Aktivitas

Hubungan Etika Bisnis dengan Akuntansi

Kelompok
Kelas 5L

1 Dwi Ayu Indah ( 1603E114 )
2 Yuliarti Eka Putri ( 1603E112 )
3 Naluri Widyaningsih ( 1603E121 )
4 Mumarisatul Khaq ( 1603E129 )
5 Nur Asiah ( 1603E133 )
6 Agus Setiawan ( 1603E136 ) 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat  menyelesaikan makalah ini. Tak lupa juga kami panjatkan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan makalah ini dengan judul “Hubungan Etika Bisnis dengan Akuntansi” ini di tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Bisnis.

Kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kami juga menyadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karna itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

 

 

 BAB I

PENDAHULUAN

1.1     Latar Belakang

Penerapan etika bisnis dalam suatu organisasi yang bertujuan memperoleh laba dengan cara menghimpun dana dari masyarakat merupakan isu yang sering dikaji secara mendalam. Secara teoretis penerapan etika merupakan suatu hal yang mudah dilakukan dan diterapkan.

Secara teoretis isu etika dapat dilihat dari berbagai macam aspek dan sudut pandang yang mampu melihat suatu masalah secara komprehensif. Beberapa peneliti telah memberikan pandangan dan pendapat mengenai konsep dasar etika dan keterkaitannya dengan penerapan di lingkungan bisnis.

Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalaui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat.

Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian, evaluasi serta pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen mempunyai peran penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan, dimana tujuan tersebut harus dicapai melalui cara yang legal dan etis, maka para akuntan manajemen dituntut untuk bertindak jujur, terpercaya dan etis.

Akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengolahan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Oleh karena tujuan akuntansi keuangan adalah menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan, maka laporan keuangan harus bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dimaksud harus mampu menunjukkan keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan.

Banyaknya penyimpangan etika profesi dan bisnis yang terjadi pada perusahaan terkemuka terkait bidang akuntansi keuangan dan manajemen maka penulis akan mengkaji beberapa kasus dengan bermacam motif serta latar belakang. dengan demikian, pada akhirnya kajian ini sekaligus berdampak positif bagi etika dan profesi Akuntansi.

 

1.2     Rumusan Masalah

  1. Apa tanggung jawab akuntan keuangan dan akuntan manajemen?
  2. Bagaimana etika akuntansi keuangan?
  3. Apa kriteria standar perilaku akuntan manajemen?
  4. Bagaimana etika profesional akuntansi manajemen?
  5. Bagaimana etika dalam praktik akuntansi keuangan?
  6. Apa saja kasus dan latar belakang dalam akuntansi keuangan?
  7. Apa saja kasus dan latar belakang dalam akuntansi manajemen?
  8. Bagaimana sikap profesional yang seharusnya dilakukan?

 

1.3     Tujuan

  1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa atas berbagai teori dan isu etika dalam bisnis dan profesi.
  2. Sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman yang memadai untuk meningkatkan kesadaran etis mahasiswa.
  3. Mahasiswa diharapkan mampu mengambil keputusan bisnis dan profesi secara rasional dan intuitif.

1.4     Manfaat Pembuatan Makalah

Manfaat dari pembuatan makalah ini adalah agar para pembaca khususnya para calon pebisnis memiliki dan mengerti akan wawasan yang utuh mengenaiprinsip-prinsip, tujuan, serta peran etika bisnis sehingga dapat

mengaplikasikannya dalam kegiatan bisnis yang riil di masyarakat pada umumnya.

1.5     Metode Pembuatan Makalah

Kami membuat makalah ini dengan beberapa metode antara lain :

  1. Kepustakaan yaitu mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi yang kami bahas.
  2. Pencarian ilmu dan teori yang berkaitan dengan materi yang kami bahas melalui Internet.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

2.1     Tanggung Jawab Akuntansi Keuangan dan Manajemen

            Etika dalam akuntansi keuangan dan manajemen merupakan suatu bidang keuangan yang merupakan sebuah bidang yang luas dan dinamis. Bidang ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan setiap orang dan organisasi. Ada banyak bidang yang dapat dipelajari, tetapi sejumlah besar peluang karir tersedia di bidang keuangan. Manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai melalui pengambilan keputusan dan manajemen sumber daya yang tepat

Akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyiapan laporan keuangan untuk pihak luar, seperti pemegang saham, kreditor,pemasok, serta pemerintah. Prinsip utama yang dipakai dalam akuntansi keuangan adalah persamaan akuntansi dimana aktiva adalah harta yang dimiliki suatu perusahaan digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya untuk menghasilkan pendapatan. Sedangkan modal yaitu selisih antara aktiva dikurang hutang.    Akuntansi keuangan berhubungan dengan masalah pencatatan transaksi untuk suatu perusahaan atau organisasi dan penyusunan berbagai laporan berkala dari hasil pencatatan tersebut. Laporan ini yang disusun untuk kepentingan umum dan biasanya digunakan pemilik perusahaan untuk menilai prestasi manajer atau dipakai manajer sebagai pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Hal penting dari akuntansi keuangan adalah adanya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan- aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal. Dengan demikian, diharapkan pemakai dan penyusun laporan keuangan dapat berkomunikasi melalui laporan keuangan ini, sebab mereka menggunakan acuan yang sama yaitu SAK. SAK ini mulai diterapkan di Indonesia pada 1994, menggantikan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan penghitungan biaya produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Definisi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountant, yaitu Penyatuan bagian manajemen yang mencakup, penyajian dan penafsiran informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, aktivitas perencanaan dan pengendalian, pembuatan keputusan, optimalisasi penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada pemilik dan pihak luar, pengungkapan kepada pekerja, pengamanan asset.

Bagian integral dari manajemen yang berkaitan dengan proses identifikasi penyajian dan interpretasi/penafsiran atas informasi yang berguna untuk merumuskan strategi, proses perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, optimalisasi keputusan, pengungkapan pemegang saham dan pihak luar, pengungkapan entitas organisasi bagi karyawan, dan perlindungan atas aset organisasi. Akuntansi Manajemen (Managerial Accounting) berhubungan dengan pengidentifikasian dan pemilihan yang terbaik dari beberapa alternatif kebijakan atau tindakan dengan menggunakan data historis atau taksiran untuk membantu pimpinan.

Persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen prinsip akuntansi yang diterima baik dalam akuntansi dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prisnsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen dan menggunakan sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya.

 

2.2    Etika Akuntansi Keuangan

            Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang merupakan aturan-aturan yang harus digunakan didalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan eksternal.

Berikut tabel persamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen :

 

Persamaan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen
·         Prinsip akuntansi yang lazim diterima baik dalam akuntansi keuangan kemungkinan besar juga merupakan prinsip pengukuran yang relevan dalam akuntansi manajemen Menggunakan Sistem informasi operasi yang sama sebagai bahan baku untuk menghasilkan informasi yang disajikan kepada pemakainya

 

Berikut tabel perbedaan akuntansi keuangan dan manajemen :

No. Unsur Perbedaan Akuntansi Keuangan Akuntansi Manajemen
1. Dasar pencatatan Prinsip Akuntansi yang lazim Tidak terikat dengan Prinsip Akuntansi yang lazim
2. Fokus Informasi Informasi masa lalu Informasi masa lalu dan masa yang akan datang.
3. Lingkup Informasi Secara keseluruhan Bagian perusahaan
4. Sifat laporan yang dihasilkan Berupa ringkasan Lebih rinci dan unsur taksiran lebih dominan.
5. Keterlibatan dalam perilaku manusia Lebih mementingkan pengukuran kejadian ekonomi Lebih bersangkutan dengan pengukuran kinerja manajemen.
6. Disiplin Sumber yang Melandasi Ilmu Ekonomi Ilmu Ekonomi dan Ilmu Psikologi Sosial.

 

2.3     Kriteria Standar Perilaku Akuntan Manajemen

Ada beberapa standar etika untuk akuntansi manajemen yaitu :

  • Competence (Kompetensi)

Auditor harus menjaga kemampuan dan pengetahuan profesional mereka pada tingkatan yang cukup tinggi dan tekun dalam mengaplikasikannya ketika memberikan jasanya, diantaranya menjaga tingkat kompetensi profesional, melaksanakan tugas profesional yang sesuai dengan hukum dan menyediakan laporan yang lengkap dan transparan.

  • Confidentiality (Kerahasiaan)

Auditor harus dapat menghormati dan menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pekerjaan dan hubungan profesionalnya, diantaranya meliputi menahan diri supaya tidak menyingkap informasi rahasia, menginformasikan pada bawahan (subordinat) dengan memperhatikan kerahasiaan informasi, menahan diri dari penggunaan informasi rahasia yang diperoleh.

  • Integrity (Kejujuran)

Auditor harus jujur dan bersikap adil serta dapat dipercaya dalam hubungan profesionalnya. Meliputi menghindari konflik kepentingan yang tersirat maupun tersurat, menahan diri dari aktivitas yang akan menghambat kemampuan, menolak hadiah, bantuan, atau keramahan yang akan mempengaruhi segala macam tindakan dalam pekerjaan, mengetahui dan mengkomunikasikan batas-batas profesionalitas, mengkomunikasikan informasi yang baik maupun tidak baik, menghindarkan diri dalam keikutsertaan atau membantu kegiatan yang akan mencemarkan nama baik profesi.

  • Objectivity of Management Accountant (Objektivitas Akuntan Manajemen)

Auditor tidak boleh berkompromi mengenai penilaian profesionalnya karenadisebabkan prasangka, konflik kepentingan dan terpengaruh orang lain, seperti memberitahukan informasi dengan wajar dan objektif dan mengungkapkan sepenuhnya informasi relevan.

  • Whistle Blowing

Merupakan Tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan perusahaan kepada pihak lain. Motivasi utamanya adalah moral. Whistle blowing sering disamakan begitu saja dengan membuka rahasia perusahaan.

  • Creative Accounting

Creative Accounting adalah semua proses dimana beberapa pihak menggunakan kemampuan pemahaman pengetahuan akuntansi (termasuk di dalamnya standar, teknik) dan menggunakannya untuk memanipulasi pelaporan keuangan (Amat, Blake dan Dowd, 1999). Pihak-pihak yang terlibat di dalam proses creative accounting, seperti manajer dan akuntan. Creative accounting melibatkan begitu banyak manipulasi, penipuan, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, seperti permainan pembukuan (memilih penggunaan metode alokasi, mempercepat atan menunda pengakuan atas suatu transaksi dalam suatu periode ke periode yang lain).

  • Fraud Accounting

Fraud sebagai suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, fraud adalah penipuan yang disengaja. Hal ini termasuk berbohong, menipu, menggelapkan dan mencuri. Yang dimaksud dengan penggelapan disini adalah merubah asset/kekayaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya secara tidak wajar untuk kepentingan dirinya.

  • Fraud Auditing ( Kecurangan Audit )

Upaya untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu sebagai auditor yang terlatih dan kriminal investigator.

 

2.4     Perilaku Profesi Akuntan

Etika dalam akuntansi seringkali disebut sebagai suatu hal yang klasik. Hal tersebut dikarenakan pengguna informasi akuntansi menggunakan informasi yang penting serta membuat berbagai keputusan. Profesi dalam akuntansi keuangan memegang rasa tanggung jawab yang tinggi kepada publik. Tindakan akuntansi yang tidak benar, tidak hanya akan merusak bisnis, tetapi juga merusak auditor perusahaan yang tidak mengungkapkan salah saji. Kode etik yang kuat dan tingkat kepatuhan terhadap etika dapat menyebabkan kepercayaan investor sehingga mengarah kepada hal yang kepastian dan merupakan hal yang keamananbagi para investor.

Para akuntan dan auditor dapat menghindari dilema etika dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pengetahuan etika. Hal tersebut memungkinkan mereka dapat membuat pilihan yang tepat. Mungkin hal itu tidak berdampak baik bagi perusahaan tetapi dapat menguntungkan masyarakat yang bergantung pada akuntan atau auditor. Aturan kode etik yang ada menjadi panutan bagi akuntan dan auditor untuk mempertahankan standar etika dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat profesi dan organisasi yang mereka layani. Beberapa bagian kode yang disoroti adalah integritas dan harus jujur dengan transaksi mereka, objektivitas dan kebebasan dari konflik kepentingan, kebebasan auditor dalam penampilan dan kenyataan, penerimaan kewajiban dan pengungkapan kerahasiaan informasi non luar, kompetensi serta memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pekerjaannya.

 

 

BAB III

STUDI KASUS

3.1 Kasus Akuntansi Keuangan pada PT KAI Tahun 2006

            Transparasi serta kejujuran dalam pengelolahan lembaga yang merupakan salah satu derivasi amanah reformasi ternyata belum sepenuhnya dilaksanakan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, pihak KAI mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp 6,90 Milyar telah diraihnya. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp 63 Milyar.

Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset.

Komisaris PT KAI (Kereta Api Indonesia) mengungkapkan bahwa ada manipulasi laporan keuangan dalam PT KAI yang seharusnya perusahaan mengalami kerugian tetapi dilaporkan mendapatkan keuntungan. Komisaris PT KAI mengetahui bahwa ada sejumlah pos-pos yang seharusnya dilaporkan sebagai beban bagi perusahaan tetapi malah dinyatakan sebagai aset perusahaan. Jadi disini ada permainan atau trik-trik akuntansi yang sedang dijalankan.

Di lain pihak PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih, terdapat pihak yang menilai bahwa piutang pada pihak ketiga yang tak tertagih itu bukan pendapatan. Sehingga sebagai konsekuensinya, PT KAI seharusnya mengakui menderita kerugian.

 

3.2 Kasus Akuntansi Keuangan pada PT Indofarma, Tbk Pada Tahun 2005

  1. Indofarma (Persero) Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah Departemen Kesehatan. Indofarma memproduksi obat – obat esensial dan merupakan produsen obat generik berlogo terbesar di Indonesia. Diawali dengan melihat tinjauan keuangan kurun waktu 1999-2003, kondisi perusahaan memiliki growth sales yang sangat baik akan tetapi pencapaian yang baik tidak diimbangi oleh laba yang dihasilkan. Terbukti adanya kerugian yang sangat ekstrim di periode 2002-2003 yang tak luput sebagai akibat kesalahan-kesalahan direksi dalam pelaporan keuangannya.

Sebut saja, overstated pada penilaian persediaan barang “work in process”. Kejadian ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasar Modal (UUPM dan peraturan Bapepam) dan Pedoman Standar Akuntan Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor VIII.G7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang bertanggung jawab dalam penyajian Laporan Keuangan adalah manajemen dari Emiten atau Perusahaan Publik (Direksi). Oleh karenanya tindakan ini sepenuhnyamerupakan tanggung jawab dari Direksi yang menjabat pada saat Laporan Keuangan tersebut dikeluarkan.

Sanksi yang diberikan oleh Bapepam merupakan kewajiban dari Direksi yang menjabat pada waktu itu secara bersama-sama (tanggung renteng). Tidak jelas apa yang menjadi latar belakang dari Bapepam hanya memberikan sanksi administrative berupa membayar denda pada kasus ini. Dalam press release-nya, Bapepam hanya menyebutkan bahwa telah terjadi penilaian barang yang lebih tinggi dari harga seharusnya. Dengan demikian tidak diketahui apakah tindakan tersebut merupakan suatu kesengajaan atau tidak dari manajemen untuk memberikan Laporan Keuangan dengan kinerja yang bagus kepada publik. Sehingga publik akan menanamkan atau tidak modalnya terhadap perusahaan farmasi tersebut. Kalau tindakan ini merupakan satu hal yang disengaja dan diketahui oleh manajemen Indofarma jelas merupakan suatu kejahatan di Pasar Modal.

 

3.3 Kasus Kredit Macet BRI Cabang Jambi Tahun 2010

Seorang akuntan publik yang menyusun laporan keuangan Raden Motor yang bertujuan mendapatkan hutang atau pinjaman modal senilai Rp. 52 miliar dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi pada tahun 2009 diduga terlibat dalam kasus korupsi kredit macet. Terungkapnya hal ini setelah Kejati Provinsi Jambi mengungkap kasus tersebut pada kredit macet yang digunakan untuk pengembangan bisnis di bidang otomotif tersebut.

Ada 4 aktivitas data pada laporan keuangan tersebut yang tidak disajikan dalam laporan oleh akuntan publik sehingga terjadi kesalahan dalam proses kreditnya dan ditemukan dugaan korupsinya

Kasus kredit macet itu terungkap, setelah pihak kejaksaan menerima laporan tentang adanya penyalah-gunaan kredit yang diajukan oleh tersangka Zein Muhamad sebagai pemilik Raden Motor.

 

3.4 Kasus PT Asian Agri Group

  1. Asian Agri Group merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, cokelat dan karet yang memilik lahan 150 ribu hektar. Perusahaan tersebut pada awal tahun 2007 diduga telah melakukan transfer pricing. Berawal dari kejahatan yang dilakukan oleh Vincentius Amin Sutanto dalam melakukan penggelapan uang perusahaan senilai US$3,1 juta dengan cara membuat surat fiktif perintah transfer ke bank Fortis (Singapura) berasal dari rekening Asian Agri Abadi Oils & Facts Ltd (Britis Virgin Island) di bank itu.

Merasa terancam oleh pemilik perusahaan karena perbuatannya, kemudian Vicentius menyebarkan informasi bahwa telah terjadi upaya bertahun-tahun dari kelompok usaha Raja Garuda Mas untuk memanipulasi pembayaran pajak ke negara. Jumlahnya tak kecil, jika ditotal sejak 2002, konon jumlah pajak yang tak dibayarkan mencapai sekitar Rp 1,1 Triliun. Angka ini didapat dari perhitungan jumlah pajak penghasilan (PPh) badan Asian Agri sebesar 30% dari profit perusahaan yang sengaja ditransfer ke luar negeri.

Manipulasi pajak dilakukan lewat transfer keuntungan ke perusahaan afiliasi Asian Agri diluar negeri seperti Hongkong, British Virgin Island, Makao dan Mauritius dengan menggunakan tiga pola, yaitu: pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif dan transfer pricing.

Langkah yang paling sering digunakan oleh PT Asian Agri adalah dengan mengenakan biaya fiktif lengkap dengan bon-bon fiktif untuk kepentingan auditor. Setiap tahunnya, jumlah biaya fiktif ini mencapai US$10-20 juta. Mekanisme lain adalah melalui mekanisme transfer pricing. Yaitu menjual produk ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga rendah, sebelum menjualnya kembali ke pembeli rill dengan harga pasar sesungguhnya.

Berbicara mengenai transfer pricing, secara Standar Akuntansi Keuangan hanya didasarkan pada PSAK no 7 mengenai “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi” ataupun IAS 24 terkait “Related Parties Disclosure”. Akan tetapi, di Indonesia tidak hanya IAI saja yang mengeluarkan aturan dalam kaitannya transfer pricing, melainkan peraturan perpajakan turut mengaturnya, seperti berikut ini:

  1. Undang-Undang no. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan jo. Undang-Undang no. 36 tahun 2008, pasal 18 ayat (4) terkait hubungan istimewa.
  2. Pasal 18 ayat (3a) UU PPh, mengatur tentang kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement/APA) , yaitu kesepakatan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari kesepakatan ini adalah memberi kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak serta tidak dilakukan koreksi bagi Wajib Pajak yang melakukan kesepakatan.
  3. Kewajiban dokumen, pelaporan dan pembukuan transfer pricing (PP 80 Tahun 2007 Pasal 16 ayat (2) , Pasal 19 PER 43/PJ/2010)
  4. Perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty), melakukan pertukaran informasi dan melakukan renegosiasi tax treaty.
  5. Pemeriksaan transfer pricing, pedoman khusus pemeriksaan transfer pricing: Surat Edaran Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor : S-153/PJ.04/2010 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/PJ.7/1993
  6. PER-43/PJ/2010, penerapan prinsip kewajaran dan kewajiban usaha (arm’s length price) karena penentuan harga tidak wajar dengan melakukan analisis kesebandingan, menentukan metode transfer pricing yang tepat dan keharusan mendokumentasikan serta menyimpan buku dan catatan.

 

  1. Skandal Manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk.

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.

Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar danoverstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002.

Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut.

Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan di harian, yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik Pemerintah di PT KAEF setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan (overstated) dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002. Dimana tindakan ini terbukti melanggar Peraturan Bapepam No.VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan poin 2 – Khusus huruf m – Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3) Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:

“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan masa transisi penerapan standar akuntansi keuangan baru”.

 

Kasus Akuntansi Keuangan Dan Manajemen Internasional

3.6 Kasus WorldCom

Perusahaan  telekomunikasi  terbesar  kedua  di Amerika  Serikat, mengakui  telah  Melakukan  skandal  akuntansi  yang  menyebabkan  perdagangan sahamnya  di  bursa  NASDAQ  terhenti.  Beberapa  minggu  kemudian,  WorldCom menyatakan diri bangkrut. Perusahaan telah memberi gambaran yang salah tentang kinerja perusahaan dengan  cara memalsukan milyaran  bisnis  rutin  sebagai belanja modal,  sehingga  labanya  overstated  sebesar $11 milyar pada awal 2002.

Perusahaan juga meminjamkan uang lebih dari $400  juta kepada Chief Executive Officer (CEO)-nya  waktu,  Bernard  Ebbers,  untuk  menutupi  kerugian  perdagangan  pribadinya. Ironisnya  meski  di  dakwa  telah  melakukan  pemalsuan,  konspirasi  dan  laporan keuangan  yang  salah,  mantan  CEO WorldCom  tersebut  mengaku  tidak  bersalah (Mehta, 2003; Klayman, 2004; Reuters, 2004).

 

3.7  Kasus Enron Corp 

Perusahaan  terbesar ketujuh di AS yang   bergerak di bidang industri  energi, para manajernya  memanipulasi  angka  yang menjadi  dasar  untuk memperoleh kompensasi moneter yang   besar. Praktik kecurangan yang dilakukan antara  lain  yaitu di Divisi Pelayanan Energi,  para  eksekutif melebih-lebihkan nilai kontrak  yang  dihasilkan  dari  estimasi  internal.  Pada  proyek  perdagangan  luar negerinya  misal  di  India  dan  Brasil,  para  eksekutif  membukukan  laba  yang mencurigakan.  Strategi  yang  salah,  investasi  yang  buruk  dan  pengendalian keuangan  yang  lemah  menimbulkan  ketimpangan  neraca  yang  sangat  besar  dan harga  saham  yang dilebih-lebihkan. Akibatnya  ribuan  orang  kehilangan  pekerjaan dan  kerugian pasar milyaran dollar pada nilai pasar (Schwartz, 2001; Mclean, 2001).

Kasus  ini  diperparah  dengan  praktik  akuntansi  yang  meragukan  dan  tidak independennya  audit  yang  dilakukan  oleh  Kantor  Akuntan  Publik  (KAP)  Arthur Andersen  terhadap  Enron.  Arthur  Anderson,  yang  sebelumnya  merupakan  salah satu  “The big  six”  tidak hanya melakukan memanipulasi  laporan keuangan Enron tetapi  juga  telah  melakukan  tindakan  yang  tidak  etis  dengan  menghancurkan dokumen-dokumen  penting  yang  berkaitan  dengan  kasus  Enron.

Independensi sebagai  auditor  terpengaruh  dengan  banyaknya  mantan  pejabat  dan  senior  KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam department akuntansi Enron Corp. Baik Enron maupun  Anderson,  dua  raksasa  industri  di  bidangnya,  sama-sama  kolaps  dan menorehkan sejarah kelam dalam praktik akuntansi.

 

BAB IV

ANALISA STUDI KASUS

Dari pembahasan beberapa kasus tersebut, dapat dilihat bahwa sebenarnya masing – masing permasalahan telah memiliki peraturan yang jelas dalam pengaturannya. Seharusnya, perusahaan – peraturan terkait menggunakan peraturan tersebut menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Di dalam kasus yang terjadi, peran akuntan di dalam perusahaan sangat nyata bahwa mereka juga turut ambil bagian pada operasi perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketika menemui suatu permasalahan terkait etika di dalam perusahaan, seharusnya akuntan baik secara individu maupun bersama – sama dengan koleganya, baik secara formal maupun tidak formal, wajib untuk mempertimbangkan banyak faktor dalam kaitan penyelesaian permasalahan etika yang ada di perusahaan. Dan apabila dalam penyelesaiannya tetap tidak menemukan jalan keluar, maka sebaiknya akuntan berkonsultasi dengan perusahaan atau bahkan meminta nasihat profesional dari organisasi profesi yang relevan bahkan penasihat hukum tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan sesuai dengan yang telah diatur pada IFAC bagian 100.17 hingga 100.22.

Meskipun demikian, akuntan perusahaan mungkin menghadapi ancaman intimidasi dimana ada tekanan bahwa akuntan perusahaan bekerja untuk perusahaan sehingga obyektifitasnya terpengaruhi. Hal ini yang menjadi tantangan bagi akuntan internal perusahaan, terutama akuntan yang terlibat di dalam perusahaan yang memiliki kasus seperti Indofarma dan Asian Agri yang diangkat oleh penulis.

 

 BAB IV

PENUTUP

4.1     Kesimpulan

Permasalahan etika terkait akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen melibatkan pihak akuntan profesional di dalam internal perusahaan. Kode Etik untuk akuntan yang bergerak pada bidang ini terdapat di dalam IFAC bagian C. Akuntan yang berada di dalam internal perusahaan tentunya sangat berperan di dalam budaya kerja perusahaan, bahkan disebutkan pula bahwa seharusnya akuntan di dalam perusahaan bergerak aktif untuk mendorong pembangunan budaya kerja yang memegang etika di dalam perusahaan. Akan tetapi akuntan profesional tidak terlepas dari ancaman yang ada dengan bekerja di dalam perusahaan. Akuntan profesional yang bekerja di dalam lingkungan internal perusahaan juga memikul beban berat untuk memegang teguh prinsip dasar etika dan juga independensinya. Apabila akuntan tidak dapat melakukannya, maka akuntan akan dapat dengan mudah terlibat di dalam permasalahan yang ada pada perusahaan.

 

4.2     Saran

Akuntan yang bekerja di dalam lingkungan internal perusahaan harus memberikan informasi kepada pihak perusahaan mengenai peraturan – peraturan yang berlaku umum, sehingga perusahaan dapat menerapkan peraturan yang berlaku pada operasi perusahaan secara keseluruhan. Dengan demikian, akuntan telah berkontribusi dalam membangun budaya kerja yang beretika di dalam perusahaan. Selain itu, akuntan juga perlu tegas di dalam menghadapi permasalahan terkait etika yang ada di dalam perusahaan karena tingkah laku akuntan akan mempengaruhi seluruh profesi akuntan.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image