Makro

Informasi Seputar Makro/Mikro Ekonomi

  • Makro

    KSSK Klaim Sistem Keuangan Stabil di Tengah Lonjakan Covid

    Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan stabilitas sistem keuangan masih terjaga di tengah lonjakan kasus covid-19 pada kuartal II 2021. Penilaian itu diambil setelah menggelar rapat dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Jumat (30/7) lalu.
    Sebagai catatan, anggota KSSK terdiri dari menteri keuangan, gubernur Bank Indonesia, ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpangan.

    “Hasil pemantauan KSSK, stabilitas sistem keuangan kita seiring masuk kuartal II 2021 berada dalam kondisi normal di tengah meningkatnya kasus varian Delta,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers KSSK secara virtual, Jumat (6/8).

  • Makro

    Kementerian Investasi resmi mengoperasikan OSS berbasis risiko resmi

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) resmi mengoperasionalkan Online Single Submission (OSS) Risk Based Apporoach (RBA) atau OSS Berbasis Risiko. pada Senin (2/8). OSS versi teranyar ini bertujuan untuk mempermudah perizinan investasi.

    Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan, bahwa sistem OSS Berbasis Risiko akan membuat proses perizinan kemudahan berusaha semakin cepat bagi pengusaha. Sehingga, diharapkan bisa berdampak positif terhadap realisasi investasi ke depan.

    “Ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari amanah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk berikan kepastian bagi pengusaha, kemudahan bagi pengusaha, efisiensi, transparansi,” kata Bahlil pekan lalu.

    OSS Berbasis Risiko merupakan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Investasi/BKPM yang merupakan aturan turunan UU 11/2020.

  • Makro

    Rasio meningkat, pembiayaan utang capai Rp 443 triliun di semester I 2021

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi rasio utang pemerintah mencapai 41,35% terhadap produk domestik bruto (PDB) sampai dengan akhir Juni 2021. Pencapaian tersebut sejalan dengan penerbitan utang pemerintah yang dibutuhkan untuk penanganan pandemi virus corona.

    Adapun keseluruhan utang pemerintah sampai dengan 30 Juni 2021 mencapai Rp 6.554,56 triliun dengan komposisi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 5.711,79 triliun dan pinjaman dalam serta luar negeri sebesar Rp 842,76 triliun. 

    “Pemerintah telah melakukan beberapa strategi dalam hal pengelolaan portofolio dan menekan biaya utang untuk menjaga kesinambungan fiskal, antara lain melalui konversi pinjaman dan sinergi dukungan pembiayaan dengan Bank Indonesia,” sebagaimana dikutip dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) edisi Juli 2021. 

  • Makro

    Kinerja ekonomi melambat, lampu merah bagi beban bunga utang Indonesia

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada outlook negatif. 

    Seperti yang kita ketahui, S&P pada 17 April 2020 mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB dan merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. Kemudian, pada 22 April 2021, S&P mempertahankan outlook negatif, dan kini lembaga tersebut tetap mempertahankannya.

    Economist Asia-Pacific S&P Global Ratings Vishrut Rana menjelaskan, hal ini tak lepas dari peningkatan kasus Covid-19 yang menekan kinerja perekonomian. 

    S&P sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini hanya sebesar 3,4%, atau lebih rendah dari prediksi sebelumnya yang sebesar 4,5%. 

  • Makro

    Utang luar negeri Indonesia di Mei 2021 turun US$ 2,6 miliar dalam sebulan

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Utang luar negeri (ULN) Indonesia turun pada bulan Mei 2021. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN per akhir Mei 2021 sebesar US$ 415,0 miliar atau turun 0,6% mom atau turun US$ 2,6 miliar dari posisi pada April 2021 yang sebesar US$ 417,6 miliar.

    Namun, secara tahunan, ULN Mei 2021 tercatat masih tumbuh positif 3,1% yoy. Hanya, ini lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan di bulan sebelumnya yang sebesar 4,9% yoy.

    “Perkembangan tersebut terutama didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (16/7).

    Erwin memerinci, ULN pemerintah tercatat US$ 203,4 miliar atau turun 1,3% mom dari posisi pada April 2021 yang sebesar US$ 206,0 miliar.

  • Makro

    Pemerintah akan kurangi porsi utang, penerbitan SBN dipangkas

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pembiayaan utang di tahun ini mencapai Rp 928,1 triliun. Angka tersebut turun 18,6% atau berkurang Rp 219,3 triliun dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.

    Penurunan porsi pembiayaan utang tahun ini disebabkan nominal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang diperkirakan berkurang Rp 66,8 triliun atau setara dengan Rp 939,6 triliun. Sebelumnya defisit diperkirakan mencapai Rp 1.006,4 triliun.

    Dalam perkembangannya, laporan Kemenkeu menunjukkan realisasi pembiayaan utang sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 443 triliun. Sehingga, di periode semester II-2021, sisa pembiayaan utang sebesar Rp 515,1 triliun atau setara dengan 46,8% dari outlook teranyar.

  • Makro

    Ekonomi Harus Tumbuh 4 Persen Demi Kejar Target 2022

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4 persen pada 2021 apabila mau mengejar target pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen pada 2022 nanti.

    Hal itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said saat Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V 2020-2021 pada hari ini, Selasa (6/7).

    “Momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini, kita harapkan PDB tumbuh 4 persen. Sebab, pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” terang Muhidin.

    Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus dapat mengatasi berbagai masalah yang berpotensi menekan perekonomian pada tahun ini. Khususnya, lonjakan kasus covid-19 yang kini telah mencetak rekor tertinggi mencapai 29 ribu kasus dalam sehari.

  • Makro

    5 Jenis Bantuan Pemerintah Bagi Warga saat PPKM Darurat

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat readyviewed se-Jawa dan Bali untuk menangani penyebaran kasus covid-19 mulai 3-20 Juli mendatang.

    Aktivitas dan mobilitas masyarakat pun dibatasi. Berbagai aturan dibuat, seperti melarang sektor non-esensial buka pada periode tersebut dan kerja dari rumah (WFH) 100 persen untuk karyawan di luar sektor mendesak.

    Oleh karenanya, pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk warga selama PPKM Darurat berlangsung. Berikut adalah daftar bantuan dari pemerintah untuk warga selama PPKM Darurat:

  • Makro

    Ekonom: Target Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Sulit Tercapai

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Sejumlah ekonom sepakat target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang ditetapkan pemerintah sulit tercapai. Sebelumnya, pemerintah mematok target laju ekonomi April-Juni 2021 di kisaran 7,1 persen-8,3 persen.

    Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menuturkan lonjakan kasus covid-19 akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    “Target pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 diperkirakan sulit tercapai akibat lonjakan kasus positif covid-19,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/6).

    Lonjakan kasus covid-19 membuat pemerintah memperketat implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. Pingkan menuturkan kebijakan tersebut turut berdampak pada sejumlah sektor, salah satunya sektor ritel.

  • Makro

    Memahami Risiko Terburuk dari Tumpukan Utang RI

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) diramal mewariskan utang lebih dari Rp10 ribu triliun atau Rp10 kuadriliun di akhir kepemimpinannya. Proyeksi itu berangkat dari posisi utang yang ditanggung negara saat ini yang mencapai Rp8.670,66 triliun, terdiri dari utang pemerintah Rp6.527 triliun per akhir April 2020 dan utang BUMN yang mencapai Rp2.24,37 triliun per kuartal IV 2020.

    “Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10 ribu triliun,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbin dalam riset resmi.

    Menanggapi proyeksi tersebut, sejumlah ekonom sepakat bahwa utang Indonesia masuk kategori gawat alias lampu kuning. Untuk itu, pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam pengelolaan utang lantaran risiko tumpukan utang mengintai RI.

    Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian menuturkan skema terburuk dampak tumpukan utang adalah negara bangkrut apabila pemerintah gagal membayar utang tersebut.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image