Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Penjelasan Ditjen Pajak soal penerapan azas ultimum remedium di UU HPP

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Rezim perpajakan baru segera berlaku setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan DPR. Di UU HPP tersebut salah satunya mengatur juga soal penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana pajak.

    Prinsip ultimum remedium ini intinya menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmardin Noor, azas ultimum remedium dikenal di hukum pidana,  sehingga pada penerapannya pun terkait tindak pidana bukan dalam sengketa pajak.

  • Pajak

    Begini cara menghitung tarif pajak penghasilan yang harus dibayar dalam UU HPP

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat kalangan menengah ke bawah, termasuk salah satunya mengenai aturan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peraturan PPh orang pribadi ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat yang pendapatannya rendah dan juga menciptakan bracket baru yang bisa, ketika seseorang yang sumber pendapatannya lebih tinggi akan membayar lebih tinggi.

    “Inilah yang disebut asas keadilan dan gotong royong,” kata Sri Mulyani dalam paparannya dalam Konferensi Pers RUU HPP, dikutip pada, Minggu (10/10).

  • Pajak

    Melihat lagi isi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan DPR

    KONTAN.CO.ID –   JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akhirnya disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10). 

    Selanjutnya, RUU HPP akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera  diundangkan.

    “Saya menanyakan kepada anggota apakah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju?,” kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sambil mengetok palu pasca seluruh anggota DPR RI menyepakati RUU HPP saat Rapat Paripurna, Kamis (7/10).

    Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa sistematika RUU HPP terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang secara garis besar memuat enam ketentuan. 

  • Pajak

    Kemenkeu sebut restitusi pajak naik jadi Rp 144,02 triliun per Agustus 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak mencatat angka restitusi atau pengembalian pajak dari kekalahan dalam kasus hukum meningkat hingga 30% hingga akhir Agustus 2021.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, secara agregat sampai dengan akhir Agustus 2021, nominal restitusi meningkat menjadi sebesar Rp 144,02 triliun atau tumbuh 15,97% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

    Sementara secara nominal per jenis pajak, restitusi masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DM) sebesar Rp 94,96 triliun yang tumbuh 10,36% yoy dan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25/29 sebesar Rp 42,07 triliun dengan pertumbuhan 25,20% yoy.

  • Pajak

    Siap-siap, KTP bakal difungsikan jadi NPWP Pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Berdasarkan Draf RUU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    Pendaftaran ini sesuai wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP. Draf RUU HPP juga menjelaskan dalam rangka penggunaan NIK KTP sebagai NPWP, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri akan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.

  • Pajak

    Ini sektor usaha yang kembali sokong penerimaan pajak di tahun 2021

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Penerimaan pajak di tahun 2021 diproyeksi bakal kembali gagal mencapai target. Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan, pendapatan pajak akan tekor Rp 87,1 triliun di tahun ini. 

    Perkiraan tersebut bahkan lebih besar dari prediksi terkait shortfall penerimaan pajak yang diungkapkan pemerintah pada pertengahan tahun lalu, yang hanya Rp 53,3 triliun. 

    Dengan demikian, Sri Mulyani memperkirakan penerimaan pajak hanya akan mencapai 92,9% dari target yang telah ditetapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang sebesar Rp 1.229,6 triliun. 

  • Pajak

    Masih fokus pulihkan ekonomi, pajak pendidikan akan berlaku pasca pandemi Covid-19

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa pendidikan termasuk sekolah sebesar 7% dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus dalam menangani pandemi serta fokus memulihkan ekonomi.

    “Saat ini kita tidak membicarakan lagi bagaimana menaikan pajak apalagi memajaki jasa pendidikan, memang betul saat ini sedang dibahas RUU KUP bersama DPR, tetapi fokusnya adalah menyiapkan landasan pendidikan yang lebih adil dan menyiapkan administrasinya untuk diterapkan paska pandemi,” kata Yustinus dalam B-Talk Kompas tv, Selasa (7/9).

  • Pajak

    Restitusi pajak bulan Juli yang melandai dorong kenaikan penerimaan PPN

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, sampai dengan akhir Juli 2021, realisasi pengembalian atau restitusi pajak mencapai Rp 128,27 triliun, tumbuh 13,85% year on year (yoy). Tetapi, secara bulanan, pertumbuhan restitusi di bulan Juli hanya mencapai 2,53% yoy, lebih rendah dari bulan Juni 26,13% yoy.

    Restitusi pajak yang kian melandai pada bulan Juli 2021, telah menjadi penopang realisasi penerimaan pajak yang tercermin dalam kinerja pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri atawa PPN DN.

    Kemenkeu mencatat, realisasi PPN DN sepanjang Januari-Juli 2021 sebesar Rp 149,67 triliun, tumbuh 12,5% secara tahunan. Bahkan khusus di bulan Juli 2021 pencapaian pajak atas konsumsi tersebut mampu tumbuh 20,4% yoy.

  • Pajak

    Hingga pertengahan Agustus 2021 realisasi insentif pajak mencapai Rp 51,97 triliun

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi insentif pajak sudah mencapai sebesar Rp 51,97 triliun hingga pertengahan Agustus 2021.

    “Insentif pajak ini masih kami berikan untuk mendorong sektor-sektor usaha untuk pulih kembali serta memiliki kekuatan,” ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual, Rabu (25/8).

    Sri Mulyani memerinci, realisasi insentif pajak tersebut terdiri dari insentif dunia usaha yang tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9, yang mencapai Rp 50,24 triliun, insentif PMK Nomor 21 sebesar Rp 304,6 miliar, dan insentif PMK Nomor 31 sebesar Rp 1,43 triliun.

  • Pajak

    Kemenkeu perkirakan setoran pajak bakal tekor Rp 87,1 triliun dari target

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah mulai awal Juli lalu, juga menekan kantong negara. Realisasi penerimaan pajak tahun ini, diperkirakan meleset dari target. Bahkan, selisih antara realisasi dengan target alias shortfall penerimaan pajak makin melebar.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan, setoran pajak bakal tekor Rp 87,1 triliun dari target akhir tahun. Proyeksi ini melebar dari angka yang disampaikan Sri Mulyani pada Juli lalu sebesar Rp 53,3 triliun.

    Artinya, penerimaan pajak tahun 2021 diperkirakan hanya mampu mencapai Rp 1.142,5 triliun. Jumlah ini setara 92,9% dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image