Bank

Informasi Seputar Bank

  • Bank

    Penguatan Rupiah Tergantung Faktor Eksternal

    Bisnis.com, JAKARTA – Indef meluncurkan data bahwa pada 2020 penguatan stabilitas rupiah sangat tergantung dengan faktor eksternal.

    Dilansir dari laporan Economic Update, Center of Macroeconomic and Finance dari Indef, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mencatatkan penguatan awal tahun ini.

    Menurut data Bank Indonesia, nilai rupiah atas dolar AS per 2 Januari 2020 masih bertengger pada angka Rp13.895 dan menguat menjadi Rp13.706 pada 15 Januari 2020.

    “Ini mengalami apresiasi 1,36 persen. Nilai rupiah juga menguat terhadap Euro menjadi 2,16 persen, dolar Australia menguat 3,04 persen, dolar Singapura menguat 1,5 persen, serta China Yuan menguat 0,27 persen,” tulis Indef dikutip Sabtu (18/1/2020).

  • Bank

    Bank mendorong layanan pinjam daring

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menghadang gempuran perusahaan teknologi finansial (Tekfin), sejumlah bank terus mendorong penyaluran kredit konsumer via platform daring maupun kerja sama pembiayaan.

    Paling anyar, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang pada Rabu (15) teken kerja sama dengan Traveloka untuk pembiayaan fitur paylater.

    Direktur Bisnis Konsumer BNI Anggoro Eko Cahyo bilang melalui kerja sama ini, perseroan berpotensi menyalurkan hingga Rp 6 triliun.

    “Siapa saja kini bisa merencanakan perjalanan liburan dan penunjang gaya hidup tanpa perlu harus menyediakan dana pembayarannya saat itu juga,” kata Anggoro kepada Kontan.co.id, Rabu (15/1).

  • Bank

    Kredit Sindikasi Perbankan Melempem

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyaluran kredit sindikasi sepanjang 2019 turun drastis dibandingkan dengan perolehan 2018.

    Berdasarkan data Bloomberg League Table Reports Indonesia Borrower Loans 2019, total kredit sindikasi yang disalurkan sepanjang 2019 senilai US$24,32 miliar. Angka ini turun 23,59% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan penyaluran sindikasi pada 2018 yang mencapai US$31,83 miliar.

    Di antara puluhan bank yang menyalurkan kredit sindikasi pada 2019, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. keluar sebagai penyalur pembiayaan terbayak. Nilai kredit sindikasi yang disalurkan BMRI mencapai US$3,4 miliar.

    Posisi Bank Mandiri disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. yag berdasarkan data Bloomberg menyalurkan sindikasi senilai US$2,96 miliar. Pada posisi tiga, ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang terlibat dalam 17 sindikasi dengan nilai pinjaman US$1,88 miliar.

  • Bank

    Era pembayaran digital dimulai, BI: Kompetisi ada di tangan pemain

    KONTAN.CO.ID – MAKASSAR. Gong penerapan standardisasi quick response (QR) code telah ditabuh. Mulai awal 1 Januari 2020, semua transaksi pembayaran non tunai lewat QR hanya menggunakan satu device yaitu Quick Response Indonesia Standart (QRIS).

    Artinya, pengguna QR seperti Gopay, Ovo, Dana, LinkAja atau penerbit uang elektronik lainnya tidak perlu pusing pilih yang mana, karena QRIS dapat menerima semua device.

    Mau tidak mau, penerapan QRIS bakal menyeleksi siapa pemain kuat pada model sistem pembayaran ini. Pasalnya, setiap merchant dapat menerima semua merek uang elektronik tanpa terkecuali. Saat ini, ada 26 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang sudah terkoneksi dengan QRIS, sisanya Bank Indonesia (BI) sedang menyeleksi uang elektronik yang dapat masuk ke sistem QRIS.

  • Bank

    BI Tegaskan Transaksi QRIS Tak Hentikan Peredaran Uang Tunai

    Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menegaskan maraknya penggunaan sistem pembayaran berbasis digital tidak akan menghentikan peredaran uang logam dan kertas di Indonesia. Salah satu bentuk transaksi pembayaran berbasis digital adalah penggunaan kode QR keluaran BI, Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS).

    Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran (DPSP) BI Pungky Purnomo Wibowo mengungkapkan peredaran uang tunai masih terjadi lantaran transaksi non tunai belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

    “Lokasi geografis kita kan juga berbeda dan tergantung dengan infrastrukturnya, jadi uang logam dan kertas harus tetap ada dan bertumbuh,” kata Pungki seperti dikutip dari Antara, Minggu (12/1).

    Kendati demikian, Pungky  menilai peningkatan transaksi pembayaran menggunakan QRIS akan menekan pertumbuhan peredaran uang.

  • Bank

    E-Money Makin Marak, Uang Kartal Masih Diminati

    Jakarta, CNN Indonesia — Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) mengungkap permintaan uang kartal masih tinggi, walaupun penggunaan transaksi non tunai mulai melonjak.

    Direktur Pengembangan Usaha Peruri Fajar Rizki menjelaskan tingginya permintaan uang kartal tersebut tercermin dari data tingkat ketergantungan terhadap order pencetakan uang BI pada 2019.

    “Tingkat ketergantungan terhadap order pencetakan uang rupiah dari Bank Indonesia (BI) masih berkontribusi sebesar 60 hingga 70 persen,” kata Fajar di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Rabu (8/1).

    Kontribusi jumlah pencetakan uang itu juga berhasil mendorong pendapatan perusahaan yang semakin mengarah ke arah positif. Sepanjang 2019, Perum Peruri meraup pendapatan sebesar Rp3,9 triliun, diikuti laba perusahaan yang meningkat 30 persen dibanding 2018 menjadi Rp595 miliar.

  • Bank

    Implementasi POJK 41, Perbankan Syariah Berharap Market Share Naik

    Bisnis.com, JAKARTA — Perbankan syariah menyambut baik hadirnya POJK 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum pada akhir tahun lalu atau tepatnya 26 Desember 2019.

    Melalui regulasi tersebut, OJK mengatur struktur perbankan yang dapat melakukan aksi konsolidasi ini yakni sesama Bank Umum Konvensional (BUK), sesama Bank Umum Syariah (BUS), serta BUK dan BUS yang dapat melebur dan wajib menjadi BUS.

    Direktur Utama PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Indra Falatehan menilai POJK tersebut untuk mendorong konsolidasi perbankan oleh OJK agar perbankan di Indonesia bisa lebih sehat dan efisien.

    Tak hanya itu, dalam regulasi itu OJK juga berupaya membantu market share perbankan syariah menjadi lebih besar.

  • Bank

    KETERBUKAAN INFORMASI : BPRS Wajib Publikasikan Laporan Keuangan

    Bisnis, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan Surat Edaran Nomor 30/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

    Surat edaran tersebut resmi diterbitkan akhir 2019, dan efektif berlaku per 1 Januari 2020. Edaran ini mengatur perincian tentang format laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi yang harus dibuat BPRS.

    Dalam ringkasan eksekutif yang dikutip dari laman OJK disebutkan, BPRS wajib menyampaikan laporan tahunan paling lambat 30 April kepada OJK. Penyampaian laporan ini dilakukan secara daring.

    BPRS juga wajib membuat laporan keuangan publikasi (LKP) yang paling sedikit memuat laporan keuangan serta informasi lain.

  • Bank

    BI Jamin Perkuat Permintaan Kredit 2020

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia menjamin permintaan kredit pada 2020 akan menguat sebagai imbas sejumlah bauran kebijakan yang akomodatif sejak 2019 lalu.

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan pada 2020, suku bunga deposit maupun suku bunga kredit perbankan akan terus mengalami penurunan secara bertahap. Hal ini adalah upaya adaptasi setelah pelonggaran kebijakan suku bunga acuan sebanyak empat kali pada 2019, ditambah dengan relaksasi makroprudensial melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) sebanyak dua kali sepanjang 2019 lalu. Saat ini, posisi suku bunga acuan atau  BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,00%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,25%, dan suku bunga Lending Facility  sebesar 5,75%.

    Dengan kondisi tersebut, Perry memprakirakan, pada 2020, pertumbuhan kredit menjadi 10% sampai 12%, sementara pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) membaik pada kisaran 8% -10%. Perry yakin relaksasi dari pihak perbankan akan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi tahun ini. Sehingga bank sentral bisa mencapai salah satu fokus utama pada 2020 yaitu mendorong pembiayaan ekonomi.

  • Bank

    OJK bakal miliki data fraud industri perbankan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja menerbitkan ketentuan soal strategi anti fraud bagi bank umum melalui POJK 39/POJK.03/3019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.

    Via beleid ini, bank mesti menyampaikan laporan implementasi strategi tersebut per semester. Pun jika terjadi fraud, bank mesti melaporkannya paling lambat tiga hari setelah kejadian.

    Dalam laporannya, bank mesti mencantumkan perbuatan yang digolongkan sebagai jenis fraud dalam beleid tersebut misalnya: kecurangan, penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, tindak pidana perbankan, dan tindakan lainnya.

    Kemudian aktivitas fraud seperti penghimpunan dana, kredit atau pembiayaan, pengelolaan aset, penggunaan siber, penyajian laporan keuangan, hingga penggunaan identitas, data pihak lain, atau nasabah.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image