-
Pemerintah akan kurangi porsi utang, penerbitan SBN dipangkas
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memprediksi pembiayaan utang di tahun ini mencapai Rp 928,1 triliun. Angka tersebut turun 18,6% atau berkurang Rp 219,3 triliun dari outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp 1.177,4 triliun.
Penurunan porsi pembiayaan utang tahun ini disebabkan nominal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yang diperkirakan berkurang Rp 66,8 triliun atau setara dengan Rp 939,6 triliun. Sebelumnya defisit diperkirakan mencapai Rp 1.006,4 triliun.
Dalam perkembangannya, laporan Kemenkeu menunjukkan realisasi pembiayaan utang sepanjang semester I-2021 sebesar Rp 443 triliun. Sehingga, di periode semester II-2021, sisa pembiayaan utang sebesar Rp 515,1 triliun atau setara dengan 46,8% dari outlook teranyar.
-
Menkeu: Reformasi perpajakan berpotensi mendorong investasi yang ramah lingkungan
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meyakini seluruh negara memiliki tujuan yang sama terkait perubahan iklim, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan dan menciptakan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta berkelanjutan. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui intervensi harga karbon.
“Banyak yang percaya itu (harga karbon) berkontribusi untuk mengurangi emisi dan pada saat yang sama menggerakkan sumber finansial untuk perubahan iklim. Ini juga bisa menjadi mekanisme yang efektif untuk dekarbonisasi tanpa membatasi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Menkeu dalam G20 High Level Tax Symposium, Jumat (9/7).
-
PPKM Darurat akan diperluas ke luar Jawa-Bali, simak lagi rincian pembatasannya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah resmi menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di luar Jawa-Bali mulai Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021.
Adapun 15 Kabupaten/Kota yang dimaksud antara lain Kota Tanjung Pinang, Kota Singkawang, Kota Padang Panjang, Kota Balikpapan, Kota Bandar Lampung, Kota Pontianak, Manokwari, Kota Sorong, Kota Batam, Kota Bontang, Kota Bukittinggi, Berau, Kota Padang, Kota Mataram, dan Kota Medan.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 11 kegiatan masyarakat di 15 Kabupaten/Kota tersebut yang diperketat mulai pekan depan.
-
Terapkan PPKM Darurat di luar Pulau Jawa-Bali, ini alasan pemerintah
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perkembangan Kasus Covid-19 masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial, termasuk di luar Jawa dan Bali. Untuk itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah mengambil langkah cepat dengan melakukan sejumlah langkah antisipatif agar jumlah peningkatannya dapat segera dikendalikan.
Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, untuk beberapa daerah di luar Jawa dan Bali, juga perlu diberlakukan PPKM Darurat, melihat beberapa indikator peningkatan kasus yang terjadi, meskipun telah melaksanakan PPKM Mikro Diperketat di Tahap XII mulai 6 Juli 2021 yang lalu.
Beberapa parameter yang digunakan untuk menetapkan Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM Darurat, antara lain Level Asesmen Pandemi tingkat 4, Tingkat Keterisian Tempat Tidur (TT) atau BOR lebih dari 65%, terjadi peningkatan Kasus Aktif secara signifikan, dan pencapaian vaksinasi yang masih di bawah 50% dari total masyarakat yang menjadi target vaksinasi.
-
Tarik Tunai Via ATM Bisa Rp20 Juta per Hari Mulai 12 Juli
Jakarta, CNN Indonesia — Bank Indonesia (BI) menaikkan batas maksimal penarikan tunai dengan menggunakan ATM dari Rp15 juta menjadi Rp20 juta per hari. Dengan kebijakan ini, nasabah bank bisa menarik dana tunai dengan menggunakan ATM sampai dengan Rp20 juta per hari. BI melalui Kepala Departemen Komunikasi mereka Erwin Haryono menyatakan kebijakan itu mulai berlaku 12 Juli sampai dengan 30 September 2021 mendatang.
Namun, ia menyebut kebijakan itu hanya berlaku pada ATM yang menggunakan teknologi chip. Erwin menambahkan kenaikan batas maksimal penarikan dana tunai itu dilakukan BI dalam rangka mendukung kebijakan PPKM darurat dan untuk menekan laju penyebaran kasus covid.
-
Kemenkeu Klaim Insentif Perpajakan Bermanfaat untuk Masyarakat Terdampak Covid-19
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menyatakan bahwa insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengungkapkan tujuan dari insentif pajak selama masa pandemi antara lain untuk mendukung demand (belanja) masyarakat, dukungan cashflow, serta untuk membiayai pembelian alat kesehatan dan vaksin Covid-19. Terkait dengan manfaatnya, Yon memaparkan terdapat 463.316 wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah selama tahun 2020.
-
Pemerintah beberkan peran pajak selama pandemi corona
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pajak bukan hanya sebagai sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memegang peranan penting dalam upaya menjaga dan pemulihan ekonomi.
“Pajak diharapkan bukan hanya berperan sebagai instrumen pembiayaan dalam APBN, namun Pajak harus dapat berperan besar dalam memberikan stimulus secara menyeluruh terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional khususnya di masa pandemi,” sambung Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rofiyanto dalam membuka acara Perbincangan Santai Belajar dan Berdiskusi (PSBB), Selasa (6/7).
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal menyampaikan bahwa pajak memegang peranan krusial di dalam APBN dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini. Hal ini tercermin dari kontribusi pajak yang semakin meningkat pada sektor penerimaan negara. Namun demikian, di masa pandemi saat aktivitas ekonomi terdisrupsi cukup dahsyat, penerimaan pajak terkontraksi.
-
Ekonomi Harus Tumbuh 4 Persen Demi Kejar Target 2022
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi paling sedikit 4 persen pada 2021 apabila mau mengejar target pertumbuhan ekonomi minimal 5 persen pada 2022 nanti.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR Muhidin Mohamad Said saat Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Persidangan V 2020-2021 pada hari ini, Selasa (6/7).
“Momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini, kita harapkan PDB tumbuh 4 persen. Sebab, pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” terang Muhidin.
Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus dapat mengatasi berbagai masalah yang berpotensi menekan perekonomian pada tahun ini. Khususnya, lonjakan kasus covid-19 yang kini telah mencetak rekor tertinggi mencapai 29 ribu kasus dalam sehari.
-
Tax amnesty jilid II segera digelar, simak penjelasan Dirjen Pajak
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menggelar tax amnesty jilid II atau pengampunan pajak, nampaknya semakin nyata. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo berharap, pemerintah dapat melaksanakan pengampunan pajak pada tahun 2021 atau 2022.
“Jadi ada kesempatan tertentu yang akan kami harapkan mungkin setengah tahun dalam satu periode 2022 atau dari 2021 ini dengan cara mengungkapkan aset yang belum diungkapkan tadi,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU KUP bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (5/7).
Agenda tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Panja RUU KUP Komisi XI DPR RI.
-
5 Jenis Bantuan Pemerintah Bagi Warga saat PPKM Darurat
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat
se-Jawa dan Bali untuk menangani penyebaran kasus covid-19 mulai 3-20 Juli mendatang.
Aktivitas dan mobilitas masyarakat pun dibatasi. Berbagai aturan dibuat, seperti melarang sektor non-esensial buka pada periode tersebut dan kerja dari rumah (WFH) 100 persen untuk karyawan di luar sektor mendesak.
Oleh karenanya, pemerintah memberikan beberapa bantuan untuk warga selama PPKM Darurat berlangsung. Berikut adalah daftar bantuan dari pemerintah untuk warga selama PPKM Darurat:
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
