• Finansial

    Iuran BPJS Batal Naik, Peserta yang Terlanjur Bayar Kecewa

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 April 2020. Namun, hal itu baru diumumkan pada hari ini atau jelang akhir bulan.

    Sementara, banyak masyarakat yang sudah membayar iuran untuk April 2020 pada awal bulan kemarin. Alhasil, mayoritas peserta telah membayar iuran lebih mahal dari yang seharusnya.

    Hal itu mengundang rasa kecewa di benak masyarakat. Pasalnya, mereka merasa seharusnya bisa menggunakan sisa uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan lain jika sudah mengetahui kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan dibatalkan bulan ini.

    Akhdi Martin Pratama, salah satunya. Peserta mandiri kelas I ini mengaku selalu membayar iuran BPJS Kesehatan setiap awal bulan untuk dirinya sendiri dan orang tua, sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp480 ribu.

  • Finansial

    Bak Buah Simalakama, Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik

    Jakarta, CNN Indonesia — Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Padahal, BPJS Kesehatan sudah memungut nominal iuran baru per 1 Januari 2020.

    Uji materi yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCD) ini seperti mewakili suara masyarakat yang menentang kenaikan iuran sejak ide tersebut mengemuka pada Oktober 2019 lalu.

    Bagaimana tidak? Iuran naik tak tanggung-tanggung mencapai dua kali lipat. Untuk kelas III mandiri dipatok Rp42 ribu dari sebelumnya Rp25.500. Kemudian, kelas II mandiri Rp110 ribu dari Rp51 ribu, dan kelas I mandiri Rp160 ribu dari semula Rp80 ribu.

  • Finansial

    PR Bersih-bersih Data di Tengah Polemik Kenaikan Iuran BPJS

    Jakarta, CNN Indonesia — Bola permasalahan BPJS Kesehatan masih terus bergulir. Kali ini pemerintah silang pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal kenaikan iuran, khususnya kelas Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja BP atau peserta mandiri kelas III.

    Di satu sisi, pemerintah bersikukuh untuk tetap mengerek iuran, sedangkan anggota dewan bersikeras membatalkan tambahan iuran untuk mandiri kelas III yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 soal Jaminan Kesehatan Nasional.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani berargumen BPJS Kesehatan terus mengalami defisit sejak berdirinya pada 2014. Pada 2019 lalu, potensi defisitnya sangat fantastis, yakni Rp32 triliun.

    Karenanya, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan iuran dengan harapan mampu menambal lobang pada keuangan BPJS Kesehatan.

  • Finansial

    Cara Turun Kelas Jika Keberatan Iuran BPJS Kesehatan Naik

    Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen bagi peserta mandiri mulai 1 Januari 2020 ini. Dengan keputusan tersebut, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

    Kemudian, peserta kelas mandiri II, iuran naik dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu per peserta per bulan dan kelas mandiri III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu per peserta per bulan.

    Jika peserta merasa beban iuran yang harus dibayar karena kenaikan tersebut terlalu berat, mereka bisa mengajukan permohonan penurunan kelas ke BPJS Kesehatan. Caranya?

  • Finansial

    Iuran Naik, Peserta BPJS Kesehatan ‘Eksodus’ Turun Kelas

    Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Kesehatan menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah mendorong sejumlah peserta turun kelas. Mereka telah mengajukan penurunan kelas ke BPJS Kesehatan.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Anas Maruf mengatakan pengajuan permohonan turun kelas  kemungkinan dilakukan peserta untuk menyesuaikan kemampuan bayar.

    Permohonan mulai terjadi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Oktober 2019 kemarin.

    Maklum, melalui peraturan tersebut, pemerintah memang memutuskan untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan untuk kelas mandiri hingga 100 persen. Dengan keputusan tersebut, iuran peserta kelas mandiri I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

  • Finansial

    Sempat Buka Lowongan, BPJS Kesehatan Batal Rekrut Buzzer

    Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Kesehatan membatalkan niatnya membuka lowongan pekerjaan untuk buzzer. Pembatalan dilakukan setelah manajemen mempertimbangkan komunikasi publik harus dilakukan melalui saluran yang lazim.

    Sebelumnya, BPJS Kesehatan membuka lowongan untuk posisi buzzer. Pendaftaran awalnya dibuka pada Kamis (26/12) sampai Selasa (31/12), dan dokumen diserahkan di gedung IGM Bratanuh BPJS Kesehatan Kantor Pusat.

    “Sebagai Sestama (Sekretaris Utama) yang bertanggung jawab atas komunikasi publik termasuk program-program yang ada di dalamnya maka terkait atas pemberitaan pengadaan Buzzer, saya sudah perintahkan kepala humas untuk dibatalkan,” ungkap Sekretaris Utama BPJS Kesehatan Kisworowati, Kamis (26/12).

  • Finansial

    BPJS Kesehatan: Defisit 2019 Sekitar Rp16 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menyatakan bahwa defisit program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN pada tahun ini sekitar Rp16 triliun.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan Menteri Kesehatan, Kamis (12/12/2019) di Gedung DPR.

    Rapat tersebut membahas usulan Komisi IX DPR untuk menunda kenaikan iuran peserta mandiri kelas 3. Usulan tersebut ditanggapi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dengan alternatif-alternatif solusi agar iuran tetap naik dan tidak membebani peserta, tetapi belum terdapat keputusan.

  • Finansial

    Defisit BPJS Kesehatan Tahun Ini Diproyeksikan Rp18 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — BPJS Watch memproyeksikan besaran defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan pada akhir tahun ini akan mencapai Rp 18 triliun. Terdapat potensi defisit masih akan terjadi pada tahun depan.

    Koordinator advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menjelaskan bahwa masuknya tambahan dana dari pemerintah karena kenaikan iuran akan mengurangi perkiraan awal defisit 2019 sebesar Rp 32,89 triliun.

    Tambahan dana tersebut disalurkan pemerintah seiring berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah tercatat berlaku surut.

    Selisih kenaikan iuran segmen PBI telah dibayarkan oleh pemerintah pada Jumat (22/11/2019) senilai Rp9,13 triliun. Timboel menjelaskan bahwa total dana dari selisih kenaikan iuran tersebut mencapai Rp14 triliun sehingga akan mengurangi defisit BPJS Kesehatan.

  • Finansial

    Iuran BPJS Kesehatan naik, defisit keuangan bakal lenyap?

    KONTAN.CO.ID – Berat. Beban itu yang bakal Anis pikul mulai tahun depan. Bagaimana tidak berat? Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan naik dua kali lipat.

    Itu sebabnya, perempuan yang tinggal di Jakarta Timur ini berencana turun kelas. Anis dan keluarganya saat ini tercatat sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) BPJS Kesehatan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

    Sekarang hingga Desember nanti, Anis cukup membayar iuran BPJS Kesehatan separuhnya, Rp 400.000 per bulan untuk manfaat perawatan Kelas I. Kelak, dengan turun ke kelas III, ia hanya perlu mengeluarkan uang total Rp 210.000.

    Ya, mulai 1 Januari 2020, iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan naik. Aturan mainnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang terbit 24 Oktober lalu.

  • Finansial

    Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Lebih Rendah dari Seharusnya

    Jakarta, CNN Indonesia — BPJS Kesehatan menyatakan pemerintah menanggung sebagian iuran peserta mandiri. Hal itu memungkinkan kenaikan iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja lebih rendah dari yang seharusnya.

    “Presiden tidak menaikkan iuran PBPU sebagaimana yang seharusnya,” ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam konferensi pers, Jumat (1/11).

    Fahmi menjelaskan rincian kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang seharusnya.

    Untuk Kelas I, iuran yang saat ini sebesar Rp80 ribu seharusnya naik menjadi Rp274 ribu per peserta per bulan. Namun, pemerintah memutuskan kenaikannya menjadi Rp160 ribu per peserta per bulan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image