• Makro

    Covid-19 Paksa Pemerintah Percepat Transformasi Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui kemunculan Covid-19 membuat pemerintah terpaksa mempercepat transformasi digital. Selama ini, kata dia, transformasi digital sudah didengungkan oleh pemerintah pusat dan daerah namun belum menjadi agenda sentral.

    “Tapi dengan Covid-19 kita dipaksa karena itulah dalam topik diskusi pagi ini (transformasi digital) bukan pilihan tapi keharusan. Kami memang agak terpaksa ini, menjadi satu keharusan tapi bukan dalam konteks negatif,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

  • Berita

    BKF Kemenkeu : Kebijakan untuk Menyejahterakan Masyarakat

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) menjanjikan kebijakan yang ditelurkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF Kemenkeu Hidayat Amir dalam kunjungannya ke redaksi Bisnis Indonesia, Senin (10/2/2020).

    Amir menyebutkan setiap kebijakan telah dirancang dengan matang dengan memperhatikan seluruh aspek terkait. Meski begitu kebijakan keuangan akan ditinjau ulang jika terdapat retensi atau penolakan dari masyarakat.

    “Peran media massa diperlukan dalam rangka memberikan informasi yang akurat kepada publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar atas suatu kebijakan,” kata Hidayat.

  • Finansial

    Sri Mulyani Bakal Hukum Akuntan Publik yang Audit Jiwasraya

    Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan menegaskan akan memberikan sanksi untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit dan memberikan opini tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), termasuk PT Asabri (Persero). Sanksi berupa teguran hingga pembebasan sementara dari praktik.

    Namun, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menuturkan sanksi akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya. “Ini sudah kami lakukan. Detailnya saya tidak bawa sekarang, tapi untuk KAP di Jiwasraya kami sudah melakukan pengawasan dan pengendalian,” ujarnya, dilansir Antara, Rabu (15/1).

    Secara umum, Kemenkeu melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan memberikan sanksi kepada KAP yang terlibat dalam kasus laporan keuangan perusahaan melalui langkah, seperti pengawasan dan pembinaan.

    “Di situsnya Pusat Pembinaan Profesi Keuangan bisa dilihat berapa akuntan publik yang sudah dikenakan sanksi atau yang ditunda praktiknya,” imbuhnya.

  • Berita

    Kemenkeu Mulai Asuransikan Barang Milik Negara, Apa Saja?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Untuk pertama kalinya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengasuransikan bangunan Barang Milik Negara (BMN). Sebagai permulaan, Kementerian Keuangan akan menjadi kementerian pertama yang akan melakukannya pada tahun ini.

    Encep Sudarwan, Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (BMN DJKN) mengatakan saat ini terdapat 1862 bangunan milik lembaga dan kementerian yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Bangunan menjadi prioritas untuk diasuransikan karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

    “Tahun ini hanya bangunan Kementerian Keuangan, tahun depan tambah 40 Lembaga dan Kementerian, tahun depannya lagi semuanya,” kata Encep di kantor DJKN, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

  • Berita

    Kemenkeu Duga Audit Keuangan Garuda Tak Sesuai Standar

    Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menduga proses audit laporan keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode 2018 yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) tak sepenuhnya mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan dugaan itu timbul setelah pihaknya memanggil perwakilan dari Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan (anggota dari BDO International Limited) beberapa waktu lalu. Namun, Kementerian Keuangan tak bisa serta merta menjatuhkan sanksi sebelum berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Ini karena Garuda Indonesia kan perusahaan publik, dia merupakan emiten di pasar modal. Makanya kami berkoordinasi dengan OJK. Sanksi yang berkaitan dengan dugaan adanya kalalaian dalam pelaksanaan audit dan pemberian opini perlu secara bersama dengan OJK,” papar Hadiyanto, Jumat (14/6).

  • Finansial

    Tahun Politik, Tantangan Keterbukaan Informasi Kemenkeu Semakin Berat

    Bisnis.com, JAKARTA — Mendekati tahun politik, Kementerian Keuangan mengakui berbagai tantangan dalam mengelola informasi publik semakin besar.

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa tantangan pengelolaan informasi publik selalu besar. Informasi di Kementerian Keuangan saat ini banyak digunakan untuk kepentingan politik yang secara konteks, SMI anggap menyesatkan.

    “Kementerian Keuangan mengelola informasi yang begitu banyak, kita ingin mengelola supaya transparan, kita ingin akuntable dan ingin masyarakat mendapatkan informasi yang kredibel,” ungkapnya seusai memberikan Keynote Speech dalam Seminar Perayaan 10 Tahun Undang-undang Keterbukaan Publik, Senin (27/8/2018).

    Kemenkeu lanjutnya, ingin menyampaikan informasi dengan konteks yang benar apalagi berbicara mengenai tren pengelolaan APBN, rasio baik utang maupun defisit. Dengan demikian, masyarakat tidak melihat hanya dari satu aspek saja.

    Dia pun mengungkapkan setidaknya terdapat 4 tantangan dalam mengelola informasi di Kemenkeu ditambah lagi dalam suasana politik seperti saat ini.

    “Tantangannya yakni, banyaknya informasi yang ingin kita sampaikan, kedua, bentuk penyampaian informasi keseluruhan secara kredibel dan kontekstual, ketiga, [bagaimana] supaya masyarakat merasa bisa memiliki akses, keempat [bagaimana agar] masyarakat tidak perlu mendapatkan dari sumber-sumber yang lain, karena ada disini,” paparnya.

  • Makro

    Pemerintah Belum Akan Menghemat Anggaran

    Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Keuangan menyatakan belum akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini dan tahun depan, meskipun kegiatan impor akan dibatasi untuk memulihkan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).

    Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan hal ini karena kegiatan pembatasan impor itu belum benar-benar dilakukan, sehingga belum terlihat dampaknya, termasuk soal potensi penghematan belanja.

    “Sementara belum, kami lihat sambil jalan. Tapi kami fokus kerjakan dengan yang sudah direncanakan sesuai dengan APBN dan RKAP. Nanti kami review (kaji) ulang,” ucapnya di kantor Kementerian Keuangan, Senin (20/8).

    Di sisi lain, Askolani bilang, hal ini masih belum bisa dipastikan karena sejatinya proyek pemerintah yang berkonten impor tinggi tidak begitu banyak.

    “Mungkin yang lebih banyak itu yang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), itu yang dilihat nanti,” katanya.

    Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan keseriusan untuk membatasi kegiatan impor demi memulihkan CAD yang terlanjur menyentuh tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di kuartal II 2018.

  • Makro

    Lantik Dirjen Perimbangan Keuangan, Mbak Sri Minta Anak Buahnya Begini…

    Warta Ekonomi.co.id, Jakarta –
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Astera Primanto Bhakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, menggantikan Boediarso Teguh Widodo yang telah memasuki masa purna bhakti Pelantikan yang berlangsung di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, dihadiri oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin, para pejabat eselon satu Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari kementerian lembaga terkait.

    Dalam pidatonya, Sri Mulyani meminta kepada Prima, sapaan akrab Astera Primanto Bhakti, untuk memahami maupun meneruskan tugas reformasi dan pelayanan atas pelaksanaan desentralisasi fiskal yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

    “Dengan memahami semangat desentralisasi dan otonomi daerah, maka penyaluran transfer ke daerah maupun dana desa dapat berjalan maksimal. Juga inovasi,” kata Sri Mulyani.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image