Berita

Berita - Berita Terkini

  • Berita

    Rancangan SNI untuk pengujian halal sedang dirumuskan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Standardisasi Nasional (BSN) tengah memfasilitasi pemangku kepentingan merumuskan 6 rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat menjadi acuan dalam proses pengujian halal. Rancangan SNI ini disusun Komite Teknis 19-07 Metode Pengujian Biomolekuler dan Bioteknologi yang telah masuk dalam tahap jajak pendapat.

    Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia Kesehatan dan Halal BSN Wahyu Purbowasito mengatakan, perumusan rancangan SNI tersebut menyusul telah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang yang berasal dari bahan haram.

    “Dalam UU tersebut, mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal. Pemeriksaan proses produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang salah satu syarat pendiriannya adalah memiliki atau berkerjasama dengan laboratorium,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/2).

  • Berita

    Cara Daftar dan Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan aturan pergantian bukti kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah atau sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

    Dengan aturan ini, maka tanah yang baru akan didaftarkan hingga tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga perlu diganti bukti kepemilikannya dari buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Lantas bagaimana cara mendaftar dan mengganti buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik? Berikut langkah-langkahnya.

  • Berita

    Daftar BUMN Terlilit Utang, dari Garuda hingga Waskita Karya

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp1.393 triliun pada 2019.

    Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan penyebab tingginya utang BUMN karena penugasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga dikarenakan tekanan pandemi corona atau covid-19.

    “Covid-19 memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN, pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir,” ucap Tiko di acara BRI Group Economic Forum 2021, dikutip Selasa (2/2).

  • Berita

    Pengumuman! Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penggunaan sertifikat elektronik akan dimulai pada tahun 2021. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati memastikan hal itu dikutip dari siaran persnya yang diterima Kompas.com, Senin (25/1/2021). 

    “Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” jelas Yulia. 

    Melalui peraturan tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. 

  • Berita

    Pemerintah memperpanjang PPKM dua pekan, sampai 8 Februari 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan ke depan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama presiden. Langkah tersebut diambil mengingat kasus positif Covid-19 masih terus meningkat di sejumlah daerah.

    “Berdasarkan evaluasi tersebut tadi pak presiden minta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai 8 Februari,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (21/1).

    Sebelumnya PPKM dilakukan di sejumlah kabupaten / kota di 7 provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Selama penerapan PPKM, hanya dua provinsi yang menunjukkan penurunan kasus yakni Banten dan Yogyakarta.

  • Berita

    Rincian lengkap dokumen yang terkena bea meterai Rp 10.000

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tarif bea meterai baru yang bersifat tunggal atau yang lebih dikenal dengan bea meterai Rp 10.000 atau materai Rp 10.000 di tahun 2021 (materai 10.000) sudah mulai berlaku. Sementara, meterai Rp 3.000 dan materai Rp 6.000 tetap berlaku dalam masa transisi hingga 31 Desember 2021. 

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam regulasi teranyar tersebut, kedua meterai lama hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021 (materai 6000 apa masih berlaku). 

    Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi: 

  • Berita

    Pemerintah putuskan batasi kegiatan di Jawa Bali mulai 11-25 Januari

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memutuskan menerapkan pembatasan di wilayah Jawa dan Bali untuk menekan wabah corona. Keputusan tersebut dengan melihat parameter yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    Antara lain, angka kasus aktif dan angka kematian di atas rata-rata nasional, angka ratio ketersediaan tempat tidur rumah sakit di atas 70%, dan angka kesembuhan di bawah rata-rata nasional.

    “Penerapan pembatasan tersebut dilakukan di provinsi Jawa dan Bali karena di provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ujar Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Rabu (6/1).

  • Berita

    Polemik Harga Kedelai dan Lonjakan Harga Tahu Tempe

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengeluhkan harga kedelai yang terlalu tinggi di dalam negeri. Keluhan itu sempat berbuntut pada rencana mogok produksi.

    Hal ini terjadi karena kenaikan harga kedelai yang merupakan bahan baku tahu dan tempe tak serta merta bisa diteruskan ke masyarakat selaku konsumen.

    Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifuddin mengatakan sebagian pengusaha tahu dan tempe sebenarnya sempat akan menaikkan harga sekitar 10-20 persen. Namun, rencana ini rupanya tak diamini oleh semua pengusaha secara kompak.

  • Berita

    Di Kondisi Krisis, Menkeu Minta Auditor Pemerintah Kawal Belanja Tanpa Kompromi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pandemi Covid-19 menjadi game changer atau pengubah permainan, termasuk dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Pemerintah harus merombak ulang alokasi APBN untuk pemulihan ekonomi. Dari belanja sebesar Rp2.750 triliun, Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

    Dengan anggaran yang besar itu, Sri Mulyani meminta agar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) untuk menjaga agar tidak diselewengkan atau salah sasaran.

  • Berita

    Siap-Siap, Ini 5 Tantangan Megatrend untuk Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan lima tantangan megatrend yang dihadapi perekonomian Indonesia pada masa mendatang.

    Pertama, tantangan itu meliputi bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia.

    Suharso mengatakan peningkatan populasi masyarakat usia produktif terjadi dalam dua hingga tiga dekade di banyak negara, termasuk Indonesia. Sejalan dengan itu, transisi demografi pun akan dihadapi.

    “Negara dipenuhi generasi Y dan Z,” ujar Suharso dalam webinar, Minggu (13/12/2020).

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image