Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Restitusi pajak melonjak, indikasi korporasi banyak merugi

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengembalian atau restitusi pajak terpantau melonjak di paruh pertama tahun ini. Otoritas pajak terpaksa memberikan hak para wajib pajak hingga ratusan triliun rupiah, sebab perekonomian tahun lalu nyatanya membuat pukulan bagi dunia usaha.

    Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dihimpun Kontan.co.id menunjukkan, realisasi restitusi pajak sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 110,79 triliun. Angka tersebut tumbuh 15,87% dibandingkan realisasi pengembalian pajak pada semester I-2020 sebesar Rp 93,21 triliun.

    Bila dilihat dari jenis pajaknya, realisasi restitusi pajak Januari-Juni 2021 didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri  (PPN DN) sebesar Rp 74,1 triliun, tumbuh 8,65% year on year (yoy). Kemudian, restitusi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan sebesar Rp 31,3 triliun, melonjak 31,28% yoy. Sisanya berasal dari jenis pajak lainnya.

  • Pajak

    Sistem pajak internasional disepakati, RI bisa pajaki 100 perusahaan multinasional

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam Forum G20 menyepakati sistem perpajakan internasional dengan telah ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization  of the Economy.

    Tercapainya kesepakatan tersebut setelah lebih dari satu dekade didiskusikan menunjukkan keberhasilan pendekatan multilateralisme dalam mengatasi tantangan digitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya terkait mengatasi base erosion profit shifting (BEPS). Kesepakatan ini mencakup dua pilar yang bertujuan memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum dalam mengatasi BEPS akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.

    BEPS adalah tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Praktik ini dilakukan dengan merancang perencanaan pajak secara agresif, sehingga menimbulkan hilangnya potensi pajak bagi banyak negara.

  • Pajak

    Sri Mulyani sebut pemungutan PPh terhadap Google hingga Netflix segera terealisasi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan konsensus global terkait pajak digital telah memancarkan sinyal positif. Jika disepakati, pemerintah bisa mulai menarik pajak penghasilan (PPh) atas perusahaan digital asing seperti Google dan Netflix. 

    Sri Mulyani mengatakan, pada pertuan negara-negara G20 pekan lalu, seluruh anggota menyetujui adanya prinsip pemajakan penghasilan perusahaan digital. Namun, pembahasan tersebut masih belum final, sebab masih akan dibahas pada pertemuan G20 selanjutnya dan pertemuan negara-negara anggota Organisation for Economics Co-operation and Development (OECD). 

    “Untuk PPh, kemarin G20 sudah ada agreement secara secara prinsipil. Namun, itu masih akan dituangkan dalam agreement yang sifatnya detail sampai bulan Oktober,” katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Senin (12/7). 

    Meski masih menunggu konsensus global, pemerintah sudah ancang-ancang menyiapkan strategi lain agar tetap bisa memungut PPh perusahaan digital asing. Rencana tersebut tertuang dalam kebijakan di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komisi XI DPR RI. 

    Kendati begitu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan Indonesia bersama negara-negara lain utamanya tetap menantikan tercapainya konsensus mengenai pengenaan PPh pada perusahaan digital.  

    “Kami enggak mungkin memungut pajak tanpa undang-undang karena itu sudah sangat jelas dalam undang-undang dasar,” ujarnya. 

    Sebelumnya, Sabtu (11/7) lalu menteri keuangan negara-negara anggota G20 telah melakukan pertemuan dengan fokus utama yakni menghentikan upaya perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke tax haven, termasuk pajak digital. 

    Lebih dari 130 negara dan yurisdiksi juga menyatakan dukungan terhadap kerangka kerja konseptual untuk rencana pajak baru. Cetak biru tersebut mencakup pengenaan pajak minimum global sebesar 15% serta mendorong penyelesaian perdebatan tentang pajak layanan digital yang kini telah diadopsi banyak negara di dunia, termasuk Inggris, Prancis, dan Italia.  

    Sebagai informasi, saat ini pemerintah telah mulai menunjuk perusahaan digital sebanyak 75 perusahaan sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas layanan digital.

    Sumber: Klik Disini

  • Pajak

    Menkeu: Reformasi perpajakan berpotensi mendorong investasi yang ramah lingkungan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini seluruh negara memiliki tujuan yang sama terkait perubahan iklim, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan dan menciptakan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui intervensi harga karbon.

    “Banyak yang percaya itu (harga karbon) berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu dalam G20 High Level Tax Symposium, Jumat (9/7).

  • Pajak

    Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan bahwa insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan tujuan dari insentif pajak selama masa pandemi antara lain untuk mendukung demand (belanja) masyarakat, dukungan cashflow, serta untuk membiayai pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Terkait dengan manfaatnya, Yon memaparkan terdapat 463.316 wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama tahun 2020.

  • Pajak

    Pemerintah beberkan peran pajak selama pandemi corona

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi. 

    “Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi,” sambung Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofiyanto dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB), Selasa (6/7).

    Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menyampaikan bahwa pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi saat aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak terkontraksi.

  • Pajak

    Tax amnesty jilid II segera digelar, simak penjelasan Dirjen Pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menggelar tax amnesty jilid II atau pengampunan pajak, nampaknya semakin nyata.  Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo berharap, pemerintah dapat melaksanakan pengampunan pajak pada tahun 2021 atau 2022. 

    “Jadi ada kesempatan tertentu yang akan kami harapkan mungkin setengah tahun dalam satu periode 2022 atau dari 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkapkan tadi,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUP bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/7). 

    Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Panja RUU KUP Komisi XI DPR RI.  

  • Pajak

    Pemerintah akan bebaskan denda administrasi bila kalah sengketa pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana memberikan pembebasan sanksi denda administrasi apabila terbukti kalah dari wajib pajak (WP) terkait. Meskipun sejauh ini banyak sengketa pajak yang dimenangkan oleh WP. Tujuannya untuk menciptakan fairness atas peraturan perpajakan di Indonesia.

    Agenda reformasi perpajakan tersebut tertuang dalam  Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Panja RUU KUP Komixi XI DPR RI.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan membatalkan sanksi 100% apabila putusan Mahkamah Agung (MA) atas sengketa pajak dimenangkan oleh wajib pajak, Sebaliknya, pemerintah akan menagih sanksi 100% wajib pajak, apabila putusan MA atas sengketa pajak dimenangkan pemerintah.

  • Pajak

    Terkuak! Pemberian Rp 1,69 triliun insentif perpajakan tidak wajar

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melaporkan, terdapat Rp 1,69 triliun penyaluran insentif perpajakan belum dapat diyakini kewajarannya dan belum sesuai dengan ketentuan. Dana tersebut merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak (WP) dalam rangka penanggulangan pandemi virus corona.

    Adapun tahun lalu, realisasi insentif perpajakan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 56,12 triliun atau telah terserap 46,53% dari total pagu sejumlah Rp 120,61 triliun. Artinya, dugaan BPK atas kejanggalan penyaluran tersebut setara dengan 3,01% dari realisasi insentif perpajakan tahun lalu.

    Lebih lanjut, BPK RI dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2020 memerinci, setidaknya ada lima anomali penyaluran insentif perpajakan.

  • Pajak

    Pro-Kontra Tarif PPN Multitarif

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    readyviewed Rencana kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Lantas apa saja keuntungan dan kekurangannya?

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengungkapkan tarif PPN multitarif mungkin terlihat rumit karena pemerintah akan membeda-bedakan tarif pajak untuk setiap barang dan jasa. Dengan begitu, tarif PPN nantinya tidak sama dan tunggal sebesar 10 persen seperti saat ini.

    Kendati begitu, menurutnya, skema tarif PPN multitarif ini justru memberikan keuntungan karena lebih adil. Misalnya, untuk barang yang memang dibutuhkan masyarakat luas sehari-hari bisa dibuat rendah, sementara barang yang bernilai premium bisa dipajaki lebih tinggi karena hanya dikonsumsi oleh kalangan terbatas, khususnya orang kaya.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image