• OJK,  UKM

    OJK dan BI berikan dukungan literasi keuangan bagi kaum perempuan dan UMKM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi memberikan dampak hingga ke multidimensi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika mengukur dari indeks pembangunan manusia, pandemi berdampak pada sisi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

    “Khususnya dari segi perempuan. Dalam skala global, ada survei yang mengatakan bahwa jika pandemi ini tidak dimitigasi dengan baik, bisa meluluhlantakkan perjuangan untuk mengatasi kesetaraan gender selama 25 tahun,” ujar Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristrianti Puji Rahayu pada paparan virtual, Kamis (26/8).

    Dari sisi ekonomi, Puji menyatakan bahwa perempuan memegang peranan penting tetapi juga sangat tertentang terhadap pandemi Covid-19.

  • Berita

    Menakar Efisiensi Sensus Penduduk Online

    Jakarta, CNN Indonesia — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejarah baru dalam pendataan penduduk di Indonesia. Dalam Sensus Penduduk 2020 (SP2020) ini, tahap pertama pencatatan dilakukan secara online yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia.

    Inovasi itu pun menyorot perhatian publik. Pasalnya, baru pertama kali Indonesia melakukan pencatatan penduduk yang dilakukan secara digital walaupun pencatatan secara manual tetap diberlakukan pada tahap kedua dengan cara menyambangi setiap rumah warga.

    Bukan tanpa tujuan, langkah ini dicanangkan agar proses pendataan penduduk Indonesia lebih efisien, serta meminimalisir potensi kesalahan data dalam pencatatan penduduk.

    Dari sisi waktu, pengumpulan data sensus ditargetkan rampung kurang dari setahun. Mulai dari tahap awal yang dicanangkan 15 Februari hingga 31 Maret 2020 lalu tahap kedua dijadwalkan pada Juli 2020.

  • Makro

    Langkah Salah Pemerintah Bikin Kantong Negara ‘Berdarah’

    Jakarta, CNN Indonesia — Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi tantangan pemerintah dalam mendongkrak perekonomian negeri. Terbukti, pada realisasi APBN 2019 sementara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran mencapai Rp353 triliun.

    Secara persentase, realisasi defisit APBN 2019 mencapai 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Realisasi tersebut masih di bawah batas aman Undang-undang Keuangan Negara, 3 persen dari PDB. Namun, angka tersebut membengkak dibandingkan realisasi defisit APBN 2018 yang besar Rp269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

    Tak hanya itu, realisasi defisit tersebut terpaut 0,45 persen dari target defisit yang telah dipasang dengan nilai Rp296 triliun atau sebesar 1,84 persen terhadap PDB.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai defisit kian melebar lantaran realisasi pendapatan negara tak mampu mengimbangi belanja negara.

    Diketahui, pendapatan negara terealisasi Rp1.957 triliun atau hanya 90,4 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp2.165,1 triliun. Secara tahunan, realisasi tersebut cuma tumbuh sekitar 1 persen.

  • Finansial

    Ramai-ramai Lirik Dompet Digital, Facebook hingga Google

    Jakarta, CNN Indonesia — Perusahaan teknologi ramai-ramai melirik bisnis dompet digital. Di Indonesia, masyarakat mulai akrab dengan Gopay, Ovo, Dana, Doku, dan LinkAja. Sementara, e-commerce raksasa China mengenalkan pembayaran non-tunai Alipay, termasuk WeChat Pay.

    Dunia barat juga tak mau ketinggalan. Yang terbaru, 

    Facebook, WhatsApp, dan Google juga akan mengenalkan alat transaksi pembayaran.

    Bank Indonesia (BI) mencatat terdapat 39 penerbit uang elektronik, baik yang berbasis kartu maupun server per September 2019.

    Pertumbuhan peredarannya sangat pesat. Per September 2019, total uang elektronik yang beredar mencapai 257,08 juta unit atau melonjak 7,5 kali lipat dalam lima tahun terakhir.

    Dari sisi transaksi juga terlihat lompatan, baik dari sisi volume maupun nominal. Pada Januari-September 2019, volume transaksi mencapai 3,72 miliar atau 27,4 persen di atas volume transaksi sepanjang tahun lalu, 2,92 miliar.

  • Bank

    Targetkan Penghimpunan Zakat Rp232 triliun, Pemerintah Diminta Kreatif Susun Kebijakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Dalam mendorong peningkatan penerimaan dan penyaluran zakat masyarakat, pemerintah dinilai perlu melakukan gebrakan kebijakan yang menarik.

    Pasalnya, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan potensi zakat di Indonesia yang dapat dikumpulkan mencapai angka Rp232 triliun. Sementara saat ini yang masuk dalam Baznas baru Rp8,1 triliun.

    Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIEST) IPB Irfan Syauqi Beik mengatakan bahwa salah satu kebijakan yang dinilai paling menarik untuk mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat adalah dengan memberikan insentifkepada warga yang menunaikan pembayaran zakatnya. Dia mencotohkan salah satunya pada pengurangan pembayaran pajak bagi para pembayar zakat.

  • Pajak

    Penerapan E-Bupot, 1.913 Wajib Pajak Dilibatkan

    Bisnis.com, JAKARTA – Ditjen Pajak telah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong PPh Pasal 23 dan 26 menggunakan aplikasi bukti potong elektronik atau e-bupot.

    Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, aturan ini merupakan uji coba lanjutan dalam pelaksanaan e-bupot yang sudah diterapkan sejak tahun lalu.

    “Ini tahap ketiga piloting kita dengan penambahan 1.745 WP, sehingga total sudah sebanyak 1.913 WP. Kami lakukan testing untuk sistem dan aplikasinya, kalau ini lancar maka penerapannya segera diperluas ke wilayah lain,” kata Yoga kepada Bisnis, Senin (6/3/2019).

  • Makro

    Defisit APBN 2018 Diprediksi 2,12 Persen

    Warta Ekonomi.co.id, Bogor –
    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bawa Presiden Joko Widodo telah memutuskan untuk menjaga APBN 2018 dengan defisit lebih rendah dari yang direncanakan sebelumnya 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,12 persen.

    “Dari sisi outlook sekarang ini, kami memperkirakan APBN 2018 akan menjadi defisitnya 2,12 persen dari PDB atau dalam hal ini Rp314 triliun lebih kecil dari tadinya yang diperkirakan Rp325 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin.

    Menkeu mengungkapkan bahwa dalam laporan semester I APBN 2018 menunjukkan defisit yang mengalami penurunan, bahkan yang disebut keseimbangan primer posisinya positif.

    “Ini untuk pertama kali sejak empat tahun terakhir realisasi defisit kita adalah Rp110 triliun lebih kecil dibandingkan tahun lalu yang posisinya Rp175 triliun,” katanya.

    Menurut Mulyani, hal ini menggambarkan bahwa pemerintah terus berusaha membuat APBN menjadi sehat, kredibel, terutama dikaitkan dengan pengelolaan utang.

  • Makro

    Inflasi Juni 2018 diprediksi lebih rendah dari tahun lalu

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tingkat inflasi Juni 2018 diperkirakan lebih rendah daripada Juni tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 0,69%.

    Berdasarkan survei yang dilakukan BI pada minggu pertama bulan Juni, laju inflasi selama bulan lalu diperkirakan sebesar 0,22% secara bulanan (mtm) dan 2,75% secara tahunan (yoy).

    Menteri Koordinator Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan, inflasi pada Juni 2018 sekitar 0,2%-0,25% secara bulanan (mtm). Inflasi yang cenderung rendah ini disebabkan oleh harga pangan yang terkendali.

    Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, inflasi Juni 2018 mencapai 0,41% (mtm) atau 2,94% (yoy). Inflasi bulanan Juni diperkirakan lebih rendah dari rata-rata inflasi Juni dalam empat tahun terakhir yang mencapai 0,77%.

    Meski demikian, Josua mengatakan, komponen volatile food dan administered prices masih bakal menjadi faktor penggerak. Sebab, harga beberapa komoditas pangan cenderung meningkat sepanjang Juni.

  • Makro

    Rupiah Rontok, Sri Mulyani Ingatkan Jaga Neraca Pembayaran

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melorot harus dimitigasi dengan perbaikan neraca pembayaran.

    Ia menilai kebijakan penguatan neraca pembayaran sangat penting, meskipun upayanya memakan waktu dalam jangka menengah hingga jangka panjang.

    Di samping itu, butuh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar neraca pembayaran bisa positif, disertai dengan cadangan devisa yang tak terkuras cepat.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), cadangan devisa Indonesia sudah terkuras 6,89 persen dari US$132 miliar pada Januari menjadi US$122,9 miliar pada Mei. Hal itu dilakukan demi stabilisasi setelah rupiah rontok terhadap dolar AS sejak awal tahun ini.

    “Sehingga kami akan terus bekerja sama dengan BI dan dari sisi external balance akan terus diperbaiki, meskipun (dalam waktu) jangka menengah panjang,” jelas Sri Mulyani, Kamis (28/6).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image