Berita

Berita - Berita Terkini

  • Berita

    Nantinya, bakal ada e-KTP digital yang bisa disimpan di ponsel

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tak lama lagi, Indonesia akan menerapkan identitas digital (digital ID). Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan identitas digital dengan melakukan digitalisasi informasi data KTP elektronik (e-KTP). 

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa identitas digital ini nantinya akan bisa disimpan di dalam ponsel. Data e-KTP tersebut akan dipindah dari blangko fisik ke digital. 

    Zudan memberikan contoh pemanfaatan e-KTP digital ini. Salah satunya adalah untuk melihat penduduk non-permanen di suatu wilayah. 

    Misalnya, HP (dengan e-KTP digital) itu dalam satu tahun bertempat tinggal di wilayah Sumedang (Jawa Barat), namun, KTP elektroniknya beralamat di Sukabumi (Jabar). 

  • Berita

    Amazon hingga Facebook Bakal Kena Reformasi Pajak Global

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Seluruh negara anggota G7 mendukung proposal pajak minimum perusahaan global yang diajukan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di London, Inggris, akhir pekan ini.

    Dilansir dari CNN Business, mereka sepakat perusahaan multinasional akan dikenakan pajak minimum 15 persen yang berlaku secara global agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalihkan keuntungannya ke negara surga pajak.

    Selain pajak 15 persen, grup G7 juga setuju bahwa perusahaan terbesar harus membayar pajak di tempat mereka menghasilkan penjualan, dan bukan hanya di tempat mereka memiliki kehadiran fisik.

    Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan kesepakatan itu dalam sebuah video yang diposting di Twitter. Sunak mengatakan para menteri keuangan G7 yang berasal dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global.

  • Berita

    PPKM mikro akan diterapkan di semua provinsi mulai 1 Juni

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM mikro) mulai dari 1 hingga 14 Juni mendatang.

    “Untuk PPKM mikro tahap selanjutnya 1 sampai 14 Juni mendatang,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dikutip dari setkab.go.id, Senin (24/5).

    Selain diperpanjang, pemerintah juga memperluas cakupan PPKM mikro di empat provinsi, yaitu Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Barat. Dengan demikian, total 34 provinsi atau seluruh wilayah di Indonesia akan menerapkan kebijakan tersebut.

    Airlangga menyebut, ditambahnya cakupan wilayah PPKM mikro karena adanya kenaikan kasus Covid-19 di beberapa daerah. “Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat,” ujar dia.

  • Berita

    Membaca Tujuan dan Dampak Merger Gojek-Tokopedia

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Desas desus merger Gojek dan Tokopedia akhirnya terjawab. Kedua perusahaan akhirnya membenarkan kabar yang telah beredar di publik sejak setahun terakhir dengan pengumuman merger menjadi Grup GoTo pada Senin (17/5).

    GoTo diklaim menjadi kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antar dua perusahaan internet dan layanan media di Asia pada saat ini. Nantinya, kedua perusahaan akan saling melengkapi untuk berbagai layanan kepada konsumen, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, hingga keuangan.

    Aksi korporasi ini coba dibaca oleh Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda. Menurut Huda, merger Gojek dan Tokopedia memang mau tidak mau perlu dilakukan karena persaingan di sektor ekonomi digital Indonesia semakin mengerucut ke pemain besar.

    Dominasinya bahkan sudah menembus ke level Asia Tenggara (ASEAN). Pertama, ada SEA Group dengan salah satu lini usahanya e-commerce Shopee.

  • Berita

    KPPU ungkap potensi pelanggaran persaingan usaha e-commerce

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut, terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha dalam ekosistem e-commerce selain predatory pricing yang dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar UU persaingan usaha.

    “Tidak hanya predatory pricing, hal-hal lain mungkin bisa seperti integrasi vertikal, penguasaan posisi dominan, itu kan semua berpotensi disalahgunakan dalam praktek persaingan usaha tidak sehat seperti yang diatur dalam UU 5/1999,” kata Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad, Kamis (18/3).

    Taufik mengatakan, penanganan perkara di bidang e-commerce terbilang kompleks karena melibatkan lintas sektor. Bahkan bisa juga lintas negara. Sebab itu, pendekatan-pendekatan analisis persaingan usaha e-commerce juga terbilang kompleks.

  • Berita

    Ragam Inovasi BRI dalam Transformasi Digital Kala Pandemi

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pandemi yang berlangsung selama setahun terakhir ternyata memberi hikmah bagi BRI. Hikmah itu berupa transformasi digital layanan dan bisnis yang mampu diakselerasi secara pesat.

    Salah satu wujud transformasi digital itu dilakukan melalui pembagian waktu kerja secara daring dan luring atau metode kerja split operation yang langsung diterapkan sejak pertama kali virus corona masuk ke Indonesia. Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, untuk memfasilitasi insan BRILian agar tetap produktif, pihaknya menyediakan angkutan bus khusus untuk mengantar-jemput para pekerja dari dan ke kantor.

    Selain itu, para karyawan yang rumahnya berjarak jauh dari kantor juga diizinkan untuk bekerja secara daring dari rumah atau coworking space (BRI Work) yang disediakan di area yang dekat dengan daerah tempat tinggal pekerja.

    “Teman-teman dari Tangerang misalnya, biasanya kan ngantor di sini (Jakarta), dan sekarang sudah bisa dari kantor yang bisa dipakai bersama, seperti co-working space begitu, tapi di kantor kami sendiri. Jadi yang dari Tangerang misalnya, enggak perlu sampai ngantor ke sini, cukup berhenti di kantor di BSD untuk bekerja secara daring,” ujar Sunarso.

  • Berita

    Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja membuka pendaftaran gelombang 14 pada hari ini, Kamis (11/3). Kali ini, jumlah kuota yang dipersiapkan serupa dengan gelombang 13 yakni 600 ribu orang.

    “Gelombang 14 akan dibuka besok, Kamis, 11 Maret jam 12.00 WIB,” ujar Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/3).

    Dengan demikian, pembukaan gelombang 14 ini merupakan ketiga kalinya pendaftaran Kartu Prakerja di 2021. Tahun lalu, pemerintah berhasil merampungkan sebanyak 11 gelombang.

    Persyaratan pendaftaran gelombang 14 kali ini masih serupa dengan gelombang sebelumnya, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun ke atas, merupakan pencari kerja, penganggur atau pekerja, wirausaha, dan sedang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

    Selanjutnya, calon peserta belum pernah menerima atau menjadi peserta Kartu Prakerja di tahun sebelumnya, jumlah keluarga yang menerima Kartu Prakerja tak lebih dari dua orang, dan bukan berasal dari pejabat negara, TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta pejabat BUMN/BUMD.

  • Berita

    5 Syarat Alumni Kartu Prakerja Dapat KUR

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah akan membantu alumni Kartu Prakerja yang ingin membuka usaha usai mengikuti pelatihan program. Bantuan akan diberikan dalam bentuk  fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan untuk bisa menikmati fasilitas itu alumni Kartu Prakerja harus mengajukannya kepada pemerintah.

    Selain itu, alumni juga harus memenuhi beberapa syarat.

  • Berita

    Rancangan SNI untuk pengujian halal sedang dirumuskan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Standardisasi Nasional (BSN) tengah memfasilitasi pemangku kepentingan merumuskan 6 rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat menjadi acuan dalam proses pengujian halal. Rancangan SNI ini disusun Komite Teknis 19-07 Metode Pengujian Biomolekuler dan Bioteknologi yang telah masuk dalam tahap jajak pendapat.

    Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia Kesehatan dan Halal BSN Wahyu Purbowasito mengatakan, perumusan rancangan SNI tersebut menyusul telah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang yang berasal dari bahan haram.

    “Dalam UU tersebut, mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal. Pemeriksaan proses produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang salah satu syarat pendiriannya adalah memiliki atau berkerjasama dengan laboratorium,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/2).

  • Berita

    Cara Daftar dan Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan aturan pergantian bukti kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah atau sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

    Dengan aturan ini, maka tanah yang baru akan didaftarkan hingga tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga perlu diganti bukti kepemilikannya dari buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Lantas bagaimana cara mendaftar dan mengganti buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik? Berikut langkah-langkahnya.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image