LPS

Informasi Seputar LPS

  • LPS

    LPS Siapkan Proses Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan Nasabah PT BPR Legian

    SIARAN PERS

    NOMOR : PRESS- 17 /SEKL/2019

    Denpasar, 21 Juni 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Legian, telah mencabut izin usaha PT BPR Legian yang berlokasi di Jl. Gajah Mada Nomor 125-127, Denpasar, Bali, terhitung sejak tanggal 21 Juni 2019. 

    Dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan dan proses likuidasi bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

  • LPS

    LPS Buka Peluang Turunkan Bunga Penjaminan

    Bisnis.com, JAKARTA — Suku bunga simpanan perbankan mulai melandai dan cenderung stabil. Lembaga Penjamin Simpanan menilai membuka ruang untuk menurunkan suku bunga penjaminan.

    Anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti mengatakan stabilitas suku bunga simpanan menjadi indikasi perbankan telah berhasil menyesuaikan diri dengan kebijakan bank sentral.

    “Akan ada penurunan LPS Rate seiring dengan kebijakan moneter yang lebih akomodatif,” katanya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/5/2019).

    Dia melanjutkan agresifivitas perbankan mengkerek imbal hasil dari penempatan dana masyarakat di bank diperkirakan akan berakhir pada tahun ini. Sepanjang tahun lalu LPS mencatat bank menaikan suku bunga simpanan sebesar 105 bps untuk mata uang rupiah, sedangkan valuta asing naik hingga 150 bps. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan Bank Indonesia menaikan suku bunga acuan sebesar 175 bps.

  • LPS

    LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

    PRESS RELEASE
    NOMOR : PRESS-11 /SEKL/2019

     

    LPS Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan

     

    Jakarta, 13 Mei 2019. Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada hari Senin, 13 Mei 2019, telah melakukan evaluasi dan penetapan atas tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat.

     Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan pada periode ini merupakan penetapan periode reguler Mei 2019. Pada rapat tersebut ditetapkan tingkat bunga penjaminan untuk simpanan Rupiah dan valuta asing di bank umum dan simpanan Rupiah di BPR tidak mengalami perubahan. Selanjutnya Tingkat Bunga Penjaminan tersebut berlaku untuk periode tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 25 September 2019, dengan rincian selengkapnya sebagai berikut:         

  • LPS

    EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN

    SIARAN PERS
    Nomor: PRESS-8/SEKL/2019

    EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN
    Periode Maret 2019

    Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan untuk simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas) di Bank Umum serta untuk simpanan dalam rupiah di Bank Perkreditan Rakyat, dimana Tingkat Bunga Penjaminan periode 13 Januari 2019 sampai dengan 14  Mei 2019 untuk simpanan dalam Rupiah dan valas di Bank Umum serta Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat tidak mengalami perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

  • LPS

    LPS Jamin Dana Haji yang Menggunakan Akad Wakalah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan akan menjamin dana haji yang disetorkan nasabah ke perbankan. Namun, yang dijamin adalah dana haji yang menggunakan akad wakalah.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, setoran haji yang dikelola bank syariah melalui akad wakalah nantinya akan dipindahkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pemindahan ini sesuai dengan Undang-Undang Haji dan Umroh yang ada di Indonesia.

    “Akad wakalah ini, penjaminan diberikan oleh LPS untuk dana haji sepanjang akad jelas di bank. Jadi, ketika bapak ibu setorkan dana dan tanda tangan ke bank syariah, maka dana haji itu akan diberikan ke BPKH, dan nanti bentuk rekening nya dana haji,” ungkap Halim di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

  • LPS

    LPS Umumkan Pembayaran Tahap 1 Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

    PRESS RELEASE

    NOMOR : PRESS/ 7/SEKL/2019

    LPS Umumkan Pembayaran Tahap 1

    Dana Nasabah BPRS Safir Bengkulu

    Bengkulu, 14 Februari 2019. Hari ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan pembayaran Tahap 1 dana simpanan nasabah BPRS Safir Bengkulu. Seperti diketahui, bank ini telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 30 Januari 2019 lalu. Sejak itu, LPS mengambil alih penanganan BPRS Safir untuk proses likuidasi dan verifikasi data untuk penyiapan pembayaran klaim dana nasabah.

    Pembayaran dana nasabah akan dilakukan secara bertahap. Dalam pembayaran Tahap 1 ini, LPS akan mencairkan dana sebagian nasabah yang telah selesai diverifikasi. Nasabah diminta untuk melihat status rekening simpanannya di Kantor BPRS Safir Bengkulu mulai Senin, 18 Februari 2019, yaitu di Kantor Pusat Bengkulu, Kantor Kas Lingkar Timur, Kantor Cabang Manna, Kantor Cabang Ketahun, Kantor Cabang Curup, dan Kantor Kas Arga Makmur. Dapat melakukan pengecekan di hari-hari berikutnya untuk menghindari berdesak-desakan atau lihat di website LPS www.lps.go.id.

  • LPS

    Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di tengah Meningkatnya Tekanan Global

    Stabilitas Sistem Keuangan Terjaga di tengah Meningkatnya Tekanan Global

    Siaran Pers

    Nomor: 1/KSSK/Pers/2019

     

    Jakarta, 29 Januari 2019 – Pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, bertempat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu),  Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menyelenggarakan rapat berkala dalam rangka koordinasi pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). KSSK menyimpulkan SSK triwulan IV 2018 dalam kondisi normal.  Hal ini berdasarkan hasil pemantauan lembaga anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.

    KSSK mencermati beberapa potensi risiko baik yang berasal dari perekonomian global maupun domestik, dalam bentuk pelemahan pertumbuhan ekonomi global, kebijakan ekonomi AS dan dampak sengketa dagang dengan Tiongkok, serta potensi berlanjutnya defisit trade balance dan current account, dan segmentasi likuiditas. Menyikapi hal tersebut, KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan mikroprudensial dalam menjaga SSK dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi.

    Selama triwulan IV 2018, KSSK telah berhasil mengendalikan SSK.  Di bidang moneter, Bank Indonesia (BI) mengoptimalkan bauran kebijakan untuk pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan.  Di bidang fiskal, APBN 2018 ditutup dengan kinerja yang baik dengan defisit lebih kecil, penerimaan negara di atas target, dan belanja negara yang sehat. Di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) senantiasa berupaya memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap sektor keuangan agar dapat meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Di bidang penjaminan nasabah perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap tren perkembangan suku bunga simpanan perbankan yang masih menunjukkan tren meningkat.

    KSSK telah melaksanakan diskusi publik pada triwulan IV 2018 dan melaksanakan simulasi pencegahan krisis sesuai rencana kerja tahunan 2018. Berdasarkan hasil simulasi krisis tersebut, KSSK telah berhasil menyepakati beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

    Mengantisipasi perkembangan perekonomian tahun 2019, KSSK akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi antaranggota KSSK, memperkuat Sekretariat KSSK melalui perbaikan tata kelola, sharing informasi, dan mengintensifkan komunikasi publik.

    KSSK akan menyelenggarakan rapat berkala kembali pada bulan April 2019.

    Untuk informasi lebih lanjut:

    sekretariatkssk@kemenkeu.go.id     

    Sumber: Klik Disini

  • LPS

    Pencabutan Izin Usaha BPRS Jabal Tsur

    PRESS RELEASE

    NOMOR : PRESS-2/SEKL/2019

    LPS Siapkan Proses Likuidasi & Pembayaran Klaim Simpanan

    PT BPRS Jabal Tsur

    Jakarta, 21 Januari 2019. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-12/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Jabal Tsur, telah mencabut izin usaha PT BPRS Jabal Tsur yang berlokasi di Ruko Central Niaga, Jalan Raya Kasri 321, Pasuruan, Jawa Timur, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2019.

    Dengan dikeluarkannya keputusan pencabutan izin usaha tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

    Dalam rangka pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah PT BPRS Jabal Tsur, LPS akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang layak dibayar dan tidak layak dibayar. Rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja sejak tanggal pencabutan izin usaha.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image