• Pajak

    Pajak Direlaksasi, Perluasan Basis Jadi Kunci

    Bisnis.com, JAKARTA–Usaha pemerintah untuk meningkatkan investasi  melalui Omnibus Law Perpajakan memiliki konsekuensi penurunan tarif pajak.

    Berdasarkan naskah akademik Omnibus Law Perpajakan, PPh Badan merupakan salah satu pajak yang akan direlaksasi. Dalam perhitungannya, PPh Badan akan dikurangi bertahap menjadi 22 persen pada 2021 dan 2022, kemudian turun kembali menjadi 20 persen pada 2023.

    Jika mengikuti pola ini, maka dampak penurunan penerimaan pajak secara neto mencapai Rp53 triliun.

    Konsekuensinya, belanja pemerintah akan ikut turun dan PDB akan turun secara jangka pendek. Meski demikian, perekonomian domestik diperkirakan akan tumbuh didorong oleh investasi, penyerapan tenaga kerja, dan konsumsi rumah tangga.

  • Pajak

    Omnibus Law Akan Jadi Pertimbangan Target Pajak 2021

    Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pelaksanaan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan akan menjadi pertimbangan dalam menentukan target perpajakan 2021. Alasannya, pemerintah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan dalam regulasi tersebut.

    “RAPBN 2021 belum disusun, jadi itu (Omnibus Law Perpajakan) menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun target penerimaan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, Rabu (18/12).

    Namun demikian, ia tidak menyebutkan potensi kenaikan atau justru penurunan target pajak sebagai imbas dari pemberlakuan Omnibus Law Perpajakan. Alasannya, target penerimaan perpajakan tidak hanya dihitung berdasarkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.

  • Pajak

    Omnibus Law Perpajakan Atur Pemajakan Transaksi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah tengah merancang Undang-Undang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan yang rencananya bakal segera diserahkan ke DPR.

    Salah satu substansi pembahasan RUU ini mencakup perlakukan perpajakan terhadap transaksi digital.

    Dalam draf awal RUU tersebut pemerintah menyebut pengenaan pajak transaksi digital dikenakan atas transaksi barang atau jasa dari luar negeri kepada pembeli Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri secara langsung atau platform luar negeri.

    Rancangan beleid yang diterima Bisnis.com ini juga mengungkapkan bahwa mekanisme pentarifan atas transaksi luar negeri itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo saat dikonfirmasi Bisnis.com belum lama ini tak menampik substansi soal pemajakan atas transaksi digital. Hanya saja, kemungkinan perubahan masih ada apalagi waktu itu pembahasan RUU terus dimatangkan.

  • Pajak

    Sri Mulyani Harmonisasi 28 Pasal dalam Omnibus Law Perpajakan

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law tentang Perpajakan akan menyelaraskan tujuh undang-undang (uu) dan 28 pasal.

    Ketujuh UU tersebut meliputi UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU tentang Kepabeanan, UU tentang Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU tentang Pemerintah Daerah (Pemda).

    “Kami diminta oleh presiden untuk menjalankan salah satu omnibus law yang penting yang disebut super prioritas yaitu omnibus law perpajakan,” katanya, Senin (16/12).

    Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan surat presiden (surpres) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menindaklanjuti omnibus law perpajakan.

  • Pajak

    Omnibus Law Perpajakan Ditargetkan Berlaku 2021

    Bisnis.com, JAKARTA – RUU Omnibus Law Perpajakan diharapkan sudah dapat berlaku pada 2021.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ditemui pada sebuah acara di Jakarta pada Kamis (28/11/2019).

    Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Perpajakan saat ini telah memasuki tahap pembentukan final draft. Pihaknya tengah melakukan harmonisasi antara RUU ini dan pasal-pasal dalam UU lain yang akan dihilangkan.

    RUU ini rencananya sudah tiba di meja para anggota DPR sebelum mereka memasuki masa reses yang dimulai pada 18 Desember 2019 . Ia pun menargetkan Omnibus Law Perpajakan sudah dapat dibahas saat DPR kembali dalam masa sidang pada Januari 2020.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image