Makro

Omnibus Law Sektor Keuangan Bakal Menjangkau Asuransi dan Fintech

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Selain Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja, pemerintah tengah menyiapkan rancangan aturan sapu jagat di sektor keuangan lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi salah satu RUU prioritas yang diusulkan pemerintah untuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024.

Menkeu menyebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan tersebut.

Di antaranya, keberadaan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang dianggap belum memadai.

“Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memang selama ini merasakan bahwa UU PPKSK maupun UU masing-masing otoritas terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat ini masih belum sempurna dalam kerangka untuk pencegahan dan penanganan krisis,” terang Sri Mulyani, Rabu (22/1).

Ia juga mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi krisis (crisis simulation) dan teridentifikasi bahwa masih ada kekurangan landasan hukum bagi otoritas di sektor keuangan untuk melakukan tindakan tertentu guna mengantisipasi krisis keuangan.

Hanya soal perbankan

Selain itu, UU PPKSK juga belum cukup mencakup sektor keuangan secara keseluruhan selama ini.

UU yang menjadi landasan pembentukan KSSK tersebut hanya terfokus pada permasalahan yang sistemik di industri perbankan dan belum termasuk lembaga keuangan non-bank. 

Untuk itu, Sri Mulyani bilang pemerintah mempersiapkan pembuatan lembaga penjamin premi asuransi.

Lembaga ini memang diamanahkan UU Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian.

“Saat ini kami sedang membuat persiapan sesuai mandat tersebut,” ujar Sri Mulyani.

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyebut, Omnibus Law sektor keuangan masih merupakan wacana dari pemerintah yang masih dibahas bersama pimpinan DPR.

“Belum masuk dalam Prolegnas 2020, tapi ada wacana itu,” ujarnya.

Sepengetahuan Puteri, RUU omnibus law Sektor Keuangan ini mencakup beberapa hal seperti pembentukan lembaga penjaminan bagi pemegang polis asuransi, serta aturan yang lebih kuat terkait keberadaan industri teknologi keuangan (fintech) serta mengevaluasi pengawasan yang kini ada di bawah OJK.

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image