OJK

Informasi Seputar OJK

  • OJK

    Kondisi Industri Keuangan: Stimulus OJK Buat Kinerja Lebih Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Beragam stimulus yang diberikan pemerintah untuk menggerakan ekonomi di era kenormalan baru diyakini mampu menopang kinerja industri keuangan menjadi lebih baik.

    Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah setidaknya telah mengeluarkan stimulus berupa bantuan sosial (bansos), restrukturisasi kredit, dan stimulus fiskal dengan menempatkan uang negara di bank umum yang diarahkan untuk memulihkan perekonomian nasional.

    Kapler A Marpaung, Dosen Program MM Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa jika berkaca dari beragam indikator keuangan, industi jasa keuangan masih sangat sehat. Beragam stimulus yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut membantu rasio keuangan menjadi lebih baik.

  • OJK

    OJK Cabut Status 6 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut status tercatat enam penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD). Selain itu, OJK juga menetapkan tidak berlakunya status tercatat atas dua penyelenggara IKD lainnya.

    Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono mengatakan dari enam penyelenggara IKD yang dicabut status tercatatnya tersebut, lima diantaranya mengajukan permohonan pencabutan atas inisiatif sendiri.

    “Satu penyelenggara IKD melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD tanpa pemberitahuan yang jelas kepada OJK,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/6).

  • OJK

    OJK Akui Restrukturisasi Kredit karena Corona Belum Maksimal

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui restrukturisasi kredit yang ditawarkan untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat pandemi corona belum maksimal. Kenyataannya, bank kesulitan melakukan verifikasi nasabah yang mengajukan keringanan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan realisasi dari program restrukturisasi kredit baru diterima oleh 4,33 juta debitur. Kebanyakan dari jumlah itu atau sebanyak 3,76 juta debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Kendala restrukturisasi ini berhubungan dengan WFH (kerja dari rumah), dengan ini bank kesulitan melakukan verifikasi,” terang dia, lewat video conference pada Selasa (19/5).

  • OJK

    Dampak Virus Corona, OJK Siapkan Insentif bagi Industri keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA  – Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso berjanji memberikan insentif kepada industri keuangan untuk meminimalisir dampak wabah Covid-19.

    Seperti diketahui virus yang telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang ini dipastikan akan menggangu laju perekonomian dalam negeri.

    Namun, Wimboh belum dapat memberikan rincian mengenai stimulus yang dimaksud. Dia hanya memastikan kebijakan dari otoritas akan memberikan ruang bagi sektor riil dan keuangan untuk menyerap dampak Covid-19.

    “Ya nanti tunggu. Akan ada stimulus, sehingga tidak terlalu memberikan negatif impact kepada sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

  • OJK

    Targetkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, OJK Siapkan Lima Kebijakan Strategis Di 2020

    Bisnis.com, JAKARTA — OJK optimistis perbaikan pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan yang positif akan berlanjut di 2020.

    Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan pelaku industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2020 yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2020 di Jakarta.

    PTIJK adalah event tahunan OJK yang diselenggarakan untuk menyampaikan arah dan kebijakan OJK dalam tahun tersebut. OJK telah menyiapkan lima kebijakan strategis sebagai arah pengembangan industri jasa keuangan tahun ini.

    Lima kebijakan strategis tersebut adalah (1) peningkatan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit regulatory & supervisory gap antarsektor jasa keuangan, (2) digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi, (3) percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan (4) perlindungan konsumen yang lebih baik, (5) serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Wimboh Santoso menambahkan bahwa kebijakan strategis 2020 ini merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024.

  • OJK

    OJK Hukum 37 Perusahaan Manajer Investasi pada 2019

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan operasional 37 perusahaan manajer investasi diberhentikan sementara (suspensi) sepanjang 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pasar modal.

    “Di pasar modal kami lebih ketat mengenai penerapan transparansi penegakan hukum, termasuk perusahaan manajer investasi,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kamis (16/1).

    Selain perusahaan manajer investasi, ada pula tiga akuntan publik yang dikenakan sanksi pada tahun lalu. Wimboh bilang keputusan itu diambil demi menjaga kepercayaan investor.

    “Aturan dan pengawasan diperketat. Kami sudah suspensi 37 perusahaan manajer investasi dan tiga akuntan publik,” terang Wimboh.

    Hanya saja, ia tak merinci perusahaan manajer investasi mana saja yang disuspensi oleh OJK. Wimboh juga tak memberi alasan dari suspensi tersebut.

  • OJK

    OJK : Tingkatkan Pelayanan, Bank Tidak Perlu Buka Banyak Cabang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembukaan kantor cabang sebuah bank di daerah-daerah dinilai sudah tidak diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat ditemui di Kantor OJK, Jakarta pekan ini.

    Menurut Wimboh, upaya bank meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor cabang baru sudah tak lagi efektif. Hal ini dinilai memakan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beroperasi secara optimal. 

    Salah satu cara yang lebih mudah menurutnya adalah dengan menurunkan sejumlah agen ke wilayah-wilayah itu untuk secara aktif mendatangi masyarakat. Kehadiran agen dinilai dapat menggantikan kantor-kantor cabang yang selama ini hadir di wilayah.

  • OJK

    OJK Sebut Fintech Butuh Kebijakan Safe Harbour

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan industri Financial Technologi (fintech) Indonesia membutuhkan dua kebijakan yakni light touch dan safe harbour agar industri tertata dengan baik.

    Dilansir dari Antara, Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengatakan industri fintech tidak diatur ketat, sehingga memerlukan regulasi light touch.

    Namun, Triyono mengungkap tidak bisa melepas industri begitu saja, harus ada kebijakan safe harbour untuk mengatur tanggung jawab penyedia layanan.

    “Pertumbuhan industri fintech di Indonesia luar biasa. Padahal 2017 sektor ini masih belum dikenal. Perkembangan ini karena tingkat adopsi dan akseptabilitas masyarakat yang tinggi,” ujarnya, Minggu (3/11).

  • OJK

    OJK Akan Terapkan Sistem e-IPO

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan sistem electronic Initial Public Offering (e-IPO) untuk mempercepat sistem penawaran umum saham perdana.

    Dilansir dari Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen mengungkap sistem e-IPO bisa memberikan kontribusi positif dalam hal percepatan dan efisiensi penawaran umum.

    Selain itu, dapat membentuk harga penawaran umum yang lebih transparan serta perluasan akses investor pada pasar perdana.

    “Implementasi ini merupakan contoh program OJK dalam pengembangan infrastruktur pasar modal,” ujarnya, Sabtu (1/11).

    Selain persiapan sistem e-IPO, OJK baru saja menerapkan sistem pendaftaran elektronik (e-registration) untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) di pasar modal.

  • OJK

    OJK Gandeng BI, Kementerian dan PUJK Dongkrak Inklusi Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kerja sama sinergis bersama Bank Indonesia, kementerian/lembaga terkait serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75 persen  per akhir 2019.

    Salah satu bentuk kegiatan sinergi yang dilakukan adalah dengan kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama Bulan Oktober 2019, yang telah berjalan di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kantor Regional/Kantor OJK bekerja sama dengan kantor cabang PUJK dan stakeholder di daerah.

    Adapun program yang dilaksanakan adalah kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober.

    Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan pelaksanaan BIK diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

    “Dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan, kolaborasi aktif antara regulator dan PUJK sangat diperlukan. Hal ini penting untuk saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” katanya, Selasa (15/10/2019).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image