Berita

Berita - Berita Terkini

  • Berita

    Bantuan kuota internet diperpanjang, Kemendikbudristek siapkan data penerima

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperpanjang tujuh jenis perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Salah satunya ialah subsidi kuota internet yang diperpanjang hingga Desember 2021.

    Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Kapusdatin) Kemendikbudristek Hasan Chabibie menuturkan, pihaknya tengah melakukan pembahasan dengan pihak terkait mengenai perpanjangan subsidi kuota internet.

    Disinggung mengenai berapa sasaran penerima subsidi kuota internet hingga Desember nanti, Hasan menyebut kini masih dalam proses. Mengingat terjadi perubahan data peserta didik yang cukup masif pada awal tahun ajaran baru 2021/2022.

  • Berita

    Pemerintah minta percepatan penyaluran bansos saat PPKM level 4

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah meminta percepatan penyaluran bantuan sosial saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

    Hal itu tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM level 4 di Jawa dan Bali. Instruksi tersebut disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota di wilayah Jawa dan Bali. “Mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD.” Demikian beleid yang berlaku 21-25 Juli 2021 itu menyebut.

    Beleid itu juga mengatur penambahan anggaran bagi daerah untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial.

  • Berita

    Cek e-form BRI! Pemerintah anggarkan Rp 1,2 juta untuk 3 juta penerima BPUM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 3,6 triliun pada kuartal III 2021 untuk penyaluran bantuan usaha mikro alias BPUM. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Bendahara Negara ini mengungkapkan, anggaran bisa menyerap 3 juta peserta baru dengan target pencairan bantuan Rp 1,2 juta per peserta cair pada Juli-September 2021. 

    “Saat ini bulan Juli-September kami minta kepada Kemenkop UKM masih ada anggaran Rp 3,6 triliun yang bisa diberikan kepada 3 juta peserta baru. Kita harap datanya lebih baik dan targetnya lebih,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Sabtu (17/7/2021). 

    Wanita yang akrab disapa Ani ini berharap BPUM bisa cair saat masa PPKM darurat untuk membantu warga meningkatkan modal usaha saat situasi tengah sulit-sulitnya. 

  • Berita

    Pemerintah perpanjang 7 jenis bantuan sosial, ini rinciannya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan memperpanjang tujuh jenis perlindungan sosial (perlinsos) dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.

    Pertama Kartu Sembako, Sri Mulyani mengatakan akan menambah ekstra bantuan dalam program Kartu Sembako selama 2 bulan, yakni bulan Juli-Agustus 2021. Sehingga penerima program Kartu Sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan dengan besaran manfaat Rp 200.000 per bulan.

    “Akan ditambah 2 bulan ekstra di bulan Juli-Agustus, sehingga mereka mendapat Rp 400.000 bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Jadi mereka dapat untuk tahun 2021 itu sebesar 14 bulan pembayaran,” kata Menkeu saat Konferensi Pers, Sabtu (17/7).

    Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan alokasi tambahan Rp 7,52 triliun, nantinya, bantuan menyasar 18,8 juta keluarga atau sekitar 75,2 juta orang. Adapun hingga per 9 Juli, realisasi kartu sembako sudah mencapai Rp 24,11 triliun atau 59,8%.

  • Berita

    PPKM Darurat akan diperluas ke luar Jawa-Bali, simak lagi rincian pembatasannya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Jawa-Bali mulai Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021. 

    Adapun 15 Kabupaten/Kota yang dimaksud antara lain Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan. 

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 11 kegiatan masyarakat di 15 Kabupaten/Kota tersebut yang diperketat mulai pekan depan.

  • Berita

    Terapkan PPKM Darurat di luar Pulau Jawa-Bali, ini alasan pemerintah

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Perkembangan Kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial, termasuk di luar Jawa dan Bali. Untuk itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengambil langkah cepat dengan melakukan sejumlah langkah antisipatif agar jumlah peningkatannya dapat segera dikendalikan.

    Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, untuk beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, juga perlu diberlakukan PPKM Darurat, melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi, meskipun telah melaksanakan PPKM Mikro Diperketat di Tahap XII mulai 6 Juli 2021 yang lalu.

    Beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, antara lain Level Asesmen Pandemi tingkat 4, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan Kasus Aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.

  • Berita

    Ini 9 kebijakan Menkeu untuk jaga ekonomi dan kesehatan saat PPKM Darurat

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan menggelar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sudah menyiapkan sembilan kebijakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebagai instrumen kebijakan fiskal.

    Pertama, menambah anggaran kesehatan sekitar Rp 13,01 triliun dari Rp 172,84 triliun menjadi Rp185,85 triliun, antara lain untuk mempercepat pembayaran klaim perawatan pasien, insentif nakes, dan vaksinasi, serta penanganan kesehatan lainnya di daerah.

    Kedua, percepatan pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) kuartal III-2021 pada awal Juli 2021, bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 7,1 triliun. Ketiga, pemenuhan target awal 18,8 juta KPM dan percepatan pencairan Kartu Sembako pada awal Juli 2021, dengan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan. 

  • Berita

    PPKM Darurat, OJK Optimalkan Layanan Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan mendukung keputusan pemerintah atas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021.

    Pada dukungan itu, OJK mengadakan penyesuaian jam kerja dan mobilitas pegawai sesuai ketentuan. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, untuk pengawasan dan pemeriksaan sektor jasa keuangan, juga pemberian layanan terhadap masyarakat melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta pengaduan konsumen OJK 157 dipastikan berjalan normal.

    “Tugas pengawasan OJK kepada industri jasa keuangan akan memaksimalkan proses analisa, dan pemeriksaan memanfaatkan sistem teknologi informasi, serta pembinaan dan sosialisasi melalui daring serta surat menyurat (email),” kata Anto dalam rilis tertulis, Kamis (1/7).

  • Berita

    Nantinya, bakal ada e-KTP digital yang bisa disimpan di ponsel

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tak lama lagi, Indonesia akan menerapkan identitas digital (digital ID). Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan identitas digital dengan melakukan digitalisasi informasi data KTP elektronik (e-KTP). 

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa identitas digital ini nantinya akan bisa disimpan di dalam ponsel. Data e-KTP tersebut akan dipindah dari blangko fisik ke digital. 

    Zudan memberikan contoh pemanfaatan e-KTP digital ini. Salah satunya adalah untuk melihat penduduk non-permanen di suatu wilayah. 

    Misalnya, HP (dengan e-KTP digital) itu dalam satu tahun bertempat tinggal di wilayah Sumedang (Jawa Barat), namun, KTP elektroniknya beralamat di Sukabumi (Jabar). 

  • Berita

    Amazon hingga Facebook Bakal Kena Reformasi Pajak Global

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Seluruh negara anggota G7 mendukung proposal pajak minimum perusahaan global yang diajukan Amerika Serikat (AS) dalam pertemuan di London, Inggris, akhir pekan ini.

    Dilansir dari CNN Business, mereka sepakat perusahaan multinasional akan dikenakan pajak minimum 15 persen yang berlaku secara global agar perusahaan-perusahaan tersebut tidak mengalihkan keuntungannya ke negara surga pajak.

    Selain pajak 15 persen, grup G7 juga setuju bahwa perusahaan terbesar harus membayar pajak di tempat mereka menghasilkan penjualan, dan bukan hanya di tempat mereka memiliki kehadiran fisik.

    Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak mengumumkan kesepakatan itu dalam sebuah video yang diposting di Twitter. Sunak mengatakan para menteri keuangan G7 yang berasal dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS telah mencapai kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global agar sesuai dengan era digital global.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image