LPS

Informasi Seputar LPS

  • LPS

    LPS menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI 207) bagi perbankan, apa saja isinya?

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Guna meningkatkan efektivitas resolusi bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI 207). Standar ini  telah resmi ditetapkan dan diserahkan kepada LPS per Rabu (2/6). 

    SPI adalah pedoman bagi penilai independen, dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang ditunjuk LPS untuk melakukan persiapan penanganan dan penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas perbankan. Penilaian dilakukan pada pelaksanaan penilaian aset dan atau kewajiban bank, dalam rangka menentukan cara penanganan atau penyelesaian bank sampai dengan penilaian pada saat proses pengakhiran resolusi.

    “Semoga kerja sama ini mampu menjawab tantangan dan juga mampu memberikan kemudahan serta menjadi pedoman dalam melaksanakan penilaian aset dan kewajiban bank yang mengalami masalah solvabilitas, sehingga seluruh prosedur penilaian dapat berjalan lancar dan sesuai target,” ujar Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih dalam keterangan tertulis pada Kamis (3/6).

  • LPS

    LPS dorong BPRS-BPRS tingkatkan kontribusi ke UMKM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPR/BPRS) masih menunjukkan eksistensinya selama pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Bahkan kontribusinya terus meningkat, terutama dalam pembiayaan kredit kepada pelaku UMKM.

    Hal ini dibuktikan dengan penghimpunan dan penyaluran dana BPR-BPRS masih tumbuh positif di triwulan-I tahun 2021. Misalnya untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,15% (yoy), kredit tumbuh 1,98% (yoy), dan permodalan  yang masih cukup kuat (CAR BPR 34,02% dan CAR BPRS 23,98%).  

    Atas kinerja itu, industri BPR-BPRS terus mendapat sorotan positif. Bukan hanya di mata publik, tapi juga dalam perspektif para pejabat. Harapan tinggi juga disematkan pada bank milik anak negeri ini, agar terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

  • LPS

    Perppu Penataan LPS, OJK, BI Dinilai tak Ganggu Independensi

    Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng, menilai rencana pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Reformasi Sistem Keuangan sangat tepat.

    Perppu itu merurut rencana akan mengatur penataan kembali terkait keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

    “Penerbitan Perppu kita dukung dan tepat. Sebaiknya segera dikeluarkan. Saya usulkan nanti harus ada satu pasal yang mengatakan LPS, OJK dan BI masuk dalam rumpun pemerintah. Itu bukan bukan berarti mereka tidak independen. Tetapi ada yang perlu mereka dengarkan dari Presiden selaku Kepala Negara,” kata Mekeng dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

  • LPS

    LPS akan prioritaskan jaminan pemilik bank dalam penempatan dana, ini alasannya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bakal memprioritaskan aset pemegang saham bank untuk menjadi jaminan penempatan dana.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, hal tersebut jadi salah satu strategi mitigasi risiko yang dilakukan LPS terkait kewenangan baru yang dimiliki LPS untuk menempatkan dana kepada bank dalam pengawasan intensif (BDPI), dan bank dalam pengawasan khusus (BDPK) selama pandemi.

    “Untuk agunan, kami akan mengutamakan dari pemilik bank, karena kalau jaminan berasal dari bank sendiri, dan kemudian ditetapkan menjadi bank gagal, aset bank tersebut pada akhirnya juga akan dikuasai LPS,” katanya dalamjumpa pers virtual, Jumat (24/7).

  • LPS

    LPS Rogoh Rp1,5 Triliun Buat Bayar Klaim

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah membayarkan klaim simpanan nasabah bank yang dilikuidasi sebesar Rp1,5 triliun hingga 31 Januari 2020.

    Sejak LPS berdiri sampai dengan 30 Januari 2020, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 102 bank, yang terdiri dari satu bank umum dan 101 BPR/BPRS. Bank-bank tersebut dicabut izin usahanya dengan total simpanan senilai Rp1,92 triliun.

    Dari total simpanan tersebut, terdapat Rp1,56 triliun atau 81 persennya yang dinyatakan layak bayar dan telah dibayarkan LPS kepada 242.022 nasabah bank.

    “Sementara terdapat Rp362,08 miliar atau 19 persen milik 17.155 nasabah bank dinyatakan tidak layak bayar karena tidak memenuhi ketentuan penjaminan simpanan LPS,” ujar Sekretaris LPS Muhamad Yusron dalam keterangan resmi, Rabu (19/2/2020).

  • LPS

    LPS Akan Perluas Penjaminan Simpanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan memperluas penjaminan simpanan. Nantinya dana individual yang terkumpul dan dikelola secara kelembagaan akan diatur secara khusus.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan bahwa selama ini dana tersebut juga masuk dalam penjaminan.

    “Tapi yang ada aturannya itu rekening dijamin selama tidak melebihi Rp2 miliar,” katanya di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

    Dengan demikian rekening dana pensiun dan dana sosial yang dilsetor ke bank pun ikut dalam aturan tersebut. Padahal dana yang terkumpul bisa jadi lebih dari Rp2 miliar.

    Hal tersebut nantinya akan serupa dengan penjaminan terhadap dana milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Meskipun disetor dalam satu rekening atas nama BPKH dengan nilai melampaui Rp2 miliar, tetapi seluruhnya dapat dijamin asalkan lembaga pemilik rekening dapat membuktikan setiap pemilik dana tersebut.

  • LPS

    LPS: Pertumbuhan Simpanan Bank Melambat

    Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pertumbuhan tahunan nominal simpanan Agustus tahun ini 7,57% menjadi Rp5.483,21 triliun. Capaian ini melambat dari Juli 2019 yang pertumbuhan nominalnya mencapai 7,95%.

    Sekretaris Lembaga Muhamad Yusron memaparkan total nominal simpanan di bank umum per Agustus 2019 mengalami penurunan sebesar 0,05% secara bulanan, dari Rp5.901,14 triliun pada bulan Juli 2019 menjadi Rp5.898.42 triliun pada bulan Agustus 2019.

    “Jika dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, total nominal simpanan ini tumbuh 7,57% secara tahunan di mana posisi simpanan Agustus 2018 sebesar Rp5.483, 21 triliun,” jelasnya dalam keterangan resmi LPS, Selasa (1/10/2019).

    Dia melanjutkan, sampai akhir Agustus 2019, simpanan dengan nilai saldo sampai dengan Rp2 miliar, jumlah rekeningnya meningkat sebesar 0,57% (MoM) dari 291.032.898 rekening (Juli 2019) menjadi 292.686.471 rekening (Agustus 2019).

  • LPS

    LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Merespon Tren Penurunan Suku Bunga Simpanan dan Kondisi Likuiditas Perbankan

    SIARAN PERS
    NOMOR : PRESS-23/SEKL/2019

    LPS Turunkan Tingkat Bunga Penjaminan Merespon Tren Penurunan Suku Bunga Simpanan dan Kondisi Likuiditas Perbankan

    Jakarta, 24 September 2019. LPS melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada hari Senin, 23 September 2019, telah menetapkan penurunan tingkat bunga penjaminan LPS untuk simpanan Rupiah dan valuta asing pada Bank Umum serta Rupiah di BPR masing-masing sebesar 25 bps. Dengan demikian, tingkat bunga penjaminan LPS menjadi sebagai berikut:

    Bank UmumBank Perkreditan Rakyat
    RupiahValasRupiah
    6,50%2,00%9,00%

    Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 24 Januari 2020.

    Kebijakan penurunan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain: adanya penurunan bertahap pada suku bunga simpanan perbankan pasca penurunan suku bunga kebijakan moneter, membaiknya prospek dan risiko likuiditas perbankan di tengah tren perbaikan pertumbuhan simpanan, dan stabilnya kondisi sistem keuangan sejalan dengan meredanya volatilitas di pasar keuangan.

  • LPS

    LPS Siap 100 Persen untuk Meresolusi Bank dalam Kondisi Normal

    Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan telah siap untuk menangani bank (bank resolution) apabila terjadi keterpurukan dalam kondisi normal seperti saat ini.

    Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan memaparkan, salah satu kesiapan LPS menghadapi keterpurukan sektor perbankan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki LPS.

    Per 31 Juli 2019, total aset LPS mencapai Rp117,7 triliun, naik 14,60% dari posisi ada akhir tahun lalu yang senilai Rp102,7 triliun.

    Adapun aset yang dimiliki otoritas resolusi Tanah Air tersebut merupakan yang terbesar ketiga di kawasan Asia Pasifik setelah Jepang dan Korea Selatan.

    Saat ini, LPS memiliki 4 pilihan ketika menghadapi bank bermasalah, yaitu memberikan Penyertaan Modal Sementara (PMS), likuidasi, Purchasing and Assumption (P&A), dan membentuk bank perantara (bridge bank).

    Dari keempat skema tersebut, P&A dan bridge bank belum pernah dilakukan oleh LPS setelah aturannya dibuat.

  • Bank,  LPS

    Aset Terus Tumbuh, LPS Klaim Jadi Lembaga Penjaminan Terbesar Ketiga di Asia

    Bisnis.com, JAKARTA– Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tercatat sebagai institusi yang mampu mengembangkan peran otoritas penjaminan dengan total aset yang terus meningkat hingga Rp110 triliun meskipun jumlah karyawannya relatif tak banyak.

    Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan mengatakan, jumlah aset bertambah setiap tahun seiring dengan penerimaan premi untuk pelaksanaan fungsi penjaminan dana simpanan nasabah.

    “Sementara aset LPS sudah Rp110 triliun, bulan ini kami akan terima premi Rp6 triliun dan akhir tahun [aset] bisa Rp120 triliun. LPS ini jadi lembaga penjaminan dengan balance sheet ketiga terbesar di Asia setelah Jepang dan Korsel,” katanya dalam silaturahmi dengan media massa di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

    Fauzi menyebutkan selain aset yang besar, pihaknya juga tercatat sebagai otoritas yang paling berpengalaman dalam menangani bank gagal. Hingga kini, LPS tercatat telah menangani 96 bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu bank umum.

    “Jadi kami paling berpengalaman dan aset juga terbesar dan karyawan kami paling ramping,” ujarnya.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image