• Pajak

    Meterai Rp10.000 Belum Tersedia? Begini Cara Pakai Meterai Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi Rp10.000 mulai 1 Januari 2021. Namun bila belum bisa mendapatkan meterai baru tersebut, pemerintah masih mengizinkan untuk menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000.

    Mengutip Instagram @ditjenpajari, meterai lama tersebut dapat digunakan dengan nilai paling sedikit Rp.9000.

    “Ada tiga cara untuk menggunakan materai yang sudah ada ini agar masih bisa berlaku,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama ketika dikonfirmasi belum lama ini. 

    Sesuai dengan UU 10/2020 tentang Bea Materai, tiga cara menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 mulai tahun ini adalah:

  • Makro

    Survei BI, Keyakinan Konsumen ke Ekonomi RI Menurun

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Survei Bank Indonesia (BI) menunjukkan keyakinan konsumen di dalam negeri terhadap kondisi ekonomi memburuk pada Januari 2021 kemarin.

    Itu tercermin dari  Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Januari 2021 yang sebesar 84,9.

    Indeks itu lebih rendah dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 96,5. Penurunan itu terjadi pada seluruh kategori tingkat pengeluaran dan mayoritas kelompok usia.

    Secara spasial, keyakinan konsumen menurun di 14 kota cakupan survei, dengan penurunan terbesar di kota Surabaya, diikuti oleh Bandung dan Mataram.

    Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan itu disebabkan penurunan harapan konsumen terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang.

  • Makro

    Ekonomi Dunia Diramal 2 Persen Jika Vaksin Corona Tak Merata

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Riset Rand Corporation, lembaga nirlaba kebijakan publik global memperkirakan perekonomian dunia pada tahun ini hanya akan mencapai kisaran 2 persen atau setengah dari proyeksi Bank Dunia sebesar 4 persen, jika distribusi vaksin virus corona (SARS-CoV-2) tidak merata ke seluruh negara.

    Melansir Strait Times, distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata atau terlambat akan mengakibatkan pemulihan ekonomi global berjalan lebih lambat. Khususnya di negara-negara miskin, dibandingkan para negara ‘tajir’.

    Kondisi tersebut, menurut Rand Corporation, akan memberikan tekanan kepada negara kaya untuk membagi ketersediaan vaksin Covid-19 mereka ke negara-negara lain. Akan tetapi, langkah ini dipandang sulit dilakukan.

  • Makro

    Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 2,07 Persen pada 2020

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI 2020 minus 2,07 persen. Realisasi Produk Domestik Bruto (PDB) ini anjlok dibandingkan 2019 lalu yang tumbuh 5,02 persen, sekaligus merupakan yang terburuk sejak krisis 1998 yang tumbuh minus 13,16 persen.

    Kepala BPS Suhariyanto mengatakan kontraksi ekonomi Indonesia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara mitra dagang yang juga tercatat minus pada kuartal IV 2020.

    Rinciannya, Amerika Serikat (AS) minus 2,5 persen, Singapura minus 3,8 persen, Korea Selatan minus 1,4 persen, Hong Kong minus 3 persen, dan Uni Eropa minus 4,8 persen.

    “Dampak negatif covid-19 memang terasa di seluruh perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Indonesia tidak sendiri, pandemi ini betul-betul membawa kontraksi yang sangat buruk,” ucapnya dalam konferensi pers, Jumat (5/2).

  • Makro

    Cadangan devisa Januari 2021 capai US$ 138 miliar, tertinggi sepanjang sejarah!

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Cadangan devisa pada Januari 2021 menggendut. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada akhir Januari 2021 sebesar US$ 138,0 miliar atau naik dari posisi pada akhir Desember 2020 yang sebesar US$ 135,9 miliar. 

    Bila menilik data cadangan devisa yang dihimpun BI pun, ini merupakan nilainya yang tertinggi sepanjang sejarah, setelah sebelumnya rekor tertinggi dicapai pada bulan Agustus 2020 yang sebesar US$ 137 miliar. 

    “Peningkatan posisi cadangan devisa pada Januari 2021 terutama dipengaruhi oleh penerbitan global bonds pemerintah dan penerimaan pajak,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam siaran pers, Jumat (5/1). 

  • Pajak

    Simak Nih! Cara Daftar NPWP Elektronik, Segera Login pajak.go.id

    Bisnis.com, JAKARTA – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usia produktif saat ini sama pentingnya dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, NPWP menjadi syarat wajib agar bisa masuk ke dalam perusahaan. Selain itu, NPWP juga menjadi persyaratan wajib ketika akan membuka rekening tabungan

    Selama masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan kemudahan untuk wajib pajak dengan terobosan layanan NPWP elektronik.

  • Berita

    Cara Daftar dan Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan aturan pergantian bukti kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah atau sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

    Dengan aturan ini, maka tanah yang baru akan didaftarkan hingga tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga perlu diganti bukti kepemilikannya dari buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Lantas bagaimana cara mendaftar dan mengganti buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik? Berikut langkah-langkahnya.

  • Berita

    Daftar BUMN Terlilit Utang, dari Garuda hingga Waskita Karya

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp1.393 triliun pada 2019.

    Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan penyebab tingginya utang BUMN karena penugasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga dikarenakan tekanan pandemi corona atau covid-19.

    “Covid-19 memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN, pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir,” ucap Tiko di acara BRI Group Economic Forum 2021, dikutip Selasa (2/2).

  • Pajak

    8 Dokumen yang dikenai bea meterai Rp 10.000, apa saja?

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah merilis tampilan meterai Rp 10.000, sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, meterai tempel baru telah tersedia di seluruh Kantor Pos Indonesia.

    Disebutkan, meterai baru mempunyai ciri umum dan khusus yang perlu diketahui masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa ciri berikut:

    • Gambar lambang negara Garuda Pancasila,
    • Angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif bea meterai
    • Teks mikro modulasi “INDONESIA”
    • Blok ornamen khas Indonesia

    Sedangkan, ciri khususnya antara lain:

  • Pajak

    Sri Mulyani Bantah Ada Pungutan Pajak Baru Untuk Pulsa

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah pemerintah memungut pajak baru untuk pulsa ponsel dan listrik.

    Pernyataan itu disampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

    Dia menyebut pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikurangkan dalam SPT tahunan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image