• Makro

    Simak ulasan BI soal rupiah digital atau central bank digital currency (CBDC)

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) tengah merumuskan pembuatan mata uang digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) dengan kata lain rupiah digital.

    Dalam unggahan di laman Instagram BI @bank_indonesia, dijelaskan bahwa rupiah digital ini akan berbentuk uang digital yang akan diterbitkan dan dikendalikan oleh bank sentral.

    “Sehingga, pasokannya bisa ditambahkan atau dikurangi oleh bank sentral untuk mencapai tujuan ekonomi. Ini menjadi simbol kedaulatan negara atau sovereign currency yang diterbitkan oleh bank sentral dan menjadi bagian dari kewajiban moneter,” tulis BI, Minggu (29/5).

    Nah, rencana penerbitan CBDC ini dilandasi oleh tiga pertimbangan. Pertama, sebagai alat instrumen pembayaran yang sah di Indonesia.

    Kedua, mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ketiga, menghadirkan pilihan instrumen pembayaran berbasis teknologi.

  • OJK

    OJK menilai sektor jasa keuangan hingga April 2021 masih solid, ini indikatornya

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor jasa keuangan hingga data April 2021 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga.

    OJK menilai pemulihan ekonomi global terus berlanjut seiring pulihnya aktivitas perekonomian negara ekonomi utama dunia. Di domestik, indikator perekonomian seperti sektor rumah tangga dan korporasi mengindikasikan perbaikan. Mobilitas penduduk di kuartal ke-2 meningkat signifikan yang diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi.

    OJK terus menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional dengan senantiasa bersinergi bersama para pemangku kepentingan dalam mengeluarkan berbagai kebijakan.

    OJK juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan menerbitkan kebijakan yang membantu mempercepat pemulihan ekonomi serta mendorong potensi ekonomi alternatif baru sesuai dengan keunggulan masing-masing daerah.

  • LPS

    LPS dorong BPRS-BPRS tingkatkan kontribusi ke UMKM

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPR/BPRS) masih menunjukkan eksistensinya selama pandemi Covid-19 melanda Tanah Air. Bahkan kontribusinya terus meningkat, terutama dalam pembiayaan kredit kepada pelaku UMKM.

    Hal ini dibuktikan dengan penghimpunan dan penyaluran dana BPR-BPRS masih tumbuh positif di triwulan-I tahun 2021. Misalnya untuk dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 5,15% (yoy), kredit tumbuh 1,98% (yoy), dan permodalan  yang masih cukup kuat (CAR BPR 34,02% dan CAR BPRS 23,98%).  

    Atas kinerja itu, industri BPR-BPRS terus mendapat sorotan positif. Bukan hanya di mata publik, tapi juga dalam perspektif para pejabat. Harapan tinggi juga disematkan pada bank milik anak negeri ini, agar terus memberikan manfaat kepada masyarakat.

  • Berita

    PPKM mikro akan diterapkan di semua provinsi mulai 1 Juni

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM mikro) mulai dari 1 hingga 14 Juni mendatang.

    “Untuk PPKM mikro tahap selanjutnya 1 sampai 14 Juni mendatang,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dikutip dari setkab.go.id, Senin (24/5).

    Selain diperpanjang, pemerintah juga memperluas cakupan PPKM mikro di empat provinsi, yaitu Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, serta Sulawesi Barat. Dengan demikian, total 34 provinsi atau seluruh wilayah di Indonesia akan menerapkan kebijakan tersebut.

    Airlangga menyebut, ditambahnya cakupan wilayah PPKM mikro karena adanya kenaikan kasus Covid-19 di beberapa daerah. “Terdapat penambahan empat provinsi dari periode sebelumnya yaitu Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara, yang mengalami peningkatan kasus aktif, serta Sulawesi Barat,” ujar dia.

  • Bank

    Transaksi digital perbankan semakin melesat

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Transaksi digital perbankan di Indonesia melesat. Ini sejalan dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital, dan akselerasi digital banking. 

    Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi digital banking pada April 2021 mencapai  572,8 juta transaksi atau melonjak 60,27% secara year on year (yoy). Adapun nilai transaksinya tumbuh 46,36% yoy hingga mencapai Rp 3.114,1 triliun.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital semakin tinggi seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluasnya pembayaran digital dan akselerasi digital banking. “Kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dan akselerasi transaksi ekonomi dan keuangan digital,” kata Perry dalam konferensi pers virtual pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur, Selasa (25/5).

  • Makro

    Selain kebijakan suku bunga acuan, ini tujuh jurus BI perkuat ketahanan ekonomi

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menahan suku bunga acuan alias BI 7 daya reverse repo rate dalam Rapat Dewan Gubernur BI Mei 2021 di level 3,50%. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, kebijakan ini sejalan dengan perlunya bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. 

    “Ini konsisten dengan perkiraan inflasi yang rendah dan upaya menajga stabilitas nilai tukar rupiah dan mempercepat upaya pemulihan ekonomi,” ujar Perry, Selasa (25/5). 

    Selain menahan suku bunga acuan, bank sentral juga menahan suku bunga deposit facility sebesar di level 2,75% dan suku bunga lending facility di level 4,25%. 

    Tak hanya itu, Perry juga berjanji BI akan tetap mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif dan mempercepat sistem pembayaran Indonesia. 

  • Makro

    10 Tanda Ekonomi RI Sembuh dari Corona Versi Sri Mulyani

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan ada 10 tanda ekonomi Indonesia mulai pulih dari tekanan pandemi virus corona atau covid-19.

    Tanda pertama berasal dari indeks keyakinan masyarakat yang meningkat ke kisaran 101,5. Keyakinan masyarakat, kata Ani, sudah kembali ke level optimis dan jauh melampaui masa awal pandemi.

    Kedua, aktivitas masyarakat yang meningkat pada Maret, April, dan Mei 2021.

    “Ada peningkatan mobilitas sampai 14 Mei, ini tentu dengan catatan covid-19 bisa kita kendalikan,” ucapnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2021, Selasa (25/5). .

    Ketiga, indeks penjualan ritel mencapai kisaran 188 per Maret lalu naik lagi menjadi 209 pada April 2021.

  • Pajak

    Sri Mulyani akan pajaki penghasilan orang di atas Rp 5 miliar per tahun sebesar 35%

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya berencana akan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%. Tarif itu ditujukan untuk orang yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun.

    Menkeu menekankan lapisan pajak baru tersebut bertujuan untuk menyasar orang kaya raya atau high wealth individual (HWI). Menuruntnya, meski ada pandemi virus corona masyarakat dengan kelas ekonomi tersebut tidak begitu terdampak.

    “Itu hanya sedikit sekali orang yang masuk di kelompok ini, mayoritas masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah baik dari sisi bracket maupun tarifnya,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/5).

  • Finansial

    Waspada Skema Penipuan Berkedok Investasi yang Kian Marak

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kasus investasi bodong alias ilegal ternyata masih membanjiri Indonesia hingga saat ini. Hal ini terjadi karena masyarakat tergiur mendapatkan keuntungan yang tinggi, apalagi saat pendapatan yang sedang menurun.

    Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui konsep dasar dalam berinvestasi, seperti prinsip high risk, high return. Ini membuat masih adanya masyarakat yang terbuai investasi ilegal dengan iming-iming bunga atau keuntungan tinggi, tetapi rendah risiko.

    Lantas, apa saja ciri utama dari investasi bodong? Pertama, investasi bodong tidak memiliki izin badan hukum, izin badan usaha, atau izin produk. Jika institusi tersebut memiliki izin usaha, umumnya kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin. Jadi, izin usaha tersebut menjadi kedok menjalankan kegiatan usaha yang sebenarnya tidak berizin.

    Kemudian, ciri kedua adalah selalu memberikan iming-iming memberikan imbal hasil yang sangat tinggi, cepat mendapat uang, dan tanpa risiko. Selanjutya, keberadaan mereka disamarkan, terutama alamat dan struktur kepengurusan.

  • UKM

    Kredit Bank Minim ke UMKM, Menteri Bahlil Mengaku Miris

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengaku miris dengan minimnya kredit bank kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    Ia mengatakan dari Rp5.700 triliun kredit landing yang diberikan bank kepada perusahaan di Indonesia, hanya 18,2 persennya yang diberikan kepada UMKM.

    “[Kredit untuk] UMKM kita tidak lebih dari Rp1.127 triliun atau sama dengan 18,2 persen,” kata Bahlil ketika memberikan kuliah umum yang disiarkan melalui Youtube Universitas Citra Bangsa, Sabtu (22/5).

    Ia menjelaskan secara total bank mengeluarkan kredit landing sebesar Rp6.000 triliun yang didistribusikan pada perusahaan. Sebanyak Rp300 triliun diberikan kepada perusahaan yang berinvestasi ke luar negeri.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image