Berita

Berita - Berita Terkini

  • Berita

    KPPU ungkap potensi pelanggaran persaingan usaha e-commerce

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut, terdapat potensi pelanggaran persaingan usaha dalam ekosistem e-commerce selain predatory pricing yang dapat disalahgunakan dan berpotensi melanggar UU persaingan usaha.

    “Tidak hanya predatory pricing, hal-hal lain mungkin bisa seperti integrasi vertikal, penguasaan posisi dominan, itu kan semua berpotensi disalahgunakan dalam praktek persaingan usaha tidak sehat seperti yang diatur dalam UU 5/1999,” kata Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Taufik Ahmad, Kamis (18/3).

    Taufik mengatakan, penanganan perkara di bidang e-commerce terbilang kompleks karena melibatkan lintas sektor. Bahkan bisa juga lintas negara. Sebab itu, pendekatan-pendekatan analisis persaingan usaha e-commerce juga terbilang kompleks.

  • Berita

    Ragam Inovasi BRI dalam Transformasi Digital Kala Pandemi

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pandemi yang berlangsung selama setahun terakhir ternyata memberi hikmah bagi BRI. Hikmah itu berupa transformasi digital layanan dan bisnis yang mampu diakselerasi secara pesat.

    Salah satu wujud transformasi digital itu dilakukan melalui pembagian waktu kerja secara daring dan luring atau metode kerja split operation yang langsung diterapkan sejak pertama kali virus corona masuk ke Indonesia. Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan, untuk memfasilitasi insan BRILian agar tetap produktif, pihaknya menyediakan angkutan bus khusus untuk mengantar-jemput para pekerja dari dan ke kantor.

    Selain itu, para karyawan yang rumahnya berjarak jauh dari kantor juga diizinkan untuk bekerja secara daring dari rumah atau coworking space (BRI Work) yang disediakan di area yang dekat dengan daerah tempat tinggal pekerja.

    “Teman-teman dari Tangerang misalnya, biasanya kan ngantor di sini (Jakarta), dan sekarang sudah bisa dari kantor yang bisa dipakai bersama, seperti co-working space begitu, tapi di kantor kami sendiri. Jadi yang dari Tangerang misalnya, enggak perlu sampai ngantor ke sini, cukup berhenti di kantor di BSD untuk bekerja secara daring,” ujar Sunarso.

  • Berita

    Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja membuka pendaftaran gelombang 14 pada hari ini, Kamis (11/3). Kali ini, jumlah kuota yang dipersiapkan serupa dengan gelombang 13 yakni 600 ribu orang.

    “Gelombang 14 akan dibuka besok, Kamis, 11 Maret jam 12.00 WIB,” ujar Head of Communication PMO Kartu Prakerja Louisa Tuhatu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/3).

    Dengan demikian, pembukaan gelombang 14 ini merupakan ketiga kalinya pendaftaran Kartu Prakerja di 2021. Tahun lalu, pemerintah berhasil merampungkan sebanyak 11 gelombang.

    Persyaratan pendaftaran gelombang 14 kali ini masih serupa dengan gelombang sebelumnya, yakni Warga Negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun ke atas, merupakan pencari kerja, penganggur atau pekerja, wirausaha, dan sedang tidak sedang mengikuti pendidikan formal.

    Selanjutnya, calon peserta belum pernah menerima atau menjadi peserta Kartu Prakerja di tahun sebelumnya, jumlah keluarga yang menerima Kartu Prakerja tak lebih dari dua orang, dan bukan berasal dari pejabat negara, TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta pejabat BUMN/BUMD.

  • Berita

    5 Syarat Alumni Kartu Prakerja Dapat KUR

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah akan membantu alumni Kartu Prakerja yang ingin membuka usaha usai mengikuti pelatihan program. Bantuan akan diberikan dalam bentuk  fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan untuk bisa menikmati fasilitas itu alumni Kartu Prakerja harus mengajukannya kepada pemerintah.

    Selain itu, alumni juga harus memenuhi beberapa syarat.

  • Berita

    Rancangan SNI untuk pengujian halal sedang dirumuskan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Standardisasi Nasional (BSN) tengah memfasilitasi pemangku kepentingan merumuskan 6 rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat menjadi acuan dalam proses pengujian halal. Rancangan SNI ini disusun Komite Teknis 19-07 Metode Pengujian Biomolekuler dan Bioteknologi yang telah masuk dalam tahap jajak pendapat.

    Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia Kesehatan dan Halal BSN Wahyu Purbowasito mengatakan, perumusan rancangan SNI tersebut menyusul telah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang yang berasal dari bahan haram.

    “Dalam UU tersebut, mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal. Pemeriksaan proses produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang salah satu syarat pendiriannya adalah memiliki atau berkerjasama dengan laboratorium,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/2).

  • Berita

    Cara Daftar dan Ganti ke Sertifikat Tanah Elektronik

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil baru saja mengeluarkan aturan pergantian bukti kepemilikan tanah dalam bentuk buku tanah atau sertifikat tanah fisik menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Beleid diteken dan berlaku mulai 12 Januari 2021.

    Dengan aturan ini, maka tanah yang baru akan didaftarkan hingga tanah yang sudah dimiliki oleh seseorang atau lembaga perlu diganti bukti kepemilikannya dari buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik.

    Lantas bagaimana cara mendaftar dan mengganti buku tanah menjadi sertifikat tanah elektronik? Berikut langkah-langkahnya.

  • Berita

    Daftar BUMN Terlilit Utang, dari Garuda hingga Waskita Karya

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap jumlah utang perusahaan pelat merah mencapai Rp1.682 triliun pada periode Januari-September 2020. Jumlahnya melesat dari tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp1.251,7 triliun pada 2018 dan Rp1.393 triliun pada 2019.

    Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan penyebab tingginya utang BUMN karena penugasan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga dikarenakan tekanan pandemi corona atau covid-19.

    “Covid-19 memang secara signifikan memengaruhi seluruh perusahaan tak kecuali BUMN, pertumbuhan utang BUMN selama 5 tahun terakhir,” ucap Tiko di acara BRI Group Economic Forum 2021, dikutip Selasa (2/2).

  • Berita

    Pengumuman! Sertifikat tanah elektronik berlaku 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Penggunaan sertifikat elektronik akan dimulai pada tahun 2021. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Yulia Jaya Nirmawati memastikan hal itu dikutip dari siaran persnya yang diterima Kompas.com, Senin (25/1/2021). 

    “Telah terbit Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik sebagai dasar pemberlakuan sertipikat elektronik,” jelas Yulia. 

    Melalui peraturan tersebut, maka pelaksanaan pendaftaran tanah yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dapat dilakukan secara elektronik, baik itu pendaftaran tanah pertama kali maupun pemeliharaan data. 

  • Berita

    Pemerintah memperpanjang PPKM dua pekan, sampai 8 Februari 2021

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan ke depan. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas bersama presiden. Langkah tersebut diambil mengingat kasus positif Covid-19 masih terus meningkat di sejumlah daerah.

    “Berdasarkan evaluasi tersebut tadi pak presiden minta agar PPKM ini dilanjutkan dari tanggal 26 sampai 8 Februari,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (21/1).

    Sebelumnya PPKM dilakukan di sejumlah kabupaten / kota di 7 provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Selama penerapan PPKM, hanya dua provinsi yang menunjukkan penurunan kasus yakni Banten dan Yogyakarta.

  • Berita

    Rincian lengkap dokumen yang terkena bea meterai Rp 10.000

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tarif bea meterai baru yang bersifat tunggal atau yang lebih dikenal dengan bea meterai Rp 10.000 atau materai Rp 10.000 di tahun 2021 (materai 10.000) sudah mulai berlaku. Sementara, meterai Rp 3.000 dan materai Rp 6.000 tetap berlaku dalam masa transisi hingga 31 Desember 2021. 

    Hal tersebut sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dalam regulasi teranyar tersebut, kedua meterai lama hanya bisa digunakan sampai 31 Desember 2021 (materai 6000 apa masih berlaku). 

    Merujuk pada UU Nomor 10 Tahun 2020, bea materai Rp 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi: 

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image