OJK

Informasi Seputar OJK

  • OJK

    OJK Hukum 37 Perusahaan Manajer Investasi pada 2019

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan operasional 37 perusahaan manajer investasi diberhentikan sementara (suspensi) sepanjang 2019. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan pasar modal.

    “Di pasar modal kami lebih ketat mengenai penerapan transparansi penegakan hukum, termasuk perusahaan manajer investasi,” ucap Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Kamis (16/1).

    Selain perusahaan manajer investasi, ada pula tiga akuntan publik yang dikenakan sanksi pada tahun lalu. Wimboh bilang keputusan itu diambil demi menjaga kepercayaan investor.

    “Aturan dan pengawasan diperketat. Kami sudah suspensi 37 perusahaan manajer investasi dan tiga akuntan publik,” terang Wimboh.

    Hanya saja, ia tak merinci perusahaan manajer investasi mana saja yang disuspensi oleh OJK. Wimboh juga tak memberi alasan dari suspensi tersebut.

  • OJK

    OJK : Tingkatkan Pelayanan, Bank Tidak Perlu Buka Banyak Cabang

    Bisnis.com, JAKARTA – Pembukaan kantor cabang sebuah bank di daerah-daerah dinilai sudah tidak diperlukan seiring dengan perkembangan teknologi

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat ditemui di Kantor OJK, Jakarta pekan ini.

    Menurut Wimboh, upaya bank meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor cabang baru sudah tak lagi efektif. Hal ini dinilai memakan biaya yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk beroperasi secara optimal. 

    Salah satu cara yang lebih mudah menurutnya adalah dengan menurunkan sejumlah agen ke wilayah-wilayah itu untuk secara aktif mendatangi masyarakat. Kehadiran agen dinilai dapat menggantikan kantor-kantor cabang yang selama ini hadir di wilayah.

  • OJK

    OJK Sebut Fintech Butuh Kebijakan Safe Harbour

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan industri Financial Technologi (fintech) Indonesia membutuhkan dua kebijakan yakni light touch dan safe harbour agar industri tertata dengan baik.

    Dilansir dari Antara, Direktur Eksekutif Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono Gani mengatakan industri fintech tidak diatur ketat, sehingga memerlukan regulasi light touch.

    Namun, Triyono mengungkap tidak bisa melepas industri begitu saja, harus ada kebijakan safe harbour untuk mengatur tanggung jawab penyedia layanan.

    “Pertumbuhan industri fintech di Indonesia luar biasa. Padahal 2017 sektor ini masih belum dikenal. Perkembangan ini karena tingkat adopsi dan akseptabilitas masyarakat yang tinggi,” ujarnya, Minggu (3/11).

  • OJK

    OJK Akan Terapkan Sistem e-IPO

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan sistem electronic Initial Public Offering (e-IPO) untuk mempercepat sistem penawaran umum saham perdana.

    Dilansir dari Antara, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen mengungkap sistem e-IPO bisa memberikan kontribusi positif dalam hal percepatan dan efisiensi penawaran umum.

    Selain itu, dapat membentuk harga penawaran umum yang lebih transparan serta perluasan akses investor pada pasar perdana.

    “Implementasi ini merupakan contoh program OJK dalam pengembangan infrastruktur pasar modal,” ujarnya, Sabtu (1/11).

    Selain persiapan sistem e-IPO, OJK baru saja menerapkan sistem pendaftaran elektronik (e-registration) untuk memproses pernyataan pendaftaran atas penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) di pasar modal.

  • OJK

    OJK Gandeng BI, Kementerian dan PUJK Dongkrak Inklusi Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membangun kerja sama sinergis bersama Bank Indonesia, kementerian/lembaga terkait serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) guna mendukung pencapaian target inklusi keuangan sebesar 75 persen  per akhir 2019.

    Salah satu bentuk kegiatan sinergi yang dilakukan adalah dengan kembali menggelar Bulan Inklusi Keuangan (BIK) selama Bulan Oktober 2019, yang telah berjalan di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kantor Regional/Kantor OJK bekerja sama dengan kantor cabang PUJK dan stakeholder di daerah.

    Adapun program yang dilaksanakan adalah kampanye dan sosialisasi terkait inklusi keuangan serta berbagai penjualan produk/jasa keuangan berinsentif seperti diskon, bonus, reward, cashback dan promo khusus di bulan Oktober.

    Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi Perlindungan Konsumen Tirta Segara mengatakan pelaksanaan BIK diharapkan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.

    “Dalam mendukung pencapaian target inklusi keuangan, kolaborasi aktif antara regulator dan PUJK sangat diperlukan. Hal ini penting untuk saling mendukung dalam meningkatkan literasi keuangan serta mendorong masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan,” katanya, Selasa (15/10/2019).

  • OJK

    OJK Kembali Rilis Izin Usaha untuk Enam P2P Lending

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan meloloskan enam pengajuan izin usaha peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman berbasis teknologi.

    Hal itu seperti dicantumkan dalam situs resmi OJK. Sampai dengan 30 September 2019, terdapat penambahan enam penyelenggara fintech yang sebelumnya sudah terdaftar menjadi berizin yaitu, PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku), PT Pendanaan Teknologi Nusa (KTA Kilat), PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar), PT Astra Welab Digital Artha (Maucash), PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas), dan PT Aman Cermat Cepat (KlikACC).

    Keenam penyelenggara tersebut terdiri dari P2P lending yang fokus pada segmen konsumtif dan produktif yang konvensional. 

    Dengan semakin bertambahnya penyelenggara P2P lending berizin, OJK menghimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech P2P lending yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

  • OJK

    OJK Dorong Pembentukan Bank Digital di Indonesia

    Jakarta, CNN Indonesia –Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pembentukan bank digital alias bank virtual. Meski terdengar kurang familiar, beberapa negara telah memiliki bank virtual seperti di Singapura dan Hongkong.
    Sebelumnya, bank virtual merupakan institusi keuangan tanpa kantor cabang fisik di mana semua transaksi dilakukan secara daring (online).

    “Indonesia juga akan menuju ke sana (Hongkong dan Singapura),” ujar Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital OJK Sukarela Batunanggar, Senin (7/10).

    Ia mengungkapkan transformasi digital pada perbankan tidak hanya pada proses bisnis tetapi juga mencakup bisnis model. Untuk itu, bank diharapkan bisa lebih responsif dan inklusif ke depan.

    Menurutnya, konsep bank digital adalah customer-sentris sehingga perbankan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasabah dengan tepat.

  • OJK

    OJK : Stabilitas Sektor Jasa Keuangan per Agustus 2019 Masih Terjaga

    Bisnis.com,  JAKARTA – Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian perekonomian global.

    Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK Anto Prabowo menyatakan sektor jasa keuangan domestik masih mencatatkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan intermediasi yang stabil dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang terjaga.

    Rendahnya tingkat inflasi inti, turunnya volume perdagangan global, dan terkontraksinya business confidence semakin memperkuat keyakinan akan perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara advanced economies (AE).

    Menyikapi hal tersebut, mayoritas bank sentral global mengambil stance yang lebih akomodatif dan diprediksi masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ini.

  • OJK

    Ini Proses Pengawasan Terintegrasi yang Dilakukan OJK atas Konglomerasi Keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan menyatakan telah memiliki departemen pengawasan untuk melakukan pemantauan terintegrasi di industri jasa keuangan.

    Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Slamet Edy Purnomo mengatakan pengawasan terintegrasi sudah dilakukan sejak OJK berdiri dan dasar hukumnya bisa ditemukan pada Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dinamika kelompok penguasa aset jasa keuangan diawasi melalui departemen pengawasan.

    Menurutnya, departemen pengawasan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding divisi. Pernyataan ini disampaikan menyikapi masukan Bank Dunia agar OJK membentuk divisi pengawasan khusus untuk konglomerasi keuangan.

    “Ini lebih dari divisi, lebih besar di departemen, bukan divisi. Di departemen pengawasan I ada 8 grup konglomerasi [yang diawasi], departemen II ada 22 grup pengawasan konglomerasi, departemen III ada 4 grup,” papar Slamet di kantornya, Rabu (11/9/2019).

  • OJK

    Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga di Tengah Downside Risk Perkonomian Global yang Tinggi

    Bisnis.com, Jakarta, 28 Agustus 2019. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Otoritas Jasa Keuangan menilai stabilitas sektor jasa keuangan Juli 2019 dalam kondisi terjaga di tengah perlambatan ekonomi global dan peningkatan tensi perang dagang AS-Tiongkok.

    Sektor jasa keuangan domestik terpantau resilient dengan pertumbuhan intermediasi yang positif dan profil risiko lembaga jasa keuangan yang manageable.

    Tingkat inflasi yang berada di bawah target, penurunan volume perdagangan global yang disertai dengan  performa manufaktur yang menurun, mengkonfirmasi perlambatan ekonomi global.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image