• Finansial

    Iuran BPJS Batal Naik, Sayonara Tarif ‘Selangit’

    Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan. Padahal, sejak 1 Januari 2020, eks PT Askes (Persero) itu sudah memungut tarif baru kepada peserta, yaitu Rp42 ribu untuk kelas III, Rp110 ribu untuk kelas II dan Rp160 ribu untuk kelas I.

    Kenaikan iuran itu tidak bisa dibilang sedikit. Apalagi, sejak diwacanakan pada medio tahun lalu, kebijakan tersebut banyak menuai kritik dari berbagai kalangan. Nasi telah menjadi bubur, ketika Peraturan Presiden 75 Tahun 2019 oleh Presiden Jokowi diteken pada Oktober 2019. Iuran baru pun diberlakukan sejak awal tahun hingga saat ini.

    Namun, dengan  putusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS, tentu masyarakat boleh senang. Artinya, masyarakat kembali membayar seperti semula, yaitu Rp25.500 untuk kelas III, Rp51 ribu untuk kelas II dan Rp80 ribu untuk kelas I. Sayonara, iuran mahal.

  • Finansial

    Bak Buah Simalakama, Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

    Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, BPJS Kesehatan sudah memungut nominal iuran baru per 1 Januari 2020.

    Uji materi yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCD) ini seperti mewakili suara masyarakat yang menentang kenaikan iuran sejak ide tersebut mengemuka pada Oktober 2019 lalu.

    Bagaimana tidak? Iuran naik tak tanggung-tanggung mencapai dua kali lipat. Untuk kelas III mandiri dipatok Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500. Kemudian, kelas II mandiri Rp110 ribu dari Rp51 ribu, dan kelas I mandiri Rp160 ribu dari semula Rp80 ribu.

  • Finansial

    PR Bersih-bersih Data di Tengah Polemik Kenaikan Iuran BPJS

    Jakarta, CNN Indonesia — Bola permasalahan BPJS Kesehatan masih terus bergulir. Kali ini pemerintah silang pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal kenaikan iuran, khususnya kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja BP atau peserta mandiri kelas III.

    Di satu sisi, pemerintah bersikukuh untuk tetap mengerek iuran, sedangkan anggota dewan bersikeras membatalkan tambahan iuran untuk mandiri kelas III yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 soal Jaminan Kesehatan Nasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berargumen BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak berdirinya pada 2014. Pada 2019 lalu, potensi defisitnya sangat fantastis, yakni Rp32 triliun.

    Karenanya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan iuran dengan harapan mampu menambal lobang pada keuangan BPJS Kesehatan.

  • Finansial

    BPJS Kesehatan: Defisit 2019 Sekitar Rp16 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan bahwa defisit program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun ini sekitar Rp16 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Menteri Kesehatan, Kamis (12/12/2019) di Gedung DPR.

    Rapat tersebut membahas usulan Komisi IX DPR untuk menunda kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3. Usulan tersebut ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan alternatif-alternatif solusi agar iuran tetap naik dan tidak membebani peserta, tetapi belum terdapat keputusan.

  • Finansial

    Pemerintah Buka Opsi Perkecil Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah membuka opsi memperkecil besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dengan opsi ini, besaran kenaikan iuran bisa lebih kecil dari usulan semula yang dua kali lipat dari tarif berlaku saat ini.

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan opsi tersebut muncul setelah Presiden Jokowi bertemu dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pada pekan lalu. Pada pertemuan tersebut, KSPSI memang meminta Jokowi untuk menimbang kembali rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas III karena bisa memberatkan kehidupan buruh dan rakyat kecil.

    “Mestinya (kenaikan iuran) tidak (lebih tinggi dari dua kali lipat), lebih rendah mungkin, bertahap mungkin, tapi lebih tinggi tidak mungkin,” ucapnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin (7/10).

  • Finansial

    Defisit BPJS Kesehatan Rp56 Triliun, Bila Iuran Tak Naik

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menegaskan pentingnya kenaikan iuran bagi peserta mandiri BPJS Kesehatan karena penyebab defisit terbesar disebabkan tunggakan iuran peserta mandiri sekitar Rp 15 triliun selama tahun 2016-2018.

    “Agar program JKN yang sangat bagus ini dapat berkelanjutan, maka kedisiplinan membayar iuran bagi peserta mandiri ini sangat penting,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti di Jakarta, Minggu (8/9/2019).

    Melalui surat terbuka soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di media sosial, ia menjelaskan sepanjang tahun 2018, total iuran dari peserta mandiri mencapai Rp 8,9 triliun. Namun, lanjut dia, total klaimnya mencapai Rp 27,9 triliun atau memiliki rasio mencapai 313 persen.

    Pada akhir tahun anggaran 2018, ujar dia, tingkat keaktifan peserta mandiri hanya 53,7 persen. Artinya, 46,3 persen dari peserta mandiri tidak disiplin membayar iuran alias menunggak.

  • Finansial

    Kemenkes Pastikan Draf Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Sudah Rampung

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan memastikan draf revisi Peraturan Presiden mengenai Jaminan Kesehatan telah rampung disiapkan. 

    “Izin prakarsa dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah saya selesaikan,” kata Menteri Kesehatan Nila Moeloek di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Rabu (14/8/2019).

    Menurutnya, sejumlah ketentuan akan termuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) ini. Salah satunya mengenai kenaikan iuran.

    “Insya Allah [iuran naik], karena ini [sistem Jaminan Kesehatan Nasional] sudah kelihatan memang tidak ada sinkronisasi antara penerimaan dan pengeluaran [defisit],” tutur Nila.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image