

    Masa pengisian SPT untuk WP OP jatuh pada 31 Maret 2020. Sementara untuk badan batas waktunya jatuh pada 30 April 2020.

    Pelaporan SPT dapat dilakukan secara manual dengan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat atau via online. Lamanya pemanggilan antrean di KPP sering menjadi alasan para pelapor menunda menyetor kewajiban pajak.

  • Pajak

    Sri Mulyani Bakal Pangkas Pajak Badan Jadi 20 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah berencana menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan dari saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen. Untuk itu, pemerintah bakal memprioritaskan revisi terhadap undang-undang (UU) terkait PPh badan.

    “Sekarang sedang di-exercise dan sudah betul-betul dihitung rate-nya turun ke 20 persen. Itu (kajian terkait) seberapa cepat dan seberapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (18/6).

    Sri Mulyani menjelaskan guna menurunkan tarif pajak perusahaan, pemerintah harus merevisi UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Saat ini rancangan revisi UU tersebut tengah disiapkan pemerintah dan bakal diprioritaskan untuk dibahas bersama DPR.

  • Makro

    Sri Mulyani Andalkan Industri Demi Genjot Ekonomi Tahun Depan

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menaruh harapan besar pada industri manufaktur guna menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun depan yang ditargetkan mencapai 5,3 persen. Industri manufaktur disebut harus mampu tumbuh di atas 5 persen.

    Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir, industri manufaktur selalu tumbuh di bawah 5 persen. Padahal porsinya dalam komponen Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 19,83 persen.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri manufaktur pada 2015 tercatat 4,33 persen, kemudian pada 2016 sebesar 4,29 persen, dan 2017 sebesar 4,27 persen.

    “Selama manufaktur tidak tumbuh, ini akan berpengaruh ke penerimaan pajak hingga lapangan pekerjaan. Jadi pertumbuhan industri ini it’s so important,” jelas Sri Mulyani, Senin (24/9).

    Sri Mulyani yakin pertumbuhan di tahun depan bisa dicapai dengan serangkaian kebijakan pemerintah untuk menggaet investasi. Kebijakan tersebut, di antaranya fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) dalam waktu dan besaran tertentu (tax holiday) dan fasilitas pengurangan penghasilan kena pajak (tax allowance).

    Selain itu, ia juga berharap pengenaan kenaikan pajak penghasilan (PPh) 22 impor kepada 1.147 pos tarif yang diberlakukan awal bulan ini juga bisa mendorong produksi dalam negeri.

  • Makro

    Batasi Impor, Sri Mulyani Kaji Kenaikan Pajak 900 Komoditas

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah akan mengkaji 900 komoditas impor untuk menjadi barang konsumsi yang dibatasi melalui kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh), demi mengendalikan neraca perdagangan.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menerbitkan daftar komoditas yang mengalami kenaikan PPh impor paling lambat September 2018.

    Berdasarkan aturan, tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor sebenarnya sudah ditetapkan bagi 900 komoditas. Daftar barang konsumsi ini tercantum di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017.

    Di dalam beleid itu, tarif PPh impor dikenakan dengan level berbeda-beda untuk setiap komoditas, dari rentang 2,5 persen hingga 10 persen berdasarkan harga jualnya. Namun, tidak semua barang terkena kenaikan PPh impor.

    Kenaikan PPh impor akan mempertimbangkan tiga hal, yakni kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) produksi barang tersebut, penciptaan efek penggandanya (multiplier effect), dan kemampuan produksi dalam negeri.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image