• Pajak

    Ditjen Pajak Kemenkeu tunjuk Amazon sebagai pemungut PPN

    KONTAN.CO.ID –  JAKARTA. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menunjuk empat perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektonik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Empat pelaku usaha tersebut yakni:

    1. Amazon.com.ca, Inc.
    2. Image Future Investment (HK) Limited
    3. Dropbox International Unlimited Company
    4. Freepik Company S.L.

    “Dengan penunjukan ini maka sejak 1 April 2021 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor, Selasa (30/3).

    Adapun jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10% dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN.

  • Pajak

    Aktivitas transfer pricing diawasi kantor pajak, ini kata DDTC

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan guna mengejar target penerimaan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap pajak wajib pajak indikasi transfer pricing.

    Adapun Ditjen Pajak telah mengatur jenis-jenis dokumen penentuan harga transfer melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.

    Neilmaldrin menyampaikan terkait dengan penghindaran pajak, yang perlu diketahui bersama bahwa penghindaran pajak merupakan suatu tindakan meminimalkan beban pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan celah (loophole) ketentuan perpajakan. Praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak negara.

  • Makro

    Dampak Ekonomi dari Lampu Hijau Mudik Lebaran Tak Setimpal

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Pemerintah memberikan lampu hijau mudik lebaran 2021. Ini disinyalkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan melarang masyarakat untuk mudik lebaran tahun ini.

    Untuk itu, Budi mengungkap Kemenhub akan membuat mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Gugus Tugas Covid-19. Pasalnya, ia menyadari ada potensi lonjakan pemudik Lebaran tahun ini mengingat sebagian masyarakat sudah menerima vaksin covid-19.

    “Terkait dengan mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah lewat Kemenhub tidak akan melarang. Kami akan koordinasi dengan Gugus Tugas bahwa mekanisme mudik akan diatur bersama dengan pengetatan, dan lakukan tracing pada mereka yang mereka yang akan berpergian,” ujar Budi dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI, Selasa (16/3).

    Rencana tersebut sangat kontradiktif dengan kondisi penyebaran pandemi covid-19 yang belum reda meski sudah berjalan satu tahun lamanya. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan izin kegiatan mudik bisa membuat perjuangan melawan pandemi covid-19 selama 12 bulan ini menjadi sia-sia. Belum lagi, tren kasus baru covid-19 selalu meningkat usai liburan panjang.

  • Finansial

    Siasat Lepaskan Diri dari Jeratan Pinjol Jelang Lebaran

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Lebaran identik dengan kenaikan pengeluaran karena muncul berbagai pos kebutuhan baru, mulai dari mudik, beli baju baru, zakat, dan sebagainya. Sebagian besar, pengeluaran saat sebulan ramadan dan Idulfitri cenderung bersifat konsumtif.

    Peningkatan kebutuhan finansial masyarakat jelang Lebaran itu, biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) untuk menawarkan pinjaman. Tak hanya perusahaan pinjol legal, pinjol ilegal juga bergerilya mencari nasabah yang membutuhkan dana saat lebaran.

    Perencana keuangan Finansia Consulting Eko Endarto mengatakan dana pinjol yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif sebetulnya mengandung risiko karena dana tersebut tidak diputarkan sebagai modal. Selain itu, bunga pinjol cenderung lebih tinggi dibandingkan pinjaman perbankan, sehingga dikhawatirkan nasabah tidak bisa mengembalikan dana sesuai dengan tenggat waktu.

  • Makro

    Pemulihan ekonomi bisa lebih cepat berkat sinergi yang kuat

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah mengubah arah sosial ekonomi global secara signifikan. Krisis kesehatan ini masih persisten menyebar di seluruh dunia, dengan kasus kumulatif lebih dari 123 juta dan memakan korban jiwa hingga 2,7 juta per 20 Maret 2021.

    Kebijakan extraordinary serta kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, mampu mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam di 2020. Indonesia masih mampu menunjukkan resiliensi ekonominya meskipun ada kontraksi pertumbuhan sebesar minus 2,1%, salah satu yang terkecil dibanding negara G-20 dan ASEAN.

    “Bisa cepat, karena kami terus berkomunikasi dengan DPR, kami secara transparan menyampaikan ini yang kita hadapi, kami merespon seperti ini, dan kemudian DPR membahasnya bersama kita.  Alhamdulillah kita selama ini didukung. Kemudian kita perlu untuk akselerasi di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa memberikan tadi penciptaan kesempatan kerja, mengembalikan lagi kesejahteraan masyarakat dalam suasana seperti ini,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Temu Stakeholder untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional di Semarang, bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, Kamis (25/3).

  • Pajak

    Cara lapor SPT online tapi lupa EFIN

    KONTAN.CO.ID – Jakarta. Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2020 akan ditutup pada 31 Maret 2021. Bagaimana jika ingin lapor SPT SPT secara online tapi lupa Electronic Filing Identification Number (EFIN)?

    Seperti diketahui, saat ini cara mudah lapor SPT adalah melalui online. Tak perlu antri, Anda bisa mudah lapor SPT secara online.

    Seperti diketahui, setiap warga negara berpenghasilan dan telah terdaftar sebagai wajib pajak ditandai dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) diharuskan melaporkan SPT PPh setiap tahunnya. Rutinitas ini dilakukan untuk melaporkan pendapatan dan pajak yang telah dipotong kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

    Ketentuan lapor SPT diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dilansir dari laman www.pajak.go.id, lapor SPT PPh tahun 2020 sudah dimulai sejak 1 Januari 2021.

  • UKM

    Anggaran Bantuan Usaha Mikro Tembus Rp15,36 T pada 2021

    Jakarta, CNN Indonesia — 

    Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran senilai Rp15,36 triliun untuk program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bansos UMKM yang dilanjutkan pada 2021. Bantuan itu akan diberikan ke 12,58 juta penerima.

    “Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM sedang dalam proses menyiapkan penyaluran dan pencairannya,” ujar Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Kunta Wibawa Dasa Nugraha saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2021 secara virtual, Selasa (23/3).

    Bersamaan dengan alokasi anggaran yang sudah ada, Kunta mengatakan kemungkinan dananya sudah bisa dicairkan pada minggu ini. Tetapi, tinggal menunggu kesiapan dari Kementerian Koperasi dan UKM.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan kementeriannya akan terus mengawal program ini. Hanya saja, pelaksanaan teknis tetap harus menunggu aba-aba dari Kementerian Koperasi dan UKM.

  • Finansial

    Sri Mulyani: Transformasi digital jadi alternatif untuk negara kembali bangkit

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, tak melulu membawa dampak negatif. Ada hikmah yang bisa dipetik, yaitu terkait perkembangan digitalisasi yang lebih masif. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital memang mau tak mau harus dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya, transformasi digital menjadi salah satu alternatif untuk negara ini bisa selamat (survive) dan kembali bangkit. 

    “Sekarang banyak juga usaha seperti UMKM yang menggunakan platform digital dan dia survive. Di Kementerian Keuangan dan pemerintahan sendiri, kami menggunakan fasilitas digital untuk memperkuat koordinasi. Tidak mudah, tetapi memang realita yang kita hadapi,” ujar Sri Mulyani, Selasa (23/3) via video conference. 

  • Pajak

    Ditjen Pajak telah tentukan daftar sasaran sektor usaha hingga 2024

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menentukan daftar sasaran penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha dari 2021 hingga 2024. Caranya dengan menguji kepatuhan material bidang usaha terkait.

    Terdekat, Ditjen Pajak akan membidik sektor informasi dan komunikasi, industri makanan dan minuman, perdagangan, serta industri farmasi dan kesehatan di tahun 2021.

    Kemudian, menggali potensi pajak sektor jasa keuangan, elektronik, konstruksi, serta pertanian, perikanan, dan kehutanan di tahun 2022.

    Selanjutnya, menelisik pajak sektor pertambangan, akomodasi, tekstil, dan pakaian jadi di tahun 2023. Lalu, otoritas bakal mengoptiomalkan penerimaan pajak dari sektor usaha real estat dan industri pendukungnya di tahun 2024. 

    Berdasarkan informasi yang didapat Kontan.co.id, untuk mengejar pundi-pundi penerimaan negara dari sektor usaha prioritas, Ditjen Pajak telah mengatur enam langkah teknis strategis.

  • UKM

    Mendag akan panggil pelaku e-commerce bahas aturan diskon e-commerce

    KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan memanggil perwakilan pelaku e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya untuk membahas aturan mengenai e-commerce yang sedang digodok pemerintah. Aturan tersebut juga berhubungan dengan pengaturan terkait diskon e-commerce untuk mencegah adanya predatory pricing dalam perdagangan elektronik.

    “Rancangannya sudah hampir jadi, minggu depan akan juga memanggil, mungkin kalau tidak keburu akhir bulan ini. Awal bulan depan sebelum puasa kita akan panggil seluruh pemain secara bersama-sama untuk public hearing dengan mereka,” ujar Lutfi dalam konferensi pers, Jumat (19/3).

    Menurutnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan melakukan komunikasi dan memberi waktu kepada para pelaku e-commerce sebelum memutuskan aturan tersebut. Dia juga menyebut pihaknya tengah melakukan finalisasi aturan tersebut dengan berbagai kementerian.

    Menurut Lutfi, Kemendag sudah memanggil seluruh stakeholder di bidang e-commerce, baik lokal maupun internasional, untuk membicarakan tentang perdagangan digital yang adil di Indonesia.

Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned 
close-image