• Pajak

    Ada meterai Rp 10.000, Ditjen Pajak kerek penerimaan bea meterai naik 54,97%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Mulai awal tahun ini pemerintah sudah menetapkan tarif baru bea meterai sebesar Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 3.000 dan Rp 6.000. Kenaikan tarif pajak atas dokumen ini, ikut mendorong peningkatan target penerimaan di akhir tahun 2021.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor menyampaikan, tahun ini pemerintah menargetkan penerimaan bea meterai sebesar Rp 11,26 triliun. Angka tersebut melonjak 54,97% dari realisasi pada akhir tahun lalu senilai Rp 5,07 triliun.

    Adanya kenaikan tarif meningkatkan kontribusi penerimaan bea meterai menjadi sekitar 0,91% dari total target penerimaan pajak 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Sebab tahun lalu, degan tarif bea meteri lama, hanya menyumbang 0,47% dari realisasi pendapatan pajak 2020.

  • Bank

    Waspada Skimming, BRI Bagikan Tips Aman Transaksi Perbankan

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kondisi pandemi yang tak menentu seharusnya diikuti oleh kewaspadaan tinggi dalam antisipasi berbagai tindak kejahatan, terlebih di sektor perbankan yang saat ini semakin dibutuhkan.

    Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Indra Utoyo mengimbau para nasabah untuk berhati-hati terhadap segala modus penipuan yang mengatasnamakan BRI. Ia pun memberi sejumlah tips agar nasabah tetap dapat bertransaksi secara cepat, aman, dan nyaman.

    Untuk pengguna internet banking atau m-banking dianjurkan selalu menjaga kerahasiaan username dan password, serta menggantinya secara berkala. Hal yang sama berlaku untuk mToken BRI.

    “Dalam melakukan komunikasi terhadap nasabah, BRI tidak pernah meminta PIN ataupun mToken kepada nasabahnya,” kata Indra dengan tegas.

  • Berita

    Rancangan SNI untuk pengujian halal sedang dirumuskan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Standardisasi Nasional (BSN) tengah memfasilitasi pemangku kepentingan merumuskan 6 rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat menjadi acuan dalam proses pengujian halal. Rancangan SNI ini disusun Komite Teknis 19-07 Metode Pengujian Biomolekuler dan Bioteknologi yang telah masuk dalam tahap jajak pendapat.

    Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia Kesehatan dan Halal BSN Wahyu Purbowasito mengatakan, perumusan rancangan SNI tersebut menyusul telah terbitnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, kecuali produk yang yang berasal dari bahan haram.

    “Dalam UU tersebut, mengamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal. Pemeriksaan proses produk halal dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang salah satu syarat pendiriannya adalah memiliki atau berkerjasama dengan laboratorium,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/2).

  • Pajak

    Ditjen Pajak: Belum ada relaksasi terkait pelaporan SPT untuk tahun ini

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, hingga saat ini, belum ada rencana relaksasi pelaporan surat pemberitahunan (SPT) tahunan. 

    “Sampai saat ini belum ada informasi dari pimpinan untuk relaksasi terkait SPT Tahunan,” terang Direktur P2Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor kepada Kontan.co.id, Kamis (25/2). 

    Sedangkan di tahun lalu, DJP merelaksasi pelaporan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP), termasuk pada peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty. Batas waktu laporan SPT juga diundur dari 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020. 

    Sementara itu, hingga hari ini, DJP mencatat realisasi penyampaian SPT tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2020 sudah masuk sebanyak 3.271.915 SPT Tahunan.

  • Bank

    BI Bakal Edarkan Uang Digital

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan menerbitkan mata uang digital. Saat ini, perumusan bank sentral mata uang digital masih dilakukan.

    Pernyataan itu dilontarkan Perry untuk menanggapi pertanyaan Pendiri CT Corp Chairul Tanjung terkait uang kripto dalam CNBC Economic Outlook 2021, Kamis (25/2).

    “Kami sedang rumuskan yang nanti kemudian BI akan terbitkan central bank digital currency,” ujar Perry.

    Perry mengungkapkan uang digital itu nantinya akan diedarkan bersama bank dan fintech secara wholesale maupun retail.

  • UKM

    Tahun depan, Kementerian Koperasi dan UKM akan lakukan sensus usaha mikro kecil

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebagai upaya percepatan transformasi usaha informal ke usaha formal pada pelaku usaha kecil dan mikro, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) berencana melakukan sensus pelaku usaha mikro dan kecil.

    Sensus tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2022. Sensus menjadi bentuk upaya diwujudkannya data tunggal pelaku UMKM.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, kesulitan saat ini yang dirasakan ialah tidak adanya data tunggal UMKM. Padahal, Teten menyebut, ada 22 kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah yang ikut andil mengurusi UMKM.

    “Kementerian kita kesulitan dalam melakukan perencanaan, pemberdayaan dan evaluasi. Oleh karena itu data tunggal menjadi prioritas kita,” kata Teten dalam konferensi pers daring sosialisasi PP nomor 7 tahun 2021, pada Selasa (23/2).

  • Pajak

    Pemerintah merelaksasi sanksi admistrasi wajib pajak bandel

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi wajib pajak (WP). Tujuannya untuk mendorong wajib pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021. 

    Secara rinci, relaksasi sanksi administrasi wajib pajak nakal tersirat dalam Bab V tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Untuk Kemudahan Berusaha. Lebih lanjut, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran wajib pajak yang diberikan relaksasi oleh pemerintah. 

  • Pajak

    Cara Membuat Akun DJP Online

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah telah meluncurkan DJP online sejak beberapa tahun lalu untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT atau membayar pajak lewat e-filing dan e-billing pajak.

    Kemunculan DJP Online tentu memudahkan Wajib Pajak sehingga cara konvensional seperti mengantre di kantor pajak tidak perlu lagi dilakukan.

    Dengan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan SPT menjadi lebih efisien dan cepat dilakukan. Akan tetapi melakukannya terlebih dahulu wajib pajak harus mendaftar di laman Ditjen Pajak.

    Cara membuat akun DJP Online pun cukup mudah. Hanya saja Anda membutuhkan EFIN terlebih dahulu untuk dapat membuat akun DJP Online.

    Berikut cara membuat akun DJP Online untuk keperluan lapor SPT dan bayar pajak.

  • Pajak

    Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.

    Di tengah pandemi Covid-19, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mengisi SPT Tahunan. Anda bisa melaporkan SPT Tahunan di rumah saja dengan mengakses situs www.pajak.go.id. Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.

    Bagi pekerja yang berstatus karyawan swasta, Anda bisa melakukan pelaporan pajak online tahunan dengan fitur e-Filing yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Namun, ada beberapa dokumen penting yang harus Anda siapkan sebelum mengisi SPT Tahunan.

  • Finansial

    4 Cara Hindari Jebakan Tumpukan Cicilan Akibat DP 0 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Bank Indonesia (BI) memberikan ‘alasan’ bagi masyarakat yang berencana mengambil rumah atau kendaraan bermotor untuk mewujudkan keinginannya lewat kebijakan baru pelonggaran uang muka (Down Payment/DP) 0 persen.

    Lewat kebijakan tersebut, mereka yang akan membeli mobil atau rumah pada 1 Maret 2021 hingga 31 Desember 2021 dapat mengambil cicilan tanpa harus membayar uang muka.

    Tak hanya itu, pemerintah juga membebaskan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil baru untuk kategori mobil sedan dan mobil 4×2 mulai 1 Maret-Mei 2021.

    Godaan untuk membelanjakan uang datang bertubi-tubi, membuat keputusan membeli rumah dan mobil di tengah pandemi menjadi sebuah keputusan yang menggiurkan.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image