Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Ironi Pajak Era Jokowi: Si Miskin Tercekik, Si Kaya Diservis

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah Presiden Jokowi mengotak-atik aturan pajak dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beleid itu sudah dibawa ke DPR dan masuk dalam Prolegnas 2021 yang diprioritaskan selesai untuk dapat diimplementasikan.

    Teranyar, readyviewed pemerintah berniat memungut pajak pertambahan nilai (PPN) bagi barang kebutuhan pokok alias sembako, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, hingga gula konsumsi.

    Penarikan PPN juga akan menyasar hasil pertambangan dan pengeboran, misalnya emas, batu bara, minyak dan gas bumi, dan hasil mineral bumi lainnya. Kemudian, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pengiriman surat dengan perangko.

  • Pajak

    Ditjen Pajak Buka Suara soal PPN Sembako dan Sekolah

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako atau jasa pendidikan di Indonesia. DJP menyatakan pemerintah tidak pernah membuat pernyataan terkait hal itu.

    “Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” kata DJP dalam pernyataan resminya, Minggu (13/6).

    Meskipun demikian, DJP membenarkan pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk perubahan pengaturan soal PPN. Rencana itu muncul sebagai respons atas ekonomi dalam negeri yang tertekan pandemi corona.

  • Pajak

    Kemenkeu Akui Rasio Perpajakan Turun Sejak 2016

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (tax ratio) dalam tren menurun dalam lima tahun terakhir. Rasio perpajakan ini mencakup rasio pajak dan bea cukai.

    Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan perlu upaya keras dari pemerintah untuk mendorong angka tax ratio tersebut.

    Tax ratio dalam lima tahun terus menurun, ini yang membuat kami harus berpikir keras mengenai bagaimana membuat perpajakan kita itu semakin sesuai dengan struktur perekonomiannya, karena kita tahu ekonomi tumbuh dan pertumbuhan sektoral beda-beda,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (10/6).

  • Pajak

    Sembako Bakal Kena PPN

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

    Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

    Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com.

    Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN.

  • Pajak

    Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah berencana akan menggelar pengampunan pajak dalam dua program. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), sekaligus menambah pundi-pundi penerimaan negara di tahun depan. 

    Kebijakan tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang rencananya dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.

    Dalam draf revisi UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id, program pertama pengampunan pajak yakni ditujukan kepada WP peserta tax amnesty 2016-2017. Mereka dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.

    Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nantinya, dalam program pengampunan pajak teranyar, penghasilan WP terkait dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final.     

  • Pajak

    Pengamat pajak: Kenaikan tarif PPN dibutuhkan ketika PPh badan tak bisa diandalkan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan mengubah tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Perubahan tarif PPN itu akan masuk revisi Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

    Dalam dokumen draft perubahan UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diterima Kontan.co.id, pemerintah mengajukan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke parlemen yang rencananya dibahas di tahun ini.

    Dalam draf perubahan UU KUP yang dihimpun KONTAN.co.id, setidaknya mencakup tujuh reformasi perpajakan baik berkaitan dengan UU KUP, UU Pengampunan Pajak, UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), hingga UU Pajak Penghasilan (PPh).

  • Pajak

    Rencana pungutan tarif pajak minimum tuai kontroversi

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan alternative minimum tax (AMT) untuk korporasi yang merugi supaya tetap menyetor pajak ke negara. Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penerapan AMT dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak atas korporasi.

    Berdasarkan paparan Rapat Kerja (Raker) antara Menteri Keuangan dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (31/5), AMT ditujukan bagi wajib pajak (WP) Badan dengan pajang penghasilan (PPh) terutang kurang dari batasan tertentu akan dikenai pajak penghasilan minimum.

    Kendati begitu, Menkeu belum menyampaikan usulan tarif AMT. Hanya saja International Monetary Fund (IMF), merekomendasikan kebijakan AMT, terutama bagi negara-negara berkembang dikenakan tarif 1% dari peredaran usaha. 

  • Pajak

    Sri Mulyani akan pajaki penghasilan orang di atas Rp 5 miliar per tahun sebesar 35%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya berencana akan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Tarif itu ditujukan untuk orang yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

    Menkeu menekankan lapisan pajak baru tersebut bertujuan untuk menyasar orang kaya raya atau high wealth individual (HWI). Menuruntnya, meski ada pandemi virus corona masyarakat dengan kelas ekonomi tersebut tidak begitu terdampak.

    “Itu hanya sedikit sekali orang yang masuk di kelompok ini, mayoritas masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah baik dari sisi bracket maupun tarifnya,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/5).

  • Pajak

    Ada rencana tarif baru sebesar 35% dalam lapisan PPh Orang Pribadi

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menambah layer pendapatan kena pajak dan memperbaiki tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) di tahun 2022. Pemerintah mengklaim tujuannya, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil.

    Agenda tersebut dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2022 yang telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagai perwakilan pemerintah kepada DPR RI.

    Adapun tarif PPh OP yang berlaku saat ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal17 UU menetapkan ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.

    Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh sebesar 5%. Kedua, di atas Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15%.

  • Pajak

    Tarif PPh orang pribadi akan diubah

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengubah tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi.

    Meskipun aturan tarif PPh orang pribadi berada dalam ranah Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Airlangga mengatakan, rencana perubahan tarif PPh orang pribadi akan dicantumkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2021.

    “Terkait pajak ada pembahasan karena ini menjadi perubahan UU KUP kelima, secara global diatur dalam UU tersebut ada PPh termasik tarif PPh orang pribadi, pengurangan tarif PPh badan, dan pajak pertambahan nilai (PPN) barang/jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM),” kata Airlangga saat konferensi pers, Rabu (19/5).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image