• Pajak

    Pemerintah beberkan peran pajak selama pandemi corona

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. 

    “Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi,” sambung Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofiyanto dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB), Selasa (6/7).

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menyampaikan bahwa pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi saat aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak terkontraksi.

  • Makro

    Ekonomi Harus Tumbuh 4 Persen Demi Kejar Target 2022

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4 persen pada 2021 apabila mau mengejar target pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen pada 2022 nanti.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said saat Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V 2020-2021 pada hari ini, Selasa (6/7).

    “Momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini, kita harapkan PDB tumbuh 4 persen. Sebab, pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” terang Muhidin.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus dapat mengatasi berbagai masalah yang berpotensi menekan perekonomian pada tahun ini. Khususnya, lonjakan kasus covid-19 yang kini telah mencetak rekor tertinggi mencapai 29 ribu kasus dalam sehari.

  • Pajak

    Tax amnesty jilid II segera digelar, simak penjelasan Dirjen Pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menggelar tax amnesty jilid II atau pengampunan pajak, nampaknya semakin nyata.  Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo berharap, pemerintah dapat melaksanakan pengampunan pajak pada tahun 2021 atau 2022. 

    “Jadi ada kesempatan tertentu yang akan kami harapkan mungkin setengah tahun dalam satu periode 2022 atau dari 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkapkan tadi,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUP bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/7). 

    Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Panja RUU KUP Komisi XI DPR RI.  

  • Makro

    5 Jenis Bantuan Pemerintah Bagi Warga saat PPKM Darurat

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat readyviewed se-Jawa dan Bali untuk menangani penyebaran kasus covid-19 mulai 3-20 Juli mendatang.

    Aktivitas dan mobilitas masyarakat pun dibatasi. Berbagai aturan dibuat, seperti melarang sektor non-esensial buka pada periode tersebut dan kerja dari rumah (WFH) 100 persen untuk karyawan di luar sektor mendesak.

    Oleh karenanya, pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk warga selama PPKM Darurat berlangsung. Berikut adalah daftar bantuan dari pemerintah untuk warga selama PPKM Darurat:

  • Pajak

    Pemerintah akan bebaskan denda administrasi bila kalah sengketa pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan pembebasan sanksi denda administrasi apabila terbukti kalah dari wajib pajak (WP) terkait. Meskipun sejauh ini banyak sengketa pajak yang dimenangkan oleh WP. Tujuannya untuk menciptakan fairness atas peraturan perpajakan di Indonesia.

    Agenda reformasi perpajakan tersebut tertuang dalam  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Panja RUU KUP Komixi XI DPR RI.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membatalkan sanksi 100% apabila putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak dimenangkan oleh wajib pajak, Sebaliknya, pemerintah akan menagih sanksi 100% wajib pajak, apabila putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

  • Berita

    Ini 9 kebijakan Menkeu untuk jaga ekonomi dan kesehatan saat PPKM Darurat

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan sembilan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebagai instrumen kebijakan fiskal.

    Pertama, menambah anggaran kesehatan sekitar Rp 13,01 triliun dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp185,85 triliun, antara lain untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah.

    Kedua, percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) kuartal III-2021 pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 7,1 triliun. Ketiga, pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan. 

  • Berita

    PPKM Darurat, OJK Optimalkan Layanan Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung keputusan pemerintah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

    Pada dukungan itu, OJK mengadakan penyesuaian jam kerja dan mobilitas pegawai sesuai ketentuan. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, untuk pengawasan dan pemeriksaan sektor jasa keuangan, juga pemberian layanan terhadap masyarakat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta pengaduan konsumen OJK 157 dipastikan berjalan normal.

    “Tugas pengawasan OJK kepada industri jasa keuangan akan memaksimalkan proses analisa, dan pemeriksaan memanfaatkan sistem teknologi informasi, serta pembinaan dan sosialisasi melalui daring serta surat menyurat (email),” kata Anto dalam rilis tertulis, Kamis (1/7).

  • Finansial

    Sikapi Pinjol Ilegal, OJK Bakal Terbitkan Aturan Baru

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerbitkan aturan baru merespons keresahan masyarakat atas maraknya fintech lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal.

    Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswinandi menjelaskan, regulasi tersebut merupakan pembaharuan dari POJK 77/2016 mengenai Fintech P2P Lending.

    Dia mengatakan, ada sejumlah hal yang menjadi perhatian OJK, terutama yang terkait permodalan, governance, manajemen risiko, perizinan, dan kelembagaan. Tak sampai di sana, literasi juga ikut diperkuat guna memberi pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menghindari kerugian yang disebabkan pinjol ilegal.

  • Makro

    Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Sulit Tercapai

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Sejumlah ekonom sepakat target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang ditetapkan pemerintah sulit tercapai. Sebelumnya, pemerintah mematok target laju ekonomi April-Juni 2021 di kisaran 7,1 persen-8,3 persen.

    Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menuturkan lonjakan kasus covid-19 akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    “Target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 diperkirakan sulit tercapai akibat lonjakan kasus positif covid-19,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/6).

    Lonjakan kasus covid-19 membuat pemerintah memperketat implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Pingkan menuturkan kebijakan tersebut turut berdampak pada sejumlah sektor, salah satunya sektor ritel.

  • Finansial

    Meneropong Masa Depan Uang Kripto

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Investasi cryptocurrency atau uang kripto kini semakin digemari banyak kalangan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski pengembangan teknologi yang mewadahi aset kripto atau blockchain telah berjalan selama puluhan tahun, namun koin kripto pertama dunia baru diperkenalkan pada 2009 yakni bitcoin.

    Setelah lebih dari satu dekade, kini ada ratusan bahkan ribuan jenis uang kripto. Walaupun tak bisa dipungkiri pesona bitcoin tetap nomor satu. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar bitcoin sebesar US$591 miliar per 26 Juni 2021.

    Jumlah ini bahkan jauh di atas ethereum, uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua yakni sebesar US$208 miliar. Walau berbagai negara masih ‘belum yakin’ dengan kehadiran uang kripto, nampaknya pesona investasi uang tak berwujud fisik ini tak terbantahkan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image