• Finansial

    Utang ke pinjol ilegal tak perlu dibayar, apakah ada dasar hukumnya?

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aksi perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal semakin meresahkan masyarakat. 

    Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. OJK mendukung imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya, apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal.  

    Pemerintah meminta masyarakat yang merasa memiliki utang untuk melaporkan ke kantor polisi apabila ada ancaman penagihan.  

    Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.  

    Para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. 

  • Finansial

    4 Cara cek pinjaman online ilegal atau legal yang mudah Anda lakukan

    KONTAN.CO.ID – Ada empat cara cek pinjaman online ilegal atau legal. Cara pertama cek pinjaman online bisa Anda lakukan melalui laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 

    Selain itu, cek pinjaman online ilegal juga bisa Anda lakukan melalui kontak OJK maupun WhatsApp OJK. 

    Cara cek pinjaman online ilegal atau legal ini perlu diketahui oleh masyarakat. Sebab, saat ini marak kasus penipuan pinjaman online ilegal. 

    Bahkan, Presiden Joko Widodo turut menyoroti maraknya kasus pinjol ilegal yang menjerat masyarakat ekonomi kelas bawah. Ia mengaku banyak mendengar kabar tentang penipuan hingga tingginya bunga yang dibebankan pihak pinjol ke peminjamnya. 

  • Bank

    Selain kebijakan suku bunga, ini 10 racikan kebijakan BI untuk dorong perekonomian

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan alias BI 7 days reverse repo rate dalam Rapat Dewan Gubernur BI Oktober 2021 di level 3,50%. 

    BI juga menahan suku bunga deposit facility sebesar di level 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%.

    Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengungkapkan, ini sejalan dengan perlunya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan sistem keuangan karena ketidakpastian di pasar keuangan global.

    “Juga di tengah perkiraan inflasi yang rendah, serta upaya kami dalam mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi di tengah Covid-19.,” ujar Perry, Selasa (19/10). 

  • Finansial

    Tanpa utang bank, ini cara mendapatkan pinjaman modal usaha dari Gojek Rp 150 juta

    KONTAN.CO.ID – Jakarta. Mitra Gojek dengan layanan GoFood tak perlu pusing jika ingin menambah modal guna memperluas bisnis. Tak perlu utang ke bank, Gojek akan memberikan fasilitas pinjaman modal usaha kepada mitra hingga Rp 150 juta. Simak cara mendapatkan pinjaman modal usaha hingga Rp 150 juta dari Gojek.

    Pinjaman modal usaha hingga Rp 150 juta dari Gojek adalah salah satu layanan baru super apps tersebut. Pinjaman modal usaha hingga Rp 150 juta dari Gojek ini bernama GoModal.

  • Bank

    Perbankan syariah sukses mencatatkan kinerja positif di tengah pandemi Covid-19

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Di tengah pandemi, perbankan syariah sukses mencatatkan kinerja positif. Hal ini terlihat peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

    Direktur Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Nyimas Rohmah menyebutkan, pangsa pasar keuangan syariah hampir mencapai Rp 2.000 triliun pada Juli 2021. Nilai itu di luar saham syariah. 

    “Angka itu market share sebesar 10,11% dari total industri keuangan nasional. Sementara itu jika dilihat dari sisi industri perbankan sendiri maka angka market share-nya baru mencapai 6,59%,” kata Nyimas, dalam Virtual Seminar Perbankan Syariah yang digelar LPPI, Kamis (14/10).

  • OJK

    Tata Ulang Ekosistem P2P Lending atau Pinjaman Online, OJK Siapkan Regulasi Baru

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perhatian penuh pada upaya pemberantasan pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjaman online ilegal juga menjadi salah satu agenda materi pembahasan OJK dalam Rapat Kerja Strategis yang dilakukan secara hybrid, di Manado 14-15 Oktober kemarin.

    Wimboh Santoso Ketua Dewan Komisioner OJK, menyampaikan sejumlah rencana kebijakan otoritas menyikapi perkembangan pinjaman online alias peer to peer lending (P2P lending). Salah satunya adalah menata ulang ekosistem pinjaman online.

  • Finansial

    OJK akan lakukan moratorium penerbitan izin pinjol

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tata kelola pinjaman online (pinjol) harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik mengingat telah ada lebih dari 68 juta rakyat yang mengambil bagian di dalam aktivitas kegiatan teknologi finansial tersebut. Perputaran dana atau omzet dari pinjol juga telah mencapai Rp 260 triliun.

    Namun demikian, mengingat banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjol, maka Jokowi memberikan arahan yang sangat tegas dalam rapat yang membahas hal tersebut di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Oktober 2021.

  • Bank

    OJK siapkan sistem penilaian untuk menentukan kelayakan bank digital

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Saat ini sudah banyak bank di Tanah Air yang mengklaim diri sebagai bank digital, mulai dari kelompok bank besar hingga bank-bank kecil. Klaim itu seiring dengan peluncuran layanan-layanan digital yang dilakukan.

    Hal ini muncul lantaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan mengeluarkan lisensi khusus sebagai bank digital kepada perbankan yang mentransformasikan layanannya dari trandisional ke digital. Dalam aturan OJK, jenis bank hanya ditetapkan dua yakni bank umum dan  bank perkreditan rakyat (BPR). 

  • Berita

    IMF pangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia jadi 3,2% pada 2021

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menambah daftar lembaga yang memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia pada tahun ini. 

    Lembaga tersebut menyunat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 3,2% year on year (yoy), atau turun 0,7% poin dari perkiraan Juli 2021 yang sebesar 3,9% yoy.  Tak hanya Indonesia, IMF juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global, dari yang sebelumnya 6,0% yoy menjadi 5,9% yoy. 

    Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2021, IMF menyebut ini tak lepas dari adanya perkembangan varian delta di global, termasuk Indonesia.  “Sebenarnya sudah terlihat momentum pemulihan ekonomi dunia. Namun, momentum ini melambat karena pandemi Covid-19 masih menjadi risiko utama,” tulis IMF dalam laporannya, Rabu (13/10). 

  • Pajak

    Penjelasan Ditjen Pajak soal penerapan azas ultimum remedium di UU HPP

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Rezim perpajakan baru segera berlaku setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan DPR. Di UU HPP tersebut salah satunya mengatur juga soal penerapan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana pajak.

    Prinsip ultimum remedium ini intinya menjadikan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum pajak. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmardin Noor, azas ultimum remedium dikenal di hukum pidana,  sehingga pada penerapannya pun terkait tindak pidana bukan dalam sengketa pajak.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image