UKM

Informasi Seputar UMKM

  • UKM

    KemenkopUKM berharap Bantuan Produktif Usaha Mikro dilanjutkan pada 2022

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diharapkan dapat dilanjutkan di tahun depan.

    Dimana saat ini realisasi penyaluran BPUM telah mencapai 99,3% kepada 12,7 juta penerima dari target sasaran 12,8 juta penerima di tahun 2021. Adapun total pagu anggaran BPUM tahun ini ialah Rp 15,3 triliun.

    “BPUM belum selesai begitu juga evaluasinya. Untuk tahun ini belum ada tambahan anggaran dan penerimanya. Diharapkan masih ada tahun depan,” kata Eddy kepada Kontan.co.id, Jumat (8/10).

  • UKM

    UMKM Tumbuh, Kunci Pemulihan Ekonomi

    Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih meminta agar akses untuk mendapat restrukturisasi kredit dapat diperpanjang. Alasannya, karena kondisi ekonomi yang belum normal.  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memperpanjang sampai 2023.  Presiden Jokowi juga akan mencarikan solusi untuk permintaan UMKM tersebut.

    “Akses pembiayaan ini yang tadi Pak Presiden sampaikan. Misalnya, ada mereka yang sudah punya pinjaman tapi sudah masuk pada program restrukturisasi untuk mendapatkan top up pembiayaan kan masih sulit, nahini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, pada Rabu, 15 September 2021.

  • UKM

    Pelaku UMKM keluhkan dua hal ini terkait OSS berbasis risiko

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Investasi resmi meluncurkan Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau OSS Risk Based Management (RBA), Senin (9/8). OSS berbasis risiko merupakan portal satu pintu perizinan investasi dan disebut-sebut akan memberikan kemudahan berusaha bagi semua pihak, tak terkecuali bagi UMKM.

    Meski begitu, nyatanya masih ditemukan sejumlah permasalahan yang dirasa memberatkan bagi UMKM terkait OSS berbasis risiko.

    Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Muhammad Ikhsan Ingratubun mengungkapkan, setidaknya terdapat dua permasalahan yang berkaitan dengan OSS berbasis risiko.

    Pertama, mengenai perizinan SIPA (Surat Izin Pemanfaatan Air). Ikhsan menyebut, izin tersebut di daerah belum bisa diproses karena harus terlebih dulu diproses di OSS.

  • UKM

    Alasan UMKM keberatan dikenakan PPh minimum 1% untuk wajib pajak yang merugi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah berencana akan menerapkan alternatif minimum tax (AMT) berupa tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 1% atas penghasilan bruto wajib pajak yang merugi. 

    Rencana tersebut tertuang dalam Pasal 31F RUU KUP yang kini tengah dibahas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Panitia Kerja (Panja) RUU KUP Komisi XI DPR RI. 

    Ketua Umum Jaringan Usahawan Independen Indonesia (Jusindo) Sutrisno Iwantoni menentang adanya klausul tersebut. Sebab menurutnya rencana kebijakan tersebut akan membebani Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang saat ini dikenakan PPh Final dengan tarif hanya 0,5%.

  • UKM

    Mengenal jejaring bisnis GoTo Finansial dalam memperkuat UMKM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. GoTo terus memperkuat fundamental bisnisnya. Grup teknologi terbesar di Indonesia ini sedang giat mempercepat akselerasi layanan bisnis GoTo Finansial. Salah satu pilar bisnis GoTo selain Gojek dan Tokopedia itu fokus memberikan layanan keuangan dan solusi digital.

    Head of Merchant Platform Business GoTo Financial Novi Tandjung mengatakan, di dalam ekosistem GoTo Finansial ada tiga lini bisnis utama, yaitu  pembayaran non-tunai, contohnya GoPay dan payment gateway Midtrans; jaringan Point of Sales terdepan Moka dan Gobiz serta dukungan administrasi operasional dengan produk Selly dan Gobiz.

    Selama pandemi, transaksi mitra usaha di dalam lini bisnis GoTo Finansial yang bergabung dengan Midtrans, Selly, Moka, dan GoStore terus menunjukkan tren kenaikan. Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat hingga tiga kali lipat jika dibandingkan sebelum pandemi. Total transaksi juga meningkat hingga hampir enam kali lipat.

  • OJK,  UKM

    OJK dan BI berikan dukungan literasi keuangan bagi kaum perempuan dan UMKM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi memberikan dampak hingga ke multidimensi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika mengukur dari indeks pembangunan manusia, pandemi berdampak pada sisi kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.

    “Khususnya dari segi perempuan. Dalam skala global, ada survei yang mengatakan bahwa jika pandemi ini tidak dimitigasi dengan baik, bisa meluluhlantakkan perjuangan untuk mengatasi kesetaraan gender selama 25 tahun,” ujar Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kristrianti Puji Rahayu pada paparan virtual, Kamis (26/8).

    Dari sisi ekonomi, Puji menyatakan bahwa perempuan memegang peranan penting tetapi juga sangat tertentang terhadap pandemi Covid-19.

  • UKM

    Holding ultra mikro diharapkan mampu mendorong UMKM naik kelas

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Bank Rakyat Indonesia (BRI) akan melaksanakan aksi hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD) atau rights issue. Aksi korporasi ini bagian pembentukan holding ultra mikro bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

    Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, pasar pembiayaan segmen mikro masih terbuka lebar. Sebanyak 91,3 juta orang Indonesia yang sebagian merupakan pengusaha mikro masih unbankable atau tidak mendapat layanan lembaga keuangan formal. “Holding BUMN ultra mikro akan bergantung pada pemanfaatan dana rights issue,” ujar Bhima, dalam keterangannya, Kamis (5/8).

    Diharapkannya seluruh dana hasil rights issue untuk pembiayaan mikro yang murah. Sehingga akan berimbas pada penyerapan tenaga kerja. Serapan tenaga kerja dan rasio wirausaha akan meningkat. “Jadi support pendanaan sangat penting agar mereka bisa bertahan,” katanya.

    Bhima mengatakan ada pula manfaat scale up. Diharapkan pembiayaan ini meningkatkan  kemampuan usaha pelaku mikro. Dengan begitu usaha mikro tidak terus menerus dominan dalam UMKM yang besarannya mencapai 90 persen dari total usaha. “Harapannya satu tahun mendapat pembiayaan ultra mikro, kemudian menjadi usaha kecil dan seterusnya naik kelas lepas dari kategori UMKM,” ujarnya.

  • UKM

    Pemerintah kucurkan Rp 15,3 triliun untuk banpres produktif usaha mikro

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah akan memberikan Bantuan Presiden (banpres) Produktif usaha mikro tahun 2021.

    “Untuk tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Banpres produktif ini adalah Rp 15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh tanah air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya,” ujar Jokowi dipantau dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (30/7).

    Jokowi mengimbau semua pelaku usaha mikro untuk tetap menjalankan usahanya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku. Ia mengakui, bahwa saat ini semua usaha mengalami kondisi yang sulit. Mulai dari usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Kesulitan ini juga dialami oleh seluruh dunia dampak dari pandemi Covid-19.

  • UKM

    Pemerintah targetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Kamis (10/6), menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, berdasarkan data dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) terdapat 13,7 juta pelaku UMKM Indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital hingga Mei 2021.

    “Saat ini, kalau berdasarkan data dari Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) per Mei 2021 itu sudah mencapai 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital atau sekitar 21 persen,” kata Teten dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (11/6).

  • UKM

    Kredit Bank Minim ke UMKM, Menteri Bahlil Mengaku Miris

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku miris dengan minimnya kredit bank kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan dari Rp5.700 triliun kredit landing yang diberikan bank kepada perusahaan di Indonesia, hanya 18,2 persennya yang diberikan kepada UMKM.

    “[Kredit untuk] UMKM kita tidak lebih dari Rp1.127 triliun atau sama dengan 18,2 persen,” kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui Youtube Universitas Citra Bangsa, Sabtu (22/5).

    Ia menjelaskan secara total bank mengeluarkan kredit landing sebesar Rp6.000 triliun yang didistribusikan pada perusahaan. Sebanyak Rp300 triliun diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi ke luar negeri.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image