Bank

INDUSTRI KEUANGAN : Bank Perlu Perbaiki Tata Kelola

Bisnis, JAKARTA — Tata kelola industri perbankan nasional cenderung makin memburuk, tecermin dari indeks good corporate governance atau GCG perbankan yang terus menurun selama periode 2007 hingga 2018.

Bisnis, JAKARTA — Tata kelola industri perbankan nasional cenderung makin memburuk, tecermin dari indeks good corporate governance atau GCG perbankan yang terus menurun selama periode 2007 hingga 2018.

Benturan kepentingan, penerapan manajemen risiko, hingga kelengkapan struktur pengelola menjadi isu yang semakin penting untuk diselesaikan.

Berdasarkan survei GCG 2018 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), rata-rata nilai komposit GCG industri perbankan dalam 11 tahun terakhir (2007-2018) adalah 2,03 dengan standar deviasi 0,58.

Nilai terburuk masih diterima oleh bank umum kelompok usaha (BUKU) I dan II dengan nilai indeks masing-masing 2,16 dan 2,13. Sementara itu, BUKU III dan IV masing-masing adalah 1,85 dan 1,40.

Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Lando Simatupang mengatakan penurunan nilai komposit GCG ini menandakan pelaku industri perbankan membuat beberapa pelonggaran tata kelola.

“Secara gradual semua terlihat menurun. Dampak secara serius memang tidak terlihat langsung. Namun, beberapa kejadian, baik fraud maupun kredit bermasalah merupakan dampak dari penurunan GCG ini,” katanya, Selasa (29/10).

Dia memaparkan, bank-bank milik negara kerap menghadapi benturan kepentingan. Hal ini tergambar dari pergantian dewan komisaris dan direksi yang terlihat jelas mengikuti kehendak dari pemimpin yang berkuasa.

Di samping itu, lanjutnya, penerapan manajemen risiko bank BUMN juga terlihat semakin rendah, yang pada akhirnya menimbulkan banyak permasalahan kredit.

“Saat ini memang belum terlalu terlihat, tetapi indikasi pelonggaran standar itu terlihat. Bisa dilihat dari BMPK juga,” katanya.

Pada akhir semester pertama tahun ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyebutkan ruang gerak bank-bank pelat merah sudah sangat sempit dalam membiayai perusahaan-perusahaan milik negara lainnya.

Untuk mengantisipasi hal itu, OJK justru tidak akan menerapkan pelonggaran aturan BMPK dan mengingatkan bank pelat merah untuk tidak melewati batasnya.

Pada bank pembangunan daerah (BPD), permasalahan justru bertambah kompleks dengan sering tidak lengkapnya susunan pengurus.

Penyebab utamanya bisanya karena ketidakcocokan pengurus dengan pemegang saham pengendali masing-masing, yakni pemerintah provinsi.

“Banyak kan yang kita lihat posisi direktur, atau komisaris BPD yang kosong berminggu-minggu,” imbuhnya.

Pada bank-bank swasta, dia menyampaikan isu GCG juga tidak semakin membaik. Pertumbuhan industri riil yang tinggi, serta tuntutan ekspansi dari konglomerasi membuat manajemen risiko menjadi kendur.

“Kalau di swasta permintaan dari konglomerasi juga bisa menjadi penyebab masalah GCG ini,” katanya.

KURANG SETUJU

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus Komisaris Utama/Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Ari Kuncoro kurang setuju dengan klaim tersebut.

Dia mengatakan, bank-bank di Tanah Air, khususnya bank pelat merah merupakan agen perubahan yang memiliki tanggung jawab berat dalam pembangunan ekonomi, khususnya sektor-sektor berat yang memang membutuhkan pembiayaan berisiko.

“Tidak bisa langsung dibilang penurunan indeks GCG. Namun, BUMN ini memang mempunyai tugas berat. Kalau tidak ada pembangunan infrastruktur yang masif, ekonomi tidak akan maju,” katanya.

Sebaliknya, menurut Ari, bank-bank pelat merah justru menerapkan manajemen risiko yang sangat baik. Hal ini terlihat dari masih normalnya tingkat kredit bermasalah yang dimiliki.

Direktur Kepatuhan PT Bank Bukopin Tbk. Hari Wurianto menyampaikan perseroan juga tengah mengupayakan peningkatan indeks GCG.

Namun, menurutnya, implementasi yang dilakukan saat sudah tergolong optimal, sehingga mampu menjaga kinerja yang baik dan berkualitas.

Adapun, Hari memaparkan perseroan memiliki kode etik dan etika bisnis yang disusun sebagai pedoman setiap kebijakan pada setiap jajaran organisasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan disiplin karyawan.

Manajemen Bukopin juga membuat kebijakan dan solusi penanganan benturan kepentingan, salah satunya adalah para pihak yang berkaitan dengan benturan kepentingan wajib pada posisi tidak sebagai pengambil keputusan.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Teguh Supangkat menilai bank perlu terus meningkatkan tata kelola. Hal itu harus disesuaikan dengan dinamika dan kompleksitas perubahan.

“Kondisi ekonomi global yang melambat perlu menjadi perhatian bersama untuk tetap menjaga dan mengelola manajemen risiko dan tata kelola yang baik,” katanya.

OJK telah merilis ketentuan tentang manajemen risiko dan GCG, serta ketentuan prudensial yang lain. Secara umum, ketentuan tersebut telah berimplikasi cukup baik terhadap kinerja industri perbankan secara umum.

Hal itu tercermin dari kinerja bank per September 2019, di mana ketahanan bank masih terjaga dengan baik. Posisi kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CA) tergolong tinggi, yakni 23,38%, tingkat pengembalian aset 2,48%, dan rasio kredit bermasalah 2,66%.

Adapun berdasarkan Survei Bank Indonesia kepercayaan diri bank dalam menjaga pertumbuhan fungsi intermediasi pada kuartal terakhir 2019 menurun.

Para bankir pun merespons hal tersebut dengan strategi melonggarkan kebijakan penyaluran kredit guna mendorong pembiayaan tahun ini dalam kurun waktu yang tersisa.

Berdasarkan survei tersebut, pelonggaran kebijakan penyaluran kredit tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) pada kuartal IV/2019 sebesar 11,8%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, 12,0%.

Sumber: Klik Disini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image