Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Cara lapor SPT online tapi lupa EFIN

    KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021. Bagaimana jika ingin lapor SPT SPT secara online tapi lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN)?

    Seperti diketahui, saat ini cara mudah lapor SPT adalah melalui online. Tak perlu antri, Anda bisa mudah lapor SPT secara online.

    Seperti diketahui, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Rutinitas ini dilakukan untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Ketentuan lapor SPT diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, lapor SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021.

  • Pajak

    Ditjen Pajak telah tentukan daftar sasaran sektor usaha hingga 2024

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menentukan daftar sasaran penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha dari 2021 hingga 2024. Caranya dengan menguji kepatuhan material bidang usaha terkait.

    Terdekat, Ditjen Pajak akan membidik sektor informasi dan komunikasi, industri makanan dan minuman, perdagangan, serta industri farmasi dan kesehatan di tahun 2021.

    Kemudian, menggali potensi pajak sektor jasa keuangan, elektronik, konstruksi, serta pertanian, perikanan, dan kehutanan di tahun 2022.

    Selanjutnya, menelisik pajak sektor pertambangan, akomodasi, tekstil, dan pakaian jadi di tahun 2023. Lalu, otoritas bakal mengoptiomalkan penerimaan pajak dari sektor usaha real estat dan industri pendukungnya di tahun 2024. 

    Berdasarkan informasi yang didapat Kontan.co.id, untuk mengejar pundi-pundi penerimaan negara dari sektor usaha prioritas, Ditjen Pajak telah mengatur enam langkah teknis strategis.

  • Pajak

    Wajib Pajak Pelaku Usaha Ekonomi Digital Harus Tahu Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung upaya Direktora Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan pengawasan pajak terhadap pelaku ekonomi digital seperti Youtuber, Selebgram, termasuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektroknik lokal dan luar negeri.

    Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan bahwa dukungan Kemenkominfo diwujudkan melalui pengaturan yang ada pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

    Dalam peraturan tersebut, Kemenkominfo mewajibkan penyelenggara sistem elektronik asing melakukan pendaftaran dan mendapatkan Tanda Daftar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik), jika ingin beroperasi.

    Paling lambat pendaftaran dilakukan pada Mei 2021. Bagi yang tidak mendaftarkan akan diblokir. PSE baru yang muncul harus mendaftar terlebih dahulu sebelum beroperasi.

  • Pajak

    Tax ratio turun terus, ini kata pengamat pajak

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kondisi nisbah pajak atau rasio pajak (tax ratio) Indonesia nampak terus turun dalam kurun waktu satu windu terakhir. 

    Penurunan terjadi berturut-turut dari tahun 2013 hingga tahun 2017, meski sempat naik tipis di tahun 2018, tax ratio kemudian kembali turun dan merosot tajam di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. 

    Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, penurunan tax ratio tersebut sehubungan dengan indikator tax buoyancy yang juga melemah bahkan dalam satu dekade terakhir. 

    Sebelumnya, tax buoyancy merupakan sebuah indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan oleh pertumbuhan ekonomi. 

    Darus lalu mengatakan, tax buoyancy Indonesia selama 1 dekade terakhir hanya 0,83. artinya, pertumbuhan PDB 1% hanya berakibat bagi pertumbuhan penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,83%. 

  • Pajak

    Pengusaha banyak yang bingung soal aturan NIK di faktur pajak, ini tanggapan Menkeu

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pelaku usaha mengaku masih banyak pengusaha makanan dan minuman dan pedagang yang belum paham ketentuan pencantuman nomor induk kependudukan (NIK) pada faktur pajak.

    Ya, lewat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memang mewajibkan pencantuman NIK pada faktur pajak saat pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) belum punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

    Untuk itu, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman meminta pemerintah untuk lebih masif dalam sosialisasi terkait hal ini.

    “Selama ini kami juga sudah kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk sosialisasi ini. Namun, kami minta dukungan sosialisasi lebih gencar lagi,” ujar Adhi, Kamis (4/3).

  • Pajak

    Cara Mengisi SPT untuk Karyawan dan PNS

    Simak bekal dokumen apa saja yang harus dipersiapkan beserta cara mengisi SPT untuk karyawan dan PNS khususnya jika baru pertama kali mengisi SPT pajak. (Foto: djponline.pajak.go.id)Jakarta, CNN Indonesia — 

    Cara mengisi SPT untuk karyawan dan PNS semakin mudah di tengah era digital saat ini. Era digital mempermudah Wajib Pajak (selanjutnya disebut WP) dalam melaporkan pajaknya.

    Setiap tahun WP pribadi harus melaporkan spt paling lambat akhir Maret sementara WP Badan atau perusahaan paling lambat akhir April.

  • Pajak

    Ada meterai Rp 10.000, Ditjen Pajak kerek penerimaan bea meterai naik 54,97%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mulai awal tahun ini pemerintah sudah menetapkan tarif baru bea meterai sebesar Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kenaikan tarif pajak atas dokumen ini, ikut mendorong peningkatan target penerimaan di akhir tahun 2021.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan bea meterai sebesar Rp 11,26 triliun. Angka tersebut melonjak 54,97% dari realisasi pada akhir tahun lalu senilai Rp 5,07 triliun.

    Adanya kenaikan tarif meningkatkan kontribusi penerimaan bea meterai menjadi sekitar 0,91% dari total target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Sebab tahun lalu, degan tarif bea meteri lama, hanya menyumbang 0,47% dari realisasi pendapatan pajak 2020.

  • Pajak

    Ditjen Pajak: Belum ada relaksasi terkait pelaporan SPT untuk tahun ini

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, hingga saat ini, belum ada rencana relaksasi pelaporan surat pemberitahunan (SPT) tahunan. 

    “Sampai saat ini belum ada informasi dari pimpinan untuk relaksasi terkait SPT Tahunan,” terang Direktur P2Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor kepada Kontan.co.id, Kamis (25/2). 

    Sedangkan di tahun lalu, DJP merelaksasi pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), termasuk pada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Batas waktu laporan SPT juga diundur dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. 

    Sementara itu, hingga hari ini, DJP mencatat realisasi penyampaian SPT tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 sudah masuk sebanyak 3.271.915 SPT Tahunan.

  • Pajak

    Pemerintah merelaksasi sanksi admistrasi wajib pajak bandel

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi wajib pajak (WP). Tujuannya untuk mendorong wajib pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021. 

    Secara rinci, relaksasi sanksi administrasi wajib pajak nakal tersirat dalam Bab V tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Untuk Kemudahan Berusaha. Lebih lanjut, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran wajib pajak yang diberikan relaksasi oleh pemerintah. 

  • Pajak

    Cara Membuat Akun DJP Online

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah telah meluncurkan DJP online sejak beberapa tahun lalu untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT atau membayar pajak lewat e-filing dan e-billing pajak.

    Kemunculan DJP Online tentu memudahkan Wajib Pajak sehingga cara konvensional seperti mengantre di kantor pajak tidak perlu lagi dilakukan.

    Dengan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan SPT menjadi lebih efisien dan cepat dilakukan. Akan tetapi melakukannya terlebih dahulu wajib pajak harus mendaftar di laman Ditjen Pajak.

    Cara membuat akun DJP Online pun cukup mudah. Hanya saja Anda membutuhkan EFIN terlebih dahulu untuk dapat membuat akun DJP Online.

    Berikut cara membuat akun DJP Online untuk keperluan lapor SPT dan bayar pajak.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image