Pajak

Informasi Seputar Pajak

  • Pajak

    Ekonom Khawatir Kenaikan PPN Bakal Lemahkan Ekonomi

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus khawatir kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen jadi 15 persen pada 2022 mendatang, bakal berdampak pada ekonomi. Dalam hal ini, melemahkan daya beli masyarakat.

    “Kenaikan PPN ini tentunya akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi dan produksi bagi masyarakat. Lalu, terjadi kenaikan harga barang-barang. Di tengah pandemi seperti ini, tentu akan menyulitkan daya beli,” ungkapnya dalam webinar bertajuk ‘PPN 15 Persen Perlukah di Masa Pandemi?’, Selasa (11/5).

    Melemahnya daya beli akan berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa. Hal ini akan berdampak pada penurunan utilisasi dan penjual sektor usaha.

    “Utilisasi dan penjualannya tentu akan turun dan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.

  • Pajak

    Siap-siap pemerintah akan kenakan pajak kripto

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Siap-siap pemerintah akan kenakan pajak atas cryptocurrency. Hal ini sejalan dengan geliat transaksi mata uang digital ini.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan aset kripto merupakan barang baru di Indonesia. Untuk itu pihaknya akan mendalami lebih lanjut jenis pajak apa yang akan diterapkan.

    Kata Suryo, otoritas fiskal kini tengah membahas model bisnis kripto. Suryo bilang kripto bisa dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila kripto dianggap sebagai mata uang atau alat tukar atas barang/jasa.

    “PPN dikenakan barang dan jasa daerah pabean pertanyaan apakah kripto sama seperti itu, dan pengganti uang atau bukan atas produk itu kena barang kena pajak,” kata Suryo saat Media Briefing di Kantor DJP, Senin (10/5).

  • Pajak

    Target penerimaan perpajakan 2022 melonjak, tarif PPN bakal naik

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2022 tumbuh 8,37% hingga 8,42% year on year (yoy). Untuk mencapai target tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

    Adapun dalam rencana postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, otoritas mematok outlook penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.499,3 triliun hingga Rp 1.528,7 triliun, atau lebih tinggi dari proyeksi tahun ini senilai Rp 1.444,5 triliun.

    Dalam paparanya pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Sri Mulyani menyebutkan ada empat strategi pemerintah untuk mengejar target penerimaan perpajakan. Pertama inovasi penggalian potensi dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

    Kedua, perluasan basis perpajakan. Ketiga, penguatan sistem perpajakan. Keempat, pemberian insentif fiskal secara terukur.

  • Pajak

    Penerimaan Pajak Turun, Cuma Rp228,1 T per Maret 2021

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hanya sebesar Rp228,1 triliun pada Maret 2021. Jumlahnya turun 5,6 persen dari Maret 2020 yang sebesar Rp241,6 triliun

    Sri Mulyani menyatakan penurunan ini salah satunya disebabkan pemanfaatan restitusi yang dipercepat. Selain itu, ada transaksi yang tak berulang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

    “Karena Maret 2020 itu covid-19 belum seperti sekarang, ada beberapa faktor transaksi yang tidak berulang,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (22/4).

    Sementara, ia menyatakan penerimaan dari beberapa jenis pajak tercatat minus. Rinciannya, penerimaan PPh 21 selama kuartal I 2021 minus 5,58 persen, PPh 22 impor minus 38,55 persen, dan PPh badan minus 40,48 persen.

  • Pajak

    Pengamat usulkan agar pendapatan dari aset kripto dikenakan pajak progresif

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Perdagangan mata uang digital atau kripto mulai menggeliat beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun mengendus transaksi itu berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Dus, rencananya kripto akan dipungut pajak.

    Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Sidharta Utama mengatakan, pengenaan pajak atas kripto akan pararel dengan rencana pembentukan bursa yang menaungi para pedagang bitcoin dan kawan-kawannya. Saat ini, ada 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti.

    Sebagai gambarannya, pungutan pajak transaksi atas kripto nantinya akan otomatis ditarik dari investor oleh para platform pedagang kripto. Namun, Sidharta menyampaikan aturan tersebut masih dalam proses kajian oleh otoritas fiskal.

    “Pungutan pajak ini masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan  (Kemenkeu). Bisa dalam bentuk PPh Final atau PPh pada umumnya atas capital gain (PPh orang pribadi). Kami sudah komunikasikan dengan Kemenkeu,” kata Sidharta kepada Kontan.co.id, Senin (19/4). 

  • Pajak

    Pemerintah evaluasi insentif pajak untuk pulihkan fiskal

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. International Monetary Fund (IMF) dalam laporan bertajuk World Economic Outlook, Managing Divergent Recoveries edisi April 2021 menyarankan agar negara-negara di dunia mengurangi insentif dalam rangka pandemi agar dapat memulihkan daya tahan fiskal. 

    Salah satu cara yang disebutkan IMF adalah dengan meningkatkan dan efisiensi insentif pajak yang tidak tepat sasaran.

    “Berkomitmen untuk kembali menyehatkan fiskal, dengan melanjutkan reformasi pajak sekarang untuk kembali diterapkan setelah pandemic, sehingga dapat memperkuat kredibilitas kerangka fiskal,” tulis IMF dalam laporannya. 

    Plt Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pande Putu Oka mengatakan, sebenarnya rekomendasi IMF tersebut sudah menjadi salah satu strategi pemerintah. 

    Di mana, pada tahun ini, pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap insentif perpajakan yang telah diberikan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak dimaksud. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan kebijakan pajak selanjutnya.

  • Pajak

    Ditjen Pajak Bakal Pasang PMSE Sebagai Sumber Informasi Transaksi Digital

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menempatkan perusahaan penyedia perdagangan melalui sistem elektronik sebagai salah satu sumber data pihak ketiga guna memaksimalkan potensi penerimaan pajak, sejalan dengan pesatnya perkembangan transaksi digital di Tanah Air. Rencana tersebut tertuang dalam laporan Pendalaman Perpajakan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan pada tahun ini. Dalam dokumen yang diperoleh Bisnis, terdapat empat poin utama yang akan dilakukan oleh otoritas pajak untuk mendulang penerimaan di sektor ekonomi digital. Pertama adalah pencarian data pihak ketiga; kedua yaitu pemetaan pelaku ekonomi digital; dan ketiga adalah penggalian potensi pelaku ekonomi digital, dan keempat mengusulkan regulasi khusus.

  • Pajak

    Perubahan PSAK di pelaporan SPT PPh Badan pada April 2021 bisa picu sengketa pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Jatuh tempo pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) badan 2020 akan berakhir di 30 April 2021. Salah satu lampiran SPT PPh badan 2020 tersebut adalah laporan keuangan yang sebagiannya sudah diaudit oleh kantor akuntan publik.  

    Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research, Prianto Budi Saptono, menjelaskan, untuk perusahaan yang wajib menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau 3 PSAK baru di laporan keuangan mereka, ketiga standar akuntansi tersebut berpotensi meningkatkan tax dispute atau perselisihan pajak. 

    Prianto bilang, ketiga PSAK yang berpeluang memunculkan perbedaan interpretasi di antara perusahaan dan otoritas pajak adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Pasalnya, konsep akuntansi di ketiga PSAK tersebut berbeda kontras dari konsep PSAK sebelumnya. 

    Khusus untuk PSAK 71 yang mengatur instrumen keuangan, sumber tax dispute-nya, menurut Prianto, berasal dari keharusan pengakuan keuntungan, dan kerugian, yang belum terealisasi (unrealized gains/losses). Untung/rugi tersebut berasal dari valuasi periodik atas investasi saham (equity investment) dan/atau investasi surat utang (debt investment) sesuai harga pasarnya.  

  • Pajak

    Ditjen Pajak Kemenkeu tunjuk Amazon sebagai pemungut PPN

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk empat perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Empat pelaku usaha tersebut yakni:

    1. Amazon.com.ca, Inc.
    2. Image Future Investment (HK) Limited
    3. Dropbox International Unlimited Company
    4. Freepik Company S.L.

    “Dengan penunjukan ini maka sejak 1 April 2021 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor, Selasa (30/3).

    Adapun jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

  • Pajak

    Aktivitas transfer pricing diawasi kantor pajak, ini kata DDTC

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan guna mengejar target penerimaan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pajak wajib pajak indikasi transfer pricing.

    Adapun Ditjen Pajak telah mengatur jenis-jenis dokumen penentuan harga transfer melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

    Neilmaldrin menyampaikan terkait dengan penghindaran pajak, yang perlu diketahui bersama bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan. Praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image