-
Sri Mulyani Janji Hati-hati Kelola Utang
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sangat berhati-hati terhadap kenaikan utang. Ia menyebut kenaikan utang terjadi di tengah situasi luar biasa (extraordinary) karena pemerintah harus meningkatkan belanja dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19.
“Meskipun kita dalam situasi relatif lebih kecil dibanding negara lain, dari sisi total defisit maupun rasio defisit dan total utang maupun rasio utang terhadap PDB, namun kita tetap harus hati-hati karena kenaikan jumlah utang dalam situasi yang extraordinary tetap harus dikelola secara prudent,” tutur Ani, sapaan akrabnya, dalam acara Musrenbang 2021, Selasa (4/5).
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah sebesar Rp6.445,07 triliun per Maret 2021. Sementara itu, rasio utang setara 41,64 persen dari produk domestik bruto (PDB).
-
Kapan kartu debit magnetik BNI diblokir? Ini informasinya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Terkait penggunaan kartu debit berbasis magnetic stripe, berbagai bank di Indonesia sudah menentukan batas waktunya. Hal ini selaras dengan aturan Bank Indonesia (BI), yang mewajibkan penggunaan kartu debit berbasis cip pada akhir 2021.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI pada Februari lalu menyatakan, nasabah diberikan waktu untuk menukar kartu debit magnetik menjadi kartu debit cip hingga April 2021.
Jika sampai dengan batas waktu tersebut belum dikonversi ke kartu cip, maka BNI dapat melakukan pemblokiran atau penonaktifan kartu debit tersebut.
Namun, Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom mengatakan, penonaktifan baru diberlakukan bagi kartu debit magnetik yang sudah berakhir masa berlakunya sebelum tanggal 30 April 2021.
-
Cara cek UMKM penerima BPUM 2021 lewat BNI di banpresbpum.id
KONTAN.CO.ID – Selain BRI, salah satu bank yang menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM adalah BNI. Cara cek UMKM penerima BPUM 2021 melalui BNI pun cukup mudah yakni di laman banpresbpum.id.
Pemerintah telah menyiapkan dana Rp 15,36 triliun untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Bantuan tersebut menyasar 12,8 juta pelaku usaha, dan diberikan dengan tujuan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi sektor UMKM.
Besaran bantuan yang juga disebut dengan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM ini adalah sebesar Rp 1,2 juta per pelaku UMKM
-
BI Catat Aliran Modal Asing Masuk Rp5,1 T dalam Sepekan
Jakarta, CNN Indonesia —
Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing tercatat beli bersih (net buy) sebesar Rp5,1 triliun dalam sepekan. Hal ini berdasarkan data transaksi 26 April-29 April 2021.
Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan aliran modal asing tercatat net buy di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp5,86 triliun. Namun, asing tercatat jual bersih (net sell) sebesar Rp760 miliar di pasar saham.
“Berdasarkan data transaksi 26 April – 29 April 2021, non residen di pasar keuangan domestik beli neto Rp5,10 triliun,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (1/5).
Sejak awal tahun, aliran modal asing tercatat net sell sebesar Rp2,85 triliun dari awal tahun hingga 8 April 2021.
Hal ini membuat tingkat premi risiko Credit Default Swaps (CDS) Indonesia lima tahun turun dari 77,39 basis poin (bps) per 23 April menjadi 76,00 bps di 29 April.
-
Gandeng KPU, Teten Pakai Data Pemilu untuk Salurkan BLT UMKM
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan KPU terkait pemanfaatan data Pemilu untuk penyaluran BLT UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan kerja sama ini diperlukan mengingat kementeriannya belum memiliki data terintegrasi terkait calon penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) tersebut.
“Supaya tepat sasaran kami gandeng KPU yang punya data yang sangat bagus. Karena itu kami terima kasih, nanti kami cocokkan. Karena kerumitan kami ini namanya betul NIK-nya beda, karena itu ini akan sangat menolong sekali,” ujarnya usai penandatanganan perjanjian tersebut, Kamis (29/4).
-
Menkeu Sri Mulyani targetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tembus 5,8%
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 5,8% year on year (yoy). Menkeu menyebut, proyeksi tersebut bisa tercapai apabila terjadi reformasi struktural.
Sri Mulyani optimistis, pada tahun 2022 ekonomi bisa melejit dari perkiraan pertumbuhan di 2021 yang berkisar 4,5% hingga 5,3% yoy. Agar mencapai proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan, Menkeu bilang faktor pendorong utamanya yakni investasi dan ekspor.
Menkeu memerinci dengan reformasi, pada 2022 konsumsi rumah tangga diharapkan tumbuh 5,2% yoy, konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 7,2% yoy, konsumsi pemerintah 5,2% yoy, investasi 6,6% yoy, ekspor 6,8% yoy, dan impor 6,1% yoy.
Ada empat reformasi yang diperlukan untuk mendorong ekonomi tahun depan. Pertama, human capital didisain dengan belanja negara di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Kedua, physical capital mencakup infrastruktur konvensional dan digital.
-
Ekonom Proyeksi Ekonomi Tumbuh di Bawah Target 5 Persen
Jakarta, CNN Indonesia —
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2021 masih berada di kisaran negatif, yakni minus 0,5 hingga 1 persen.
Sementara pertumbuhan atau ekspansi ekonomi diprediksi baru terjadi pada kuartal II hingga akhir 2021, yakni di kisaran 4-5 persen. Sehingga sepanjang tahun ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih di level 3-4 persen.
“Jadi memang ini pertumbuhan ekonominya masih di bawah target pemerintah yakni di atas 5 persen, karena pertumbuhannya tidak diikuti oleh pemulihan konsumsi rumah tangga yang jadi penyumbang terbesar PDB hingga 55 persen,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ‘Mendobrak Inersia Pemulihan Ekonomi’ yang digelar CORE Indonesia, Selasa (27/4).
-
Syarat Buat Perusahaan di RI Lebih Mudah dari Bikin Koperasi
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut lebih gampang membentuk perseroan terbatas (PT) daripada koperasi di Indonesia. Ini karena mendirikan koperasi butuh minimal 9 orang.
Syarat itu lebih sulit jika dibandingkan dengan mendirikan PT yang hanya mewajibkan hanya dua orang saja. Padahal, lewat UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM pemerintah sudah merampingkan syarat pendirian koperasi.
Teten menyebut sebelum aturan diubah, koperasi diwajibkan memiliki 20 orang anggota.
“Sekarang ini pendirian koperasi lebih mudah, cukup 9 orang walaupun dibandingkan rata-rata dunia hanya membutuhkan 5 orang. Ini sudah lebih murah dari sebelumnya harus 20 orang. Lebih mudah mendirikan PT daripada koperasi,” katanya pada webinar Sariagri bertajuk Kemitraan UKMK Sawit, Selasa (27/4).
-
BI: Likuiditas perekonomian naik pada bulan Maret 2021
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Likuiditas perekonomian atau uang. beredar dalam arti luas (M2) meningkat pada Maret 2021. Bank Indonesia (BI) mencatat, M2 pada bulan Maret 2021 sebesar Rp 6.888,0 triliun atau meningkat dari posisi pada bulan Februari 2021 yang sebesar Rp 6.810,5 triliun.
Meski begitu, Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, pertumbuhan M2 pada bulan Maret 2021 yang sebesar 6,9% yoy lebih rendah dari pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 11,3% yoy.
“Perlambatan tersebut terjadi pada seluruh komponennya, yaitu uang beredar dalam arti sempit (M1), uang kuasi, dan surat berharga selain saham,” ujar Erwin dalam laporannya, Jumat (23/4).
Terperinci, M1 pada Maret 2021 tercatat tumbuh 10,8% yoy. Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan bulan Februari 2021 yang sebesar 18,6% yoy.
-
Aset Keuangan Syariah Tembus Rp1.836 T per Februari 2021
Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mencatat total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.836 triliun per Februari 2021. Angka tersebut meningkat dari posisi Desember 2020 yang sebesar Rp1.803 triliun.
Meski demikian, market share keuangan syariah masih di angka 9,96 persen. Menurut Wimboh hal tersebut menunjukkan masih rendahnya penetrasi industri jasa keuangan syariah dibandingkan konvensional.
“Jangan kita berbangga. Perlu lompatan yang dituangkan dalam roadmap. Untuk itu dalam strategi kita sangat clear bahwa road map akan mendorong lembaganya harus bisa berkompetisi,” ucap Wimboh dalam Sarasehan Industri Jasa Keuangan, Jumat (23/4).
Wimboh menuturkan OJK juga telah merumuskan sejumlah strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar dapat bersaing dengan konvensional.
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
