-
Peta ekosistem keuangan digital meluas ke sektor ritel offline
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peta persaingan ekosistem digital semakin luas, tak hanya menyasar sektor pembayaran, kini membidik sektor ritel offline. GoTo sebagai hasil merger GoJek dan Tokopedia misalnya akan menjadi stand by buyer rights issue PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA).
Elliot Dickson, Chief Executive Officer (CEO) MPPA bilang GoTo akan berpartisipasi dalam peningkatan modal yang tengah dilakukan MPPA. Selaku standby buyer, GoTo bakal menyerap saham baru yang tidak terserap oleh publik nantinya. .
GoPay yang menjadi unit usaha pembayaran GoJek, saat ini sedang fokus mengembangkan ekosistem barunya yaitu GoTo Financial. Ditambah, Tokopedia yang saat ini sudah mulai fokus terhadap pengembangan GoPay setelah melepaskan saham OVO.
-
Begini cara menghitung tarif pajak penghasilan yang harus dibayar dalam UU HPP
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) ini bertujuan untuk melindungi masyarakat kalangan menengah ke bawah, termasuk salah satunya mengenai aturan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, peraturan PPh orang pribadi ini bertujuan untuk memberikan perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat yang pendapatannya rendah dan juga menciptakan bracket baru yang bisa, ketika seseorang yang sumber pendapatannya lebih tinggi akan membayar lebih tinggi.
“Inilah yang disebut asas keadilan dan gotong royong,” kata Sri Mulyani dalam paparannya dalam Konferensi Pers RUU HPP, dikutip pada, Minggu (10/10).
-
KemenkopUKM berharap Bantuan Produktif Usaha Mikro dilanjutkan pada 2022
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) diharapkan dapat dilanjutkan di tahun depan.
Dimana saat ini realisasi penyaluran BPUM telah mencapai 99,3% kepada 12,7 juta penerima dari target sasaran 12,8 juta penerima di tahun 2021. Adapun total pagu anggaran BPUM tahun ini ialah Rp 15,3 triliun.
“BPUM belum selesai begitu juga evaluasinya. Untuk tahun ini belum ada tambahan anggaran dan penerimanya. Diharapkan masih ada tahun depan,” kata Eddy kepada Kontan.co.id, Jumat (8/10).
-
Melihat lagi isi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang sudah disahkan DPR
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akhirnya disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10).
Selanjutnya, RUU HPP akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera diundangkan.
“Saya menanyakan kepada anggota apakah RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan dapat disahkan menjadi undang-undang? Setuju?,” kata Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar sambil mengetok palu pasca seluruh anggota DPR RI menyepakati RUU HPP saat Rapat Paripurna, Kamis (7/10).
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa sistematika RUU HPP terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang secara garis besar memuat enam ketentuan.
-
UMKM Tumbuh, Kunci Pemulihan Ekonomi
Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih meminta agar akses untuk mendapat restrukturisasi kredit dapat diperpanjang. Alasannya, karena kondisi ekonomi yang belum normal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah memperpanjang sampai 2023. Presiden Jokowi juga akan mencarikan solusi untuk permintaan UMKM tersebut.
“Akses pembiayaan ini yang tadi Pak Presiden sampaikan. Misalnya, ada mereka yang sudah punya pinjaman tapi sudah masuk pada program restrukturisasi untuk mendapatkan top up pembiayaan kan masih sulit, nahini yang mungkin nanti akan dicarikan solusinya,” kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, pada Rabu, 15 September 2021.
-
Pada Agustus catat rekor, ini perkiraan cadangan devisa bulan September 2021
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom Bank Mandiri memperkirakan posisi cadangan devisa September 2021 tidak akan banyak berubah dari posisi pada bulan Agustus 2021.
Sebelumnya, cadangan devisa Indonesia mencetak rekor tertingginya pada Agustus 2021. Pada saat itu, Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa sebesar US$ 144,8 miliar atau melesat US$ 7,5 miliar dari posisi akhir Juli 2021 yang sebesar US$ 137,3 miliar.
“Jadi, saya melihat cadangan devisa September 2021 masih ada kemungkinan naik, tetapi bisa saja turun. Berkurang atau bertambahnya akan di kisaran US$ 1 miliar sampai US$ 2 miliar,” ujar Faisal kepada Kontan.co.id, Rabu (6/10).
-
Kemenkeu sebut restitusi pajak naik jadi Rp 144,02 triliun per Agustus 2021
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak mencatat angka restitusi atau pengembalian pajak dari kekalahan dalam kasus hukum meningkat hingga 30% hingga akhir Agustus 2021.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, secara agregat sampai dengan akhir Agustus 2021, nominal restitusi meningkat menjadi sebesar Rp 144,02 triliun atau tumbuh 15,97% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Sementara secara nominal per jenis pajak, restitusi masih didominasi oleh Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DM) sebesar Rp 94,96 triliun yang tumbuh 10,36% yoy dan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal 25/29 sebesar Rp 42,07 triliun dengan pertumbuhan 25,20% yoy.
-
Siap-siap, KTP bakal difungsikan jadi NPWP Pajak
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Berdasarkan Draf RUU HPP, setiap WP OP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pendaftaran ini sesuai wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan WP tersebut untuk mendapatkan NPWP. Draf RUU HPP juga menjelaskan dalam rangka penggunaan NIK KTP sebagai NPWP, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri akan memberikan data kependudukan dan data balikan dari pengguna kepada Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dengan basis data perpajakan.
-
Kembangkan digitalisasi, BSI perkuat layanan e-channel
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) terus mengembangkan inovasi dan digitalisasi produk untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabah dan masyarakat Indonesia.
BSI Mobile misalnya, akan menjadi salah satu aplikasi perbankan terlengkap untuk melayani seluruh kebutuhan nasabah baik kebutuhan finansial, sosial maupun spiritual.
Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, saat ini pihaknya sudah memperkuat e-channel untuk melayani transaksi nasabah yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Dengan begitu, masyarakat lebih memilih bertransaksi mobil ketimbang datang ke cabang.
-
Ada pandemi Covid-19, transaksi uang elektronik sokong bisnis UMKM
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Peran ekonomi digital dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kian nyata. Pelaku UMKM pun semakin banyak yang mengadopsi metode pembayaran digital dengan menggunakan uang elektronik berbasis aplikasi.
Pelaku UMKM merasakan dampak positif dari hadirnya uang elektronik, baik dari sisi peningkatan transaksi, pencatatan keuangan yang lebih teratur, dan meningkatkan literasi keuangan dengan membuka akses terhadap layanan keuangan perbankan dan digital.
Hal tersebut terungkap dalam survei yang dilakukan oleh CORE Indonesia terhadap 2.001 UMKM mitra di 12 kota di 8 provinsi pada awal 2021.
Hasil studi memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang dijadikan responden merasa terbantu sejak bergabung di platform pembayaran digital OVO.
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
