• Bank

    Simpanan nasabah perbankan tetap meningkat di era suku bunga rendah

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Simpanan dana nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) perbankan terus tumbuh meski bunga acuan Bank Indonesia (BI) berada di titik terendah sepanjang sejarah. 

    Berdasarkan data BI, simpanan nasabah perbankan mencapai Rp 6.880,5 triliun, naik 7,8% yoy pada September 2021. Realisasi itu berasal dari simpanan giro Rp 1.824,1 triliun, tabungan Rp 2.311,8 triliun dan simpanan berjangka Rp 2.744,6 triliun. 

    Seiring pertumbuhan positif kinerja industri, sejumlah perbankan juga torehkan pertumbuhan bisnis. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, misalnya, berhasil menjaga likuiditas yang tercermin dalam peningkatan DPK sebesar 18,5% yoy menjadi Rp 1.214 triliun pada September 2021.

  • Finansial

    Kenali, ini 7 ciri pinjol ilegal yang perlu diwaspadai masyarakat

    KONTAN.CO.ID – Jakarta.  Pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal kini masih merugikan masyarakat. Maraknya penawaran pinjol ilegal dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah membuat Anda harus ekstra hati-hati.

    Agar tidak terjebak dengan pinjol ilegal, masyarakat harus mengenali macam-macam modusnya. 

    Beberapa modusnya adalah melakukan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, menggunakan nama produk yang mirip dengan financial technology (fintechlending legal, dan langsung mentransfer uang ke korbannya. 

  • Pajak

    Perubahan rentang penghasilan tarif PPh OP untungkan 2 juta wajib pajak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah telah merubah ketentuan tarif dan bracket pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tujuannya untuk memberikan asas keadilan.

    Lebih lanjut, dalam UU HPP diperkenalkan lima lapisan penghasilan. Pertama, penghasilan sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Kedua, penghasilan lebih dari Rp 60 juta hingga Rp 250 juta dikenakan pajak 15%.

    Ketiga, penghasilan lebih dari Rp 250 juta sampai dengan Rp 500 juta tarif PPh yang dikenakan 25%. Keempat, penghasilan di atas Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 miliar sebesar 30%. Kelima, penghasilan di atas Rp 5 miliar dibandrol PPh OP sebesar 35%. Sebagai catatan, rentang penghasilan tersebut berdasarkan penghasilan dalam satu tahun.

  • LPS

    LPS pastikan akan terus mendukung kebijakan penurunan suku bunga

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan akan terus mendukung kebijakan dari Bank Indonesia (BI) terkait penurunan suku bunga utamanya suku bunga pinjaman.  Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, langkah ini bertujuan agar sektor finansial dapat lebih efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi Indonesia.

    “Ke depan kami akan hindari jika terjadi keterlambatan dalam menurunkan tingkat bunga penjaminan atau TBP, karena TBP sangat berpengaruh pada deposito dan suku bunga pinjaman pada akhirnya,” ujarnya dalam konferensi pers berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), digelar secara virtual pada Selasa (26/10). 

  • Makro

    Sri Mulyani: Stabilitas sistem keuangan di kuartal III-2021 dalam kondisi normal

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) untuk kuartal III 2021 berada dalam kondisi normal seiring dengan penurunan signifikan dari kasus pandemi Covid-19.

    Sri mulyani mengatakan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), telah menyepakati untuk komitmen bersama-sama memperkuat sinergi dalam menjaga dan mendukung momentum pemulihan ekonomi dan juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan.

  • Bank

    OJK segera merilis aturan keamanan siber di sektor perbankan

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Perkembangan digitalisasi meningkatkan risiko terhadap keamanan siber di sektor perbankan. Hal ini seiring dengan maraknya serangan siber yang terjadi di Indonesia.

    Mengantisipasi hal itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana mengeluarkan panduan untuk melawan serangan siber yang tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) demi menjaga keamanan transaksi dan data nasabah. 

    “Saya sudah perintahkan Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP), untuk segera membuat POJK-nya,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, pada peluncuran Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan di Jakarta, Selasa (26/10). 

  • Pajak

    Hingga September 2021, penerimaan pajak dari sektor usaha terus membaik

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Kementerian Kuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan pajak dari semua sektor usaha hingga September 2021 terus mengalami perbaikan. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan pada periode Januari-September 2021 tumbuh 13,7% pada kuartal III 2021, setelah sebelumnya pada tahun lalu dan bulan yang sama terkontraksi 17,1%.

    Sri Mulyani menjelaskan, perbaikan penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan semakin terlihat jika dilihat secara kuartalan. Pada kuartal III 2021, pertumbuhannya mencapai 31,7%, pada kuartal II-2021 tumbuh 17,0%, sementara pada kuartal I/2021 masih minus 7,3%.

  • Makro

    BI perkirakan inflasi Oktober 2021 sebesar 0,08% mom

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memperkirakan terjadi peningkatan harga (inflasi) pada bulan Oktober 2021. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga BI pada minggu ketiga Oktober 2021, perkembangan inflasi diperkirakan sebesar 0,08% mom. 

    “Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Oktober 2021 secara tahun kalender sebesar 0,88% ytd dan secara tahunan sebesar 1,62% yoy,” ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Minggu (24/10). 

  • Pajak

    Pemerintah klaim telah tindak lanjuti ribuan triliun pajak hasil data AEoI

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA.  Pasca tax amnesty tahun 2016-2017, pemerintah telah mampu menjaring data wajib pajak di lintas negara melalui Automatic Exchange of Information (AEoI). Upaya tersebut berjalan hingga saat ini.

    Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, dengan AEoI, pemerintah terus mendapatkan akses dan informasi data wajib pajak untuk mengejar kewajiban perpajakannnya.

    Kata Prastowo, hasilnya, pemerintah telah menindaklanjuti ribuan triliun harta para wajib pajak. Angka tersebut berasal dari  sekitar 250.000 laporan pemeriksaan dalam tiga tahun terakhir.

    “Terakhir ada 400 lebih kasus yang disidik naik kepenuntutan. Kemudian tidak terhitung yang membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan kemudian membayar,” kata Prastowo dalam Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) yang diselenggarakan oleh Redaksi Kontan.co.id, Jumat (22/10).

  • Finansial

    Utang ke pinjol ilegal tak perlu dibayar, apakah ada dasar hukumnya?

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Aksi perusahaan pinjaman online (pinjol) ilegal semakin meresahkan masyarakat. 

    Terkait hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turun tangan. OJK mendukung imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tak lagi membayar tunggakan utang beserta bunganya, apabila sudah terlanjur meminjam uang ke pinjaman online tak berizin alias pinjol ilegal.  

    Pemerintah meminta masyarakat yang merasa memiliki utang untuk melaporkan ke kantor polisi apabila ada ancaman penagihan.  

    Dalam perang melawan perusahaan pinjol ilegal, pemerintah dan OJK memutuskan untuk mengenakan pasal berlapis secara perdata maupun pidana bagi para pelaku pinjol ilegal.  

    Para pelaku pinjol ilegal tersebut akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen. 

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image