Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Reformasi Pajak Usai Pandemi

    Bisnis.com, JAKARTA — Pandemi Covid-19 membuat dunia bisnis dan keuangan mengalami disrupsi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kondisi ini mendorong paradigma baru bisnis yang lebih efisien dan berorintasi pada hasil. Menghadapi fenomena ini pemerintah tentu saja tidak bisa berdiam diri. Pemerintah harus ikut berubah dan berjalan beriringan dengan pelaku bisnis agar pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat.

    Salah satunya, pemerintah perlu menyesuaikan seluruh perangkat regulasinya selaras dengan kebutuhan yang terjadi. Sudah bukan zamannya lagi di era pasca pandemi, dunia usaha terbebani banyak regulasi. Bahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di Indonesia sudah kebanyakan peraturan. Saat ini, arah setiap negara ingin lebih fleksibel dan bisa cepat merespons setiap perubahan.

  • Pajak

    Melihat kemudahan Kantor Pelayanan Pajak dalam beleid baru untuk menagih pajak

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Langkah otoritas pajak menjalankan penagihan pajak kepada wajib pajak (WP) kian mudah. Kini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bisa menyita aset, dengan bantuan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

    Kemudahan dalam penagihan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Beleid ini berlaku mulai 27 November lalu, baik untuk penagihan pajak wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

  • Pajak

    Sri Mulyani Bilang Banyak Orang Indonesia Anggap Pajak Identik dengan Penjajahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak masyarakat Indonesia yang masih menganggap membayar pajak bukan kewajiban, dan bahkan menganggapnya sebagai beban dari negara.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam seminar perpajakan, Kamis (3/12/2020)

    “Bahkan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap pajak itu identik dengan penjajahan. Ini adalah salah satu dari tantangan-tantangan kita,” kata Sri Mulyani dalam acara tersebut.

  • Pajak

    Sri Mulyani sebut pajak harus mengikuti perkembangan teknologi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Perkembangan teknologi membuat sebagian aktivitas ekonomi berpaling ke ranah digital. Agar Indonesia tetap mendapatkan haknya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pajak sebagai instrument fiskal harus bisa beradaptasi.

    Makanya di tahun ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 yang bertujuan memberikan stimulus fiskal dalam rangka penangan dampak yang ditimbulkan pandemic Covid-19, telah menjadi payung hukum pajak digital.

  • Pajak

    Dirjen Pajak beberkan latarbelakang kenaikan bea meterai hingga Rp 10.000

    KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mulai 1 Januari 2021, tarif bea meterai yang berlaku menjadi Rp 10.000 dari ketentuan saat ini yakni Rp 6.000 dan Rp 3.000. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo membeberkan ada tujuh latar belakang pemerintah dalam menyusul UU 10/2020. Pertama, perkembangan ekonomi digital menyebabkan peralihan penggunaan dokumen kertas ke dokumen elektronik. 

    Sebab, berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, kedudukan dokumen elektronik disamakan dengan dokumen kertas. Namun dokumen elektronik tidak tercantum dalam UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

  • Pajak

    Mulai Desember, Belanja di Tokopedia & Bukalapak Kena PPN 10 Persen

    Bisnis.com, JAKARTA – Konsumen barang atau jasa digital asal luar negeri yang membeli dari Bukalapak, Lazada, Zolora dan Tokopedia bakal dikenakan PPN 10 persen mulai 1 Desember 2020.

    Pengenaan PPN tersebut dilakukan setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menunjuk sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut PPN barang dan jasa digital.

    “Dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” demikian bunyi keterangan tertulis DJP, Selasa (17/11/2020).

  • Pajak

    NPWP Elektronik Bisa Dikirim Via Email, Ini Caranya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menambah fitur pengiriman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) elektronik ke email (surat elektronik) wajib pajak.

    Hal ini tertuang dalam pengumuman di laman resmi otoritas pajak yang diterbitkan pada Selasa (10/11/2020) kemarin.

    Fitur ini akan memudahkan WP. Pasalnya, saat wajib pajak membutuhkan NPWP Elektronik untuk dapat disalin atau dicetak, mereka tinggal mengecek di surat elektroniknya (surel).

  • Pajak

    Pembangkangan Sipil Lewat Tolak Bayar Pajak Bikin RI Masuk Jurang Kerusakan

    Bisnis.com, JAKARTA – Seruan melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak tengah bergaung sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja.

    Seruan ini dimulai ketika dari Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar dalam semua acara televisi.

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menganggap bahwa seruan tersebut merupakan seruan yang salah dan membahayakan negara.

    “Mengajak orang tidak bayar pajak, dapat menjerumuskan Republik Indonesia ke jurang kerusakan yang dalam,” demikian ungkap Ditjen Pajak dalam artikel yang dikutip Bisnis.

  • Pajak

    3 Cara Cek Nomor NPWP Online

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan serangkaian nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban administratif perpajakan di Indonesia. 

    Kini seiring berkembangnya teknologi, kini anda sudah bisa membuat dan cek nomor online, sehingga para calon Wajib Pajak tak perlu repot antre di kantor pajak (KPP) terdekat.

    Melansir dari situs resmi Indonesia.go.id, terdapat lima kriteria siapa saja yang perlu memiliki NPWP, yakni:

  • Pajak

    Pemulihan ekonomi bertumpu pada penerimaan pajak yang diprediksi tumbuh 2,9%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibuat sebagai instrumen fiskal di masa extraordinary. 

    Karena itu, daya tahan APBN difokuskan untuk belanja sosial, kesehatan, stimulus, utang dan lainnya.

    Staff Khusus Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, diskursus antara kesehatan dan ekonomi akan terus terjadi.

    “Kita fokus pada kesehatan itu sudah niscaya dan tak bisa ditawar tapi di saat bersamaan juga tidak boleh mengabaikan ekonomi karena menyangkut hidup matinya warga negara,” jelas Yustinus saat diskusi daring, Kamis (8/10).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image