UKM

PINJAMAN P2P : UMKM Haus Dana

Bisnis, JAKARTA – Sebesar 60% peminjam peer-to-peer (P2P) lending tercatat berasal dari sektor UMKM. Bahkan total penyaluran akumulasinya hingga Agustus 2019 mencapai Rp54,71 triliun.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran tersebut meningkat 141,4% dibandingkan dengan capaian pada Desember 2019. Adapun jumlah peminjam P2P lending mencapai 12,83 juta, tumbuh 194,36% dibandingkan dengan Desember 2019.

Kuseryansyah, Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), memprediksi sekitar dua per tiga atau hampir 60% peminjam berasal dari sektor UMKM.

Hal ini terlihat dari segmentasi 127 penyelenggara P2P lending terdaftar. Sebanyak 47 produktif, 45 penyelenggara menyasar segmen konsumtif, dan sisanya campuran. Namun, data ini terus bergeser karena ada dorongan dari OJK untuk meningkatkan porsi produktif hingga 20% secara bertahap.

Dia menjelaskan pembiayaan produktif yang disalurkan oleh P2P lending seluruhnya disalurkan kepada sektor UMKM dan sektor berdampak sosial, seperti petani. “Dengan pola proporsi jumlah penyelenggara, 55% untuk produktif, maksimal 60%. Untuk porsi mikro, kecil, dan menengah hampir sama,” ujarnya, Selasa (8/10).

Rata-rata pinjaman UMKM tergantung pada masing-masing platform dan sangat bervariasi dari besaran entitas bisnis, mulai dari Rp25 juta–Rp50 juta. Namun untuk sektor mikro akan lebih rendah, mulai dari Rp300.000.

Menurut Kuseryansyah, salah satu produk andalan di sektor UMKM adalah pembiayaan online seller atau pelapak online di e-commerce. Adapun pelaku UMKM offline masih belum banyak tergali.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Humas AFPI Tumbur Pardede mengakui ketersediaan pinjaman produktif masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya. Pasalnya, sejumlah penyelenggara perlu memitigasi risiko pinjaman sebagai tanggung jawab terhadap pemberi pinjaman (lender).

“Jadi kami segmented terlebih dulu. Jarang penyelenggara pinjaman dapat memberikan ke semua pelaku UMKM. Teknologi belum bisa. Kalau platform tidak bisa dipercaya, platform kami jadi tidak berguna,” ujarnya.

Dia menilai baik penyelenggara segmen konsumtif dan produktif berlomba melakukan mitigasi risiko yang terbaik. Namun tingkat wanprestasi pinjaman produktif memang lebih rendah dengan kisaran tingkat keberhasilan (TKB) sebesar 98%. Artinya tingkat non performing loan (NPL) masih di bawah 2%.

Menurutnya, pembiayaan ke sektor UMKM menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah cost of fund yang besar. Untuk itu, penyelenggara didorong untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga atau pemerintahan yang telah memiliki program kewirausahaan bagi sektor UMKM.

Chief Executive Officer PT Tri Digi Fin (KreditPro) Adeleheid Helena Bokau menambahkan salah satu tantangan terbesar penyelenggara untuk menyalurkan kredit kepada UMKM lewat fintech adalah edukasi kepada pelaku usaha.

Saat ini pinjaman KreditPro telah mencapai US$5 juta di seluruh Indonesia dengan produk invoice financing atau pembiayaan tagihan dan working capital berupa pinjaman dana tunai untuk modal usaha. Guna menyasar sektor mikro, KreditPro juga memberikan pinjaman dengan sistem tanggung renteng.(Nindya Aldila)

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image