• Finansial

    Kronologi Kasus Gagal Bayar Jiwasraya Versi OJK

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat suara soal permasalahan PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Padahal, sebelumnya, OJK sempat irit bicara mengenai asuransi BUMN tersebut.

    Berikut kronologi permasalahan keuangan Jiwasraya versi OJK berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com.

    Bermula pada 2004, perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvensi (risiko pailit) mencapai Rp2,76 triliun.

    Selang dua tahun kemudian, yaitu pada 2006 laporan keuangan perseroan menunjukkan ekuitas negatif Rp3,29 triliun. Aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban.

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun memberikan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) untuk laporan keuangan 2006-2007 lantaran penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya.

  • Bank

    Lonjakan Kredit Bermasalah Membayangi di Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan memastikan perbankan di Tanah Air masih memiliki bantalan yang kuat dalam menghadapi kondisi perekonomian yang penuh ketidakstabilan. Secara kualitas kinerja yang tercermin dari rasio kredit bermasalah pun dipastikan belum akan menyentuh level 3%.

    Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan mengatakan saat ini loan at risk (LaR) yang terdiri dari kolektibilitas dua ditambah kolektibilitas satu yang direstrukturisasi masih stabil di angka 10%. Sementara kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan saat ini dikisaran 23%.

    Alhasil, kondisi di atas masih terbilang aman jika hal terburuk terjadi yakni keseluruhan LaR menjadi kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

    “Saya tidak katakan itu terjadi ya, tetapi NPL Indonesia itu pernah di atas 3% ketika resesi global 2009 dan CAR perbankan Indonesia tidak setinggi saat ini,” katanya, Senin (4/11/2019).

  • Pajak

    Pemangkasan Tarif PPh Korporasi Diusulkan Bertahap

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemangkasan tarif PPh korporasi dari 25% menjadi 20% tidak memberi imbas langsung pada pertumbuhan investasi sehingga lebih baik dilakukan secara bertahap.

    Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan tidak ada bukti empiris dengan menurunkan tarif bisa menarik investasi. Sebaliknya, penurunan tarif hanya akan menurunkan tax ratio.

    “Tidak ada kaitan dengan investasi, tapi kalau itu sebagai gimmick memang penting, seperti India dari 30% jadi 22% sebagai gimmick,” kata Yustinus di Cafe a la Ritus, Senin (23/9/2019).

    Dia menilai, pemerintah memang perlu menjawab kebutuhan investor melalui gimmick dan kemudahan. Namun dengan langsung memangkas 5% tarif, dia memprakirakan pemerintah akan kehilangan penerimaan negara sekitar Rp84 triliun.

  • Artikel

    ASET TETAP (Bagian Kedua)

    Harga Pembelian

    Harga pembelian adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset tetap pada saat perolehan atau konstruksi. Dengan demikian, harga pembelian adalah jumlah yang dibayarkan untuk mendapatkan aset tetap, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan­potongan lain.

    Pada pembelian aset tetap secara tunai, mudah untuk menentukan harga pembelian. Namun jika pembayaran kasnya ditangguhkan, maka harga perolehan adalah harga tunai aset pada tanggal pembelian. Perbedaan antara nilai tunai dan pembayaran diakui sebagai beban bunga pada saat pembayaran dilakukan, kecuali biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi jika memenuhi pengaturan dan persyaratan dalam PSAK 26 Biaya Pinjaman.

  • Finansial

    OJK Sebut Fintech Perencana dan Agregator Paling Beri Manfaat

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi dua dari 15 klaster perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) yang paling memberi manfaat ialah segmen perencana keuangan (financial planner) dan agregator keuangan (financial aggregator).

    Sampai saat ini tercatat 48 penyelenggara inovasi keuangan digital yang masuk dalam 15 klaster fintech. Adapun, terdapat sebanyak 127 perusahaan fintech pembiayaan atau peer to peer lending (P2P lending) sampai Agustus 2019.

    Ke-15 klaster itu antara lain, financial agregator, credit scoring, claim service handling, digital DIRE, financial planner, financing agent, funding agent, online distress solution, online gold depository, project financing, social network and robo advisor, block-chain based, verification non-CDD, tax and accounting, dan e-KYC.

  • Finansial

    Ragam Pilihan Sertifikasi bagi Akuntan Profesional

    Bisnis.com, JAKARTA — Profesi akuntan profesional di Indonesia semakin diminati mengingat kebutuhan yang cukup tinggi di dunia bisnis. Akuntan profesional akan dihadapkan untuk melewati beberapa tahapan dan tes untuk memperoleh sertifikasi agar semakin diakui secara sah.

    Dilansir melalui laman sleekr, sertifikat profesi akuntansi pun beragam, tergantung kemampuan dan bidang masing-masing. Baik yang dikeluarkan oleh lembaga seperti Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BSNP) maupun Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI).

    Berikut ini beberapa jenis sertifikasi akuntan profesional di Indonesia,

  • Artikel

    PENGENALAN INSTRUMEN KEUANGAN (Bagian Kedua)

    Definisi Instrumen Keuangan

    Aset Keuangan

    Menurut PSAK 50, aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:

    1.        Kas, seperti mata uang lokal dan asing dan deposito dibank;

    2.        Instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, seperti investasi saham pada entitas yang terdaftar di bursa;

    3.        Hak kontraktual;

    • Untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain, seperti piutang usaha dan wesel tagih; atau
    • Untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, seperti obligasi konversi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengkonversi obligasi tersebut dengan kepemilikan saham pada entitas penerbit obligasi dan sebaliknya menimbulkan kewajiban kontraktual bagi penerbit obligasi untuk menyerahkan saham kepada pemegang obligasi; atau

    4.        Kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrument ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan:

    • Nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas yang diterbitkan entitas, seperti kontrak untuk menerima jumlah yang bervariasi dari instrument ekuitas entitas yang setara dengan 10 kg emas; atau
    • Derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrument ekuitas yang diterbitkan entitas.  Untuk tujuan ini, instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut tidak termasuk instrument yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrument ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut dimasa depan.
  • Pajak

    Pengawasan Pajak Berbasis CRM Mulai Diterapkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Setelah menunggu beberapa lama, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akhirnya menerapkan pengawasan kepatuhan berbasis risiko atau compliance risk management (CRM).

    Dengan penerapan CRM, proses pengawasan wajib pajak bisa lebih optimal dan mampu memetakan kepatuhan berdasarkan profil kepatuhan wajib pajak.

    Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, implementasi CRM merupakan bagian dari program reformasi perpajakan.

    Selain itu CRM juga kelanjutan dari program amnesti pajak dan transparansi informasi keuangan yang  memungkinkan otoritas pajak membangun profil risiko wajib pajak secara lebih canggih dan akurat.

  • Makro

    Neraca Perdagangan Januari-Agustus Masih Dibayangi Defisit

    Bisnis.com, JAKARTA — Neraca perdagangan Agustus 2019 diproyeksikan masih akan mengalami surplus tipis tetapi secara kumulatif tetap mengalami defisit.

    Ekonom Bank Danamon Wisnu Wardana menyatakan ekspor Agustus 2019 tetap akan mengalami defisit sampai 5,4% secara kumulatif.

    Namun defisit ini akan diikuti oleh kontraksi yang lebih dalam pada impor yakni 11,3%. Wisnu memproyeksikan neraca perdagangan pada Agustus 2019 masih mencatat surplus sampai US$89 juta.

    Hal senada diungkapkan pula oleh Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro bahwa ekspor Agustus 2019 diproyeksikan akan terkontraksi 2,01% (m-o-m) sebesar US$15,14 miliar atau defisit 4,62% (y-o-y).

    “Ini masih lebih kecil dari Juli terkontraksi sebesar US$15,45 miliar atau 5,05% [y-o-y] pada Juli 2019,” ujar Andry, Jumat (13/9/2019).

    Kondisi kontraksi ekspor Indonesia, menurut Andry, akibat harga batu bara yang turum 5,33% meskipun harga minyak sawit naik 7,38%.

  • Berita

    KOMPUTASI AWAN : Google Bangun Pangkalan Data Lokal

    Bisnis, JAKARTA — Google Cloud akan membuka Region Cloud Jakarta pada semester I/2020 sebagai investasi jangka panjang perusahaan dalam bidang infrastruktur teknologi di Indonesia.

    Bisnis, JAKARTA — Google Cloud akan membuka Region Cloud Jakarta pada semester I/2020 sebagai investasi jangka panjang perusahaan dalam bidang infrastruktur teknologi di Indonesia.

    Regional Director Google Cloud Asia Tenggara Tim Synan mengatakan, Region Cloud Jakarta terdiri atas beberapa Availability Zone, yang dirancang untuk ketersediaan tinggi guna melindungi perusahaan masalah gangguan layanan.

    “Dengan dibukanya region ini, pelanggan kami di Indonesia akan memperoleh latensi yang rendah dan kinerja yang tinggi untuk beban kerja serta data mereka yang berbasis komputasi awan,” ujar Synan di acara Google Cloud Summit 2019, Kamis (5/9).

    Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyambut baik kehadiran Google Cloud di Indonesia.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image