Berita

Berita - Berita Terkini

  • Berita

    Pemerintah putuskan batasi kegiatan di Jawa Bali mulai 11-25 Januari

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan di wilayah Jawa dan Bali untuk menekan wabah corona. Keputusan tersebut dengan melihat parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Antara lain, angka kasus aktif dan angka kematian di atas rata-rata nasional, angka ratio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di atas 70%, dan angka kesembuhan di bawah rata-rata nasional.

    “Penerapan pembatasan tersebut dilakukan di provinsi Jawa dan Bali karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Rabu (6/1).

  • Berita

    Polemik Harga Kedelai dan Lonjakan Harga Tahu Tempe

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengeluhkan harga kedelai yang terlalu tinggi di dalam negeri. Keluhan itu sempat berbuntut pada rencana mogok produksi.

    Hal ini terjadi karena kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe tak serta merta bisa diteruskan ke masyarakat selaku konsumen.

    Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan sebagian pengusaha tahu dan tempe sebenarnya sempat akan menaikkan harga sekitar 10-20 persen. Namun, rencana ini rupanya tak diamini oleh semua pengusaha secara kompak.

  • Berita

    Di Kondisi Krisis, Menkeu Minta Auditor Pemerintah Kawal Belanja Tanpa Kompromi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi game changer atau pengubah permainan, termasuk dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pemerintah harus merombak ulang alokasi APBN untuk pemulihan ekonomi. Dari belanja sebesar Rp2.750 triliun, Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    Dengan anggaran yang besar itu, Sri Mulyani meminta agar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk menjaga agar tidak diselewengkan atau salah sasaran.

  • Berita

    Siap-Siap, Ini 5 Tantangan Megatrend untuk Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan lima tantangan megatrend yang dihadapi perekonomian Indonesia pada masa mendatang.

    Pertama, tantangan itu meliputi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia.

    Suharso mengatakan peningkatan populasi masyarakat usia produktif terjadi dalam dua hingga tiga dekade di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejalan dengan itu, transisi demografi pun akan dihadapi.

    “Negara dipenuhi generasi Y dan Z,” ujar Suharso dalam webinar, Minggu (13/12/2020).

  • Berita

    Memang, Celah Korupsi Menganga Lebar di Bansos Sembako

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Sosial Juliari P Batubara readyviewed menjadi tersangka KPK dalam kasus korupsi bansos corona. Ia diduga menerima suap sebesar Rp17 miliar dari penyaluran bansos berupa sembako atau dikenal bantuan pangan nontunai.

    Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara, celah korupsi bansos masih menganga lebar selama bantuan diberikan dalam bentuk nontunai.

    “Masalahnya ada pada penunjukan pengadaan barang, termasuk harga barang. Jadi, disini bukan hanya masalah administrasi prosedural,” ungkapnya, kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/12).

  • Berita

    Jelang akhir tahun, harga bahan pangan mulai merangkak naik

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang akhir tahun 2020 Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) Abdullah Mansuri menuturkan bahwa, ritme bahan pangan mulai terpantau naik.

    Sebut saja untuk komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah. Abdullah menambahkan kedua komoditas pangan tersebut memang sudah terganggu dari segi ketersediaan sejak lama.  Stok yang ada saat ini dinilai tidak sebesar yang semestinya.

    Hal tersebut lantaran musim penghujan yang kini masih berlangsung serta beberapa daerah juga disebut sudah tidak memproduksi kedua komoditas pangan tersebut. “Kalau dilihat ritmenya hampir semua naik ya, tinggal bisa nggak pemerintah atau kita berpacu agar produksi aman, saat permintaan tinggi jelang natal dan tahun baru nanti?” jelas Abdullah saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (6/12).

  • Berita

    UU Cipta Kerja beri sinyal positif ke investor

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai sebagai upaya reformasi besar yang dilakukan pemerintah untuk bisa menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menggaet investor.

    Beleid anyar ini, dinilai akan bisa mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang karena UU Cipta Kerja menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.

    Tokoh senior politik Sidarto Danusubroto menilai, undang-undang Cipta Kerja, telah diakui oleh Bank Dunia sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi ekonomi.

  • Berita

    Profesi akuntan tidak akan hilang dalam karir, ini alasannya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Profesi akuntan tidak akan hilang dalam karir, bahkan tetap relevan dengan era industry  4.0. Hanya saja ilmu akuntansi harus melakukan evolusi agar tetap relevan dengan jamannya.

    Menurut Head of ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) Indonesia Hani Karunia menjelaskan dampak terbesar bagi masa depan profesi akuntan adalah teknologi.

    Bahkan penelitian ACCA menunjukkan bahwa perkembangan teknologi adalah peluang untuk mengubah peran akuntan profesional serta memberi peluang baru untuk menambah nilai bisnis.

    “Kemampuan ini akan didukung oleh peningkatan otomatisasi tugas rutin dan transaksional yang membebaskan profesional keuangan untuk menerapkan keterampilan mereka di tempat lain,” katanya dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id, Jumat (18/9).

  • Berita

    BPJS Hapus Kelas, Standar Kepesertaan Nanti Hanya Satu

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kepesertaan BPJS Kesehatan akan berubah dari sistem tiga kelas menjadi satu standar yang sama mulai 2021. Artinya, nanti tak ada lagi pembagian kepesertaan berdasarkan kelas mandiri I, II, dan III untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). 

    Nantinya, kemungkinan besar tidak ada lagi perbedaan layanan berdasarkan kategori kamar rawat inap hingga iuran yang bayarkan. Namun, aturan rincinya tengah dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan. 

    “Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” terang Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi, dikutip Jumat (18/9). 

  • Berita

    Besaran Materai Bakal Rp10.000 Saja, Ini Dokumen yang Kena Bea dan Tidak

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Bea Meterai ke tingkat II. Nantinya, besaran meterai hanya Rp10.000 saja.

    Berdasarkan draf tersebut, tidak akan ada lagi meterai Rp6.000 dan Rp3.000. Besaran dokumen yang menyatakan jumlah uang, besaran tarif yang dikenakan bea materai naik. Pasal 3 menyebutkan untuk nominal di atas Rp5 juta.

    Beleid sebelumnya yaitu meterai Rp3.000 untuk di bawah Rp1 juta dan Rp6.000 di atas Rp1 juta. Penerapannya dimulai awal tahun 2021.

    Masih pada pasal 3, ayat 1 tertulis meterai dikenakan untuk dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Lalu dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image