UKM

Informasi Seputar UMKM

  • UKM

    Pemerintah kucurkan Rp 15,3 triliun untuk banpres produktif usaha mikro

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan memberikan Bantuan Presiden (banpres) Produktif usaha mikro tahun 2021.

    “Untuk tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres produktif ini adalah Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya,” ujar Jokowi dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7).

    Jokowi mengimbau semua pelaku usaha mikro untuk tetap menjalankan usahanya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Ia mengakui, bahwa saat ini semua usaha mengalami kondisi yang sulit. Mulai dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Kesulitan ini juga dialami oleh seluruh dunia dampak dari pandemi Covid-19.

  • UKM

    Pemerintah targetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Kamis (10/6), menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, berdasarkan data dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) terdapat 13,7 juta pelaku UMKM Indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital hingga Mei 2021.

    “Saat ini, kalau berdasarkan data dari Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) per Mei 2021 itu sudah mencapai 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital atau sekitar 21 persen,” kata Teten dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (11/6).

  • UKM

    Kredit Bank Minim ke UMKM, Menteri Bahlil Mengaku Miris

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku miris dengan minimnya kredit bank kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan dari Rp5.700 triliun kredit landing yang diberikan bank kepada perusahaan di Indonesia, hanya 18,2 persennya yang diberikan kepada UMKM.

    “[Kredit untuk] UMKM kita tidak lebih dari Rp1.127 triliun atau sama dengan 18,2 persen,” kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui Youtube Universitas Citra Bangsa, Sabtu (22/5).

    Ia menjelaskan secara total bank mengeluarkan kredit landing sebesar Rp6.000 triliun yang didistribusikan pada perusahaan. Sebanyak Rp300 triliun diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi ke luar negeri.

  • UKM

    BRI Bagikan Tips Agar Pelaku UMKM Sukses Sejak Awal

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Dalam berbisnis, seseorang harus menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola bisnis (good corporate governance) yang baik adalah kunci agar bisnis dapat terus berkembang dan bertahan lama.

    Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan, rumus di atas sama-sama berlaku bagi pebisnis baru atau yang sudah lama berkecimpung. Dengan tata kelola yang baik, pengusaha akan terdorong untuk bertanggung jawab secara transparan. Hal ini disebut sebagai salah satu fondasi yang membuat usaha tumbuh berkelanjutan.

    “Kepatuhan itu, bahasa kerennya kan good corporate governance, jangan diterjemahkan menjadi sesuatu yang kelihatannya canggih, advance, ataupun kompleks. Sederhananya, salah satu unsur dari kepatuhan itu adalah integritas. Jadi kalau kita bicara mikro, mau mengembangkan bisnis, kita harus mulai dengan integritas dan professional,” ujar Solichin pada acara BRI Cuap-cuap Cuan Berkah.

  • UKM

    Cara Daftar BPUM Tahap 3

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah masih menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bantuan langsung tunai (BLT) yang kini memasuki pencairan tahap ketiga tersebut masih terbuka bagi pelaku UMKM yang belum mendaftar.

    Namun, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus mendaftarkan diri ke dinas bidang koperasi dan UKM di kabupaten/kota tempatnya tinggal.

    Sebelum mendaftar, harus dipastikan pula mereka memiliki bukti sebagai pelaku usaha mikro melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Bisa juga memiliki surat keterangan usaha (SKU) dari kepala desa/lurah.

    Mengutip dari laman resmi Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI Jakarta, langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan SKU antara lain, pertama, membuat surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai.

  • UKM

    Pemerintah Tambah Jumlah Penerima BPUM Jadi 12,8 Juta UMKM

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah berencana memperluas cakupan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 menjadi 12,8 juta penerima. BPUM adalah salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi.

    Dimulai sejak tahun lalu, kali ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp15,36 triliun. Adapun skema yang digunakan masih tetap, yakni setiap UMKM berhak mendapatkan dana Rp1,2 juta.

    Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengatakan, rencana itu telah disepakati pada rapat yang digelar pada awal Maret lalu.

    “Direncanakan akan ada 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi dari penerima manfaat lama dan baru,” kata Eddy dalam Dialog Produktif bertema
    Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021 yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Rabu (5/5).

  • UKM

    Cara cek UMKM penerima BPUM 2021 lewat BNI di banpresbpum.id

    KONTAN.CO.ID – Selain BRI, salah satu bank yang menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM adalah BNI. Cara cek UMKM penerima BPUM 2021 melalui BNI pun cukup mudah yakni di laman banpresbpum.id. 

    Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 15,36 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 

    Bantuan tersebut menyasar 12,8 juta pelaku usaha, dan diberikan dengan tujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi sektor UMKM. 

    Besaran bantuan yang juga disebut dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM ini adalah sebesar Rp 1,2 juta per pelaku UMKM

  • UKM

    Gandeng KPU, Teten Pakai Data Pemilu untuk Salurkan BLT UMKM

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPU terkait pemanfaatan data Pemilu untuk penyaluran BLT UMKM.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan kerja sama ini diperlukan mengingat kementeriannya belum memiliki data terintegrasi terkait calon penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tersebut.

    “Supaya tepat sasaran kami gandeng KPU yang punya data yang sangat bagus. Karena itu kami terima kasih, nanti kami cocokkan. Karena kerumitan kami ini namanya betul NIK-nya beda, karena itu ini akan sangat menolong sekali,” ujarnya usai penandatanganan perjanjian tersebut, Kamis (29/4).

  • UKM

    Syarat Buat Perusahaan di RI Lebih Mudah dari Bikin Koperasi

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut lebih gampang membentuk perseroan terbatas (PT) daripada koperasi di Indonesia. Ini karena mendirikan koperasi butuh minimal 9 orang.

    Syarat itu lebih sulit jika dibandingkan dengan mendirikan PT yang hanya mewajibkan hanya dua orang saja. Padahal, lewat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pemerintah sudah merampingkan syarat pendirian koperasi.

    Teten menyebut sebelum aturan diubah, koperasi diwajibkan memiliki 20 orang anggota.

    “Sekarang ini pendirian koperasi lebih mudah, cukup 9 orang walaupun dibandingkan rata-rata dunia hanya membutuhkan 5 orang. Ini sudah lebih murah dari sebelumnya harus 20 orang. Lebih mudah mendirikan PT daripada koperasi,” katanya pada webinar Sariagri bertajuk Kemitraan UKMK Sawit, Selasa (27/4).

  • UKM

    Mendag Siapkan Aturan E-Commerce Tertibkan Pedagang Nakal

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya tengah menyiapkan regulasi untuk mengatur dan memperketat perdagangan e-commerce. Ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

    Salah satunya, pertumbuhan perdagangan daring yang meroket selama pandemi. Dia menyebut pertumbuhan e-commerce pada 2020 meroket 384 persen dibandingkan 2019.

    Pertimbangan lain, kepatuhan pelaku perdagangan e-commerce terhadap aturan. Ia menyebut seiring dengan pertumbuhan pesat e-commerce di dalam negeri, semakin banyak pemain yang mulai mengabaikan aturan dan cenderung nakal.

    Karena ulah tersebut, Lutfi menilai perdagangan e-commerce di dalam negeri kian tidak sehat. Nilai perdagangan dasar yaitu keadilan (fairness) mulai banyak dilanggar.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image