Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.

    Di tengah pandemi Covid-19, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mengisi SPT Tahunan. Anda bisa melaporkan SPT Tahunan di rumah saja dengan mengakses situs www.pajak.go.id. Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.

    Bagi pekerja yang berstatus karyawan swasta, Anda bisa melakukan pelaporan pajak online tahunan dengan fitur e-Filing yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Namun, ada beberapa dokumen penting yang harus Anda siapkan sebelum mengisi SPT Tahunan.

  • Pajak

    Beda e-FIN Badan dan e-FIN Pribadi

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    E-Fin atau EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas wajib pajak yang secara resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk keperluan transaksi perpajakan.

    Tidak hanya dari segi fungsi yang diperlukan sebagai alat transaksi pajak, Anda juga perlu mengetahui beda EFIN badan dan EFIN pribadi.

    Secara umum, EFIN badan diperlukan untuk melaporkan segala bentuk kewajiban perpajakan sebuah badan, seperti:

    • Perseroan Terbatas (PT)
    • Perseroan lainnya
    • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
    • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
    • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
    • Koperasi
    • Yayasan
    • Lembaga
    • Dana Pensiun
    • dan Badan lainnya.

    Permohonan mengurus EFIN badan biasanya melibatkan perwakilan yang ditunjuk oleh badan untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak badan terdaftar.

  • Pajak

    Kata pengamat terkait upaya pemerintah mengejar rasio kepatuhan pajak hingga 80%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan rasio kepatuhan pajak untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) 2020 sebesar 80% dengan target pelaporan pajak sebanyak 19 juta SPT.

    Untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan otoritas pajak perlu melakukan pendekatan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP).

    Sementara, untuk WP Badan dinilai tidak ada permasalahan kepatuhan yang signifikan karena umumnya sudah didampingi oleh konsultan pajak profesional.

  • Pajak

    Cara Mendapatkan NPWP Elektronik

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah nomor identitas yang digunakan sebagai alat untuk melakukan segala aktivitas perpajakan.

    Supaya bisa memudahkan penggunanya ketika membayar pajak, NPWP saat ini telah berinovasi menghadirkan jenis baru yaitu NPWP elektronik berbasis digital.

    Untuk mengetahui cara mendapatkan NPWP elektronik, Anda bisa mengikuti panduannya seperti yang dikutip dari laman Online Pajak, di bawah ini.

  • Pajak

    Cara Daftar e-FIN Pajak Pribadi, Bisa dari Rumah

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Warga negara Indonesia atau WNI yang mempunyai penghasilan pribadi serta masuk ke dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib melakukan lapor pajak tahunan.

    Mengutip pajak.go.id, masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari 2021 hingga batas akhir yaitu 31 Maret 2021.

    Sebelum transaksi perpajakan, pastikan Anda sudah punya EFIN (Electronic Filing Identification Number),yaitu nomor identitas wajib pajak terbitan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

  • Pajak

    Meterai Rp10.000 Belum Tersedia? Begini Cara Pakai Meterai Lama

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberlakukan tarif bea materai baru menjadi Rp10.000 mulai 1 Januari 2021. Namun bila belum bisa mendapatkan meterai baru tersebut, pemerintah masih mengizinkan untuk menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000.

    Mengutip Instagram @ditjenpajari, meterai lama tersebut dapat digunakan dengan nilai paling sedikit Rp.9000.

    “Ada tiga cara untuk menggunakan materai yang sudah ada ini agar masih bisa berlaku,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama ketika dikonfirmasi belum lama ini. 

    Sesuai dengan UU 10/2020 tentang Bea Materai, tiga cara menggunakan meterai Rp3.000 dan Rp6.000 mulai tahun ini adalah:

  • Pajak

    Simak Nih! Cara Daftar NPWP Elektronik, Segera Login pajak.go.id

    Bisnis.com, JAKARTA – Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usia produktif saat ini sama pentingnya dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, NPWP menjadi syarat wajib agar bisa masuk ke dalam perusahaan. Selain itu, NPWP juga menjadi persyaratan wajib ketika akan membuka rekening tabungan

    Selama masa pandemi Covid-19 ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan kemudahan untuk wajib pajak dengan terobosan layanan NPWP elektronik.

  • Pajak

    8 Dokumen yang dikenai bea meterai Rp 10.000, apa saja?

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah merilis tampilan meterai Rp 10.000, sebagai pengganti meterai tempel lama desain tahun 2014. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama, meterai tempel baru telah tersedia di seluruh Kantor Pos Indonesia.

    Disebutkan, meterai baru mempunyai ciri umum dan khusus yang perlu diketahui masyarakat. Secara umum, terdapat beberapa ciri berikut:

    • Gambar lambang negara Garuda Pancasila,
    • Angka “10000” dan tulisan “SEPULUH RIBU RUPIAH” yang menunjukkan tarif bea meterai
    • Teks mikro modulasi “INDONESIA”
    • Blok ornamen khas Indonesia

    Sedangkan, ciri khususnya antara lain:

  • Pajak

    Sri Mulyani Bantah Ada Pungutan Pajak Baru Untuk Pulsa

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membantah pemerintah memungut pajak baru untuk pulsa ponsel dan listrik.

    Pernyataan itu disampaikan terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

    Dia menyebut pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas pembelian oleh distributor pulsa dan PPh Pasal 23 atas jasa penjualan/pembayaran agen token listrik dan voucer merupakan pajak di muka bagi distributor/agen yang dapat dikurangkan dalam SPT tahunan.

  • Pajak

    Ingat, selain pulsa dan token listrik, segala jenis voucer juga kena PPN, lo

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Bersiaplah mulai 1 Februari nanti, kita semua bakal terkena beban pajak setiap kali membeli pulsa telekomunikasi. Ini termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan Sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan listrik.

    Jadi selain pulsa dan kartu perdana, beleid ini juga bakal mengenakan pajak penghasilan (PPN) kepada transaksi token listrik, khususnya listrik prabayar serta beragam jenis voucer. Bisa dalam bentuk voucer belanja hingga voucer gim, termasuk juga voucer dikson. Ini tertulis dalam aturan serupa di pasal 9  ayat 4 yakni voucer paling sedikit meliputi voucer belanja (gift voucher) , voucer aplikasi, atau konten daring (online), termasuk voucer permainan daring (online game).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image