OJK

Informasi Seputar OJK

  • OJK

    OJK menilai sektor jasa keuangan hingga April 2021 masih solid, ini indikatornya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan hingga data April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga.

    OJK menilai pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian negara ekonomi utama dunia. Di domestik, indikator perekonomian seperti sektor rumah tangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan. Mobilitas penduduk di kuartal ke-2 meningkat signifikan yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi.

    OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.

    OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah.

  • OJK

    Daftar Stimulus OJK yang Digelontorkan pada 2021

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melanjutkan sejumlah program stimulus untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan hal tersebut merupakan prioritas utama lembaganya.

    “Prioritas pertama OJK adalah melanjutkan kebijakan dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1).

    Wimboh menyampaikan OJK akan memberikan ruang lebih lanjut bagi dunia usaha dan sektor jasa keuangan untuk dapat bangkit kembali di tengah pandemi. Karenanya, kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan bagi debitur terdampak covid-19 telah diperpanjang hingga Maret 2022.

  • OJK

    Kebijakan OJK Dinilai Berdampak Positif pada Perekonomian

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Komisi XI DPR RI menyatakan apresiasi atas berbagai kebijakan yang diambil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). OJK diminta untuk terus melakukan pengembangan mendukung perekonomian nasional.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga di sela kunjungan kerja 18 anggota Komisi XI di Bandung, Senin (12/10). Dalam agenda tersebut, para anggota berdialog dengan OJK, Bank Indonesia, serta pelaku industri jasa keuangan dan pelaku sektor usaha Jawa Barat tentang upaya PEN.

    “Memang sudah banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh OJK, itu harus jujur kami akui dan kami mengapresiasi hal tersebut, tapi juga tidak cukup itu saja. Harus ini selalu dilakukan improvisasi, harus ini dilakukan penyempurnaan,” kata Eriko.

  • OJK

    OJK Fokus kepada Pemulihan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan lebih cepat seiring dengan mulai bergeraknya aktivitas ekonomi dan beragam stimulus lainnya.

    Peningkatan aktivitas sektor riil diharapkan mampu mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit.

    Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan bahwa OJK akan berorientasi kepada pemulihan ekonomi yang bergerak lebih cepat. Apalagi saat ini pemerintah secara bertahap telah membuka aktivitas ekonomi dengan mengendepankan protokol kesehatan.

  • OJK

    OJK Cabut 21 Izin Usaha Jasa Keuangan pada Semester I 2020

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut 21 izin usaha di sektor keuangan sepanjang semester I 2020. Pencabutan izin usaha paling banyak terjadi di sektor pasar modal.

    Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan OJK mencabut izin usaha untuk tujuh Perantara Pedagang Efek (PPE) dan Penjamin Emisi Efek (PEE). Selain itu, otoritas juga mencabut enam izin usaha Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

    “Kinerja OJK semester I 2020 ini kami mencatat ada pencabutan izin usaha,” ucap Anto dalam video conference, Rabu (8/7).

  • OJK

    Kondisi Industri Keuangan: Stimulus OJK Buat Kinerja Lebih Baik

    Bisnis.com, JAKARTA – Beragam stimulus yang diberikan pemerintah untuk menggerakan ekonomi di era kenormalan baru diyakini mampu menopang kinerja industri keuangan menjadi lebih baik.

    Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah setidaknya telah mengeluarkan stimulus berupa bantuan sosial (bansos), restrukturisasi kredit, dan stimulus fiskal dengan menempatkan uang negara di bank umum yang diarahkan untuk memulihkan perekonomian nasional.

    Kapler A Marpaung, Dosen Program MM Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa jika berkaca dari beragam indikator keuangan, industi jasa keuangan masih sangat sehat. Beragam stimulus yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ikut membantu rasio keuangan menjadi lebih baik.

  • OJK

    OJK Cabut Status 6 Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut status tercatat enam penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD). Selain itu, OJK juga menetapkan tidak berlakunya status tercatat atas dua penyelenggara IKD lainnya.

    Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital OJK Triyono mengatakan dari enam penyelenggara IKD yang dicabut status tercatatnya tersebut, lima diantaranya mengajukan permohonan pencabutan atas inisiatif sendiri.

    “Satu penyelenggara IKD melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD tanpa pemberitahuan yang jelas kepada OJK,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (10/6).

  • OJK

    OJK Akui Restrukturisasi Kredit karena Corona Belum Maksimal

    Jakarta, CNN Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui restrukturisasi kredit yang ditawarkan untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat pandemi corona belum maksimal. Kenyataannya, bank kesulitan melakukan verifikasi nasabah yang mengajukan keringanan.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengatakan realisasi dari program restrukturisasi kredit baru diterima oleh 4,33 juta debitur. Kebanyakan dari jumlah itu atau sebanyak 3,76 juta debitur adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    “Kendala restrukturisasi ini berhubungan dengan WFH (kerja dari rumah), dengan ini bank kesulitan melakukan verifikasi,” terang dia, lewat video conference pada Selasa (19/5).

  • OJK

    Dampak Virus Corona, OJK Siapkan Insentif bagi Industri keuangan

    Bisnis.com, JAKARTA  – Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso berjanji memberikan insentif kepada industri keuangan untuk meminimalisir dampak wabah Covid-19.

    Seperti diketahui virus yang telah menginfeksi lebih dari 80.000 orang ini dipastikan akan menggangu laju perekonomian dalam negeri.

    Namun, Wimboh belum dapat memberikan rincian mengenai stimulus yang dimaksud. Dia hanya memastikan kebijakan dari otoritas akan memberikan ruang bagi sektor riil dan keuangan untuk menyerap dampak Covid-19.

    “Ya nanti tunggu. Akan ada stimulus, sehingga tidak terlalu memberikan negatif impact kepada sektor keuangan dan ekonomi secara keseluruhan,” katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

  • OJK

    Targetkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, OJK Siapkan Lima Kebijakan Strategis Di 2020

    Bisnis.com, JAKARTA — OJK optimistis perbaikan pertumbuhan ekonomi dan kinerja sektor jasa keuangan yang positif akan berlanjut di 2020.

    Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di hadapan Presiden RI Joko Widodo dan pelaku industri jasa keuangan serta pemangku kepentingan lainnya dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2020 yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2020 di Jakarta.

    PTIJK adalah event tahunan OJK yang diselenggarakan untuk menyampaikan arah dan kebijakan OJK dalam tahun tersebut. OJK telah menyiapkan lima kebijakan strategis sebagai arah pengembangan industri jasa keuangan tahun ini.

    Lima kebijakan strategis tersebut adalah (1) peningkatan skala ekonomi industri keuangan, mempersempit regulatory & supervisory gap antarsektor jasa keuangan, (2) digitalisasi produk dan layanan keuangan serta pemanfaatan teknologi dalam mendukung kepatuhan regulasi, (3) percepatan penyediaan akses keuangan masyarakat serta penerapan market conduct dan (4) perlindungan konsumen yang lebih baik, (5) serta pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Wimboh Santoso menambahkan bahwa kebijakan strategis 2020 ini merupakan turunan dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) periode 2020-2024.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image