-
KJA Andita Gunawan – Accurate Digital Partner
-
KJA Andita Gunawan Peduli CORONA
-
Jaga stabilitas rupiah, BI diperkirakan masih tahan suku bunga acuan
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Permata memperkirakan bahwa Bank Indonesia (BI) akan mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Mei 2021.
Kepala ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, salah satu pertimbangan BI adalah masih dibutuhkannya tingkat suku bunga yang relatif rendah agar proses pemulihan ekonomi tetap berjalan.
“Di sisi lain, BI diperkirakan akan memilih untuk menjaga stabilitas nilai tukar, seiring dengan risiko dari The Fed terkait kebijakan tapering off,” ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (16/6).
-
Neraca perdagangan Mei 2021 surplus US$ 2,36 miliar
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Neraca perdagangan Indonesia Mei 2021 masih mencetak surplus. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca perdagangan pada bulan Mei 2021 sebesar US$ 2,36 miliar.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, surplus ini cenderung meningkat bila dibandingkan dengan surplus pada bulan April 2021 yang sebesar US$ 2,19 miliar.
Bahkan, bila dilihat dari awal tahun 2021, surplus bulan Mei 2021 ini merupakan yang tertinggi selama tahun berjalan. Dan ini merupakan surplus yang ke 13 kalinya sejak tahun 2020.
“Capaian ini perlu diapresiasi, tentunya kita berharap ke depan neraca perdagangan kita akan mengalami surplus dengan tren yang lebih tinggi lagi,” ujar Suhariyanto, Selasa (15/6) via video conference.
-
Ironi Pajak Era Jokowi: Si Miskin Tercekik, Si Kaya Diservis
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah Presiden Jokowi mengotak-atik aturan pajak dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Beleid itu sudah dibawa ke DPR dan masuk dalam Prolegnas 2021 yang diprioritaskan selesai untuk dapat diimplementasikan.
Teranyar,
pemerintah berniat memungut pajak pertambahan nilai (PPN) bagi barang kebutuhan pokok alias sembako, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, hingga gula konsumsi.
Penarikan PPN juga akan menyasar hasil pertambangan dan pengeboran, misalnya emas, batu bara, minyak dan gas bumi, dan hasil mineral bumi lainnya. Kemudian, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, dan jasa pengiriman surat dengan perangko.
-
Ditjen Pajak Buka Suara soal PPN Sembako dan Sekolah
Jakarta, CNN Indonesia —
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan membantah telah mengeluarkan informasi soal rencana pemerintah memberlakukan PPN sembako atau jasa pendidikan di Indonesia. DJP menyatakan pemerintah tidak pernah membuat pernyataan terkait hal itu.
“Berkenaan dengan maraknya pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sembako maupun jasa pendidikan di Indonesia dengan ini disampaikan bahwa berita yang beredar merupakan informasi yang tidak berasal dari sumber resmi pemerintah,” kata DJP dalam pernyataan resminya, Minggu (13/6).
Meskipun demikian, DJP membenarkan pemerintah sedang menyiapkan kerangka kebijakan perpajakan, termasuk perubahan pengaturan soal PPN. Rencana itu muncul sebagai respons atas ekonomi dalam negeri yang tertekan pandemi corona.
-
Pemerintah targetkan 30 juta pelaku UMKM masuk ekosistem digital
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Kamis (10/6), menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, berdasarkan data dari Indonesian E-Commerce Association (idEA) terdapat 13,7 juta pelaku UMKM Indonesia yang sudah tergabung ke dalam ekosistem digital hingga Mei 2021.
“Saat ini, kalau berdasarkan data dari Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) per Mei 2021 itu sudah mencapai 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah onboarding di ekosistem digital atau sekitar 21 persen,” kata Teten dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (11/6).
-
Kemenkeu Akui Rasio Perpajakan Turun Sejak 2016
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rasio perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (tax ratio) dalam tren menurun dalam lima tahun terakhir. Rasio perpajakan ini mencakup rasio pajak dan bea cukai.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menuturkan perlu upaya keras dari pemerintah untuk mendorong angka tax ratio tersebut.
“Tax ratio dalam lima tahun terus menurun, ini yang membuat kami harus berpikir keras mengenai bagaimana membuat perpajakan kita itu semakin sesuai dengan struktur perekonomiannya, karena kita tahu ekonomi tumbuh dan pertumbuhan sektoral beda-beda,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR, Kamis (10/6).
-
Nantinya, bakal ada e-KTP digital yang bisa disimpan di ponsel
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Tak lama lagi, Indonesia akan menerapkan identitas digital (digital ID). Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan identitas digital dengan melakukan digitalisasi informasi data KTP elektronik (e-KTP).
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa identitas digital ini nantinya akan bisa disimpan di dalam ponsel. Data e-KTP tersebut akan dipindah dari blangko fisik ke digital.
Zudan memberikan contoh pemanfaatan e-KTP digital ini. Salah satunya adalah untuk melihat penduduk non-permanen di suatu wilayah.
Misalnya, HP (dengan e-KTP digital) itu dalam satu tahun bertempat tinggal di wilayah Sumedang (Jawa Barat), namun, KTP elektroniknya beralamat di Sukabumi (Jabar).
-
Sembako Bakal Kena PPN
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. PPN juga akan dikenakan pada barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
Kebijakan itu akan tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
Pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A draf revisi UU Nomor 6 yang didapat CNNIndonesia.com.
Dalam draf beleid tersebut, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN. Dengan penghapusan itu berarti barang itu akan dikenakan PPN.
-
Ini keuntungan alumni peserta tax amnesty dari program pengampunan pajak
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana akan menggelar pengampunan pajak dalam dua program. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), sekaligus menambah pundi-pundi penerimaan negara di tahun depan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang rencananya dibahas oleh pemerintah dan parlemen di tahun ini sebab sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021.
Dalam draf revisi UU KUP yang dihimpun Kontan.co.id, program pertama pengampunan pajak yakni ditujukan kepada WP peserta tax amnesty 2016-2017. Mereka dapat mengungkapkan harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak (DJP) belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud.
Harta yang diperoleh para alumni tax amnesty tersebut terhitung sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Nantinya, dalam program pengampunan pajak teranyar, penghasilan WP terkait dikenai Pajak Penghasilan (PPh) final.
-
Jangan sampai terlilit utang, ini ciri pinjol ilegal yang harus diketahui
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Beberapa waktu terakhir, pinjaman online (pinjol) masih terus memakan korban. Terbaru, seorang guru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, diberitakan terlilit utang dari pinjaman online hingga ratusan juta rupiah.
Dilansir dari Kompas.com, guru honorer bernama Afifah Muflihati (27) mulanya meminjam dana sebesar Rp 3,7 juta dari sebuah pinjol, yakni Pohon Uangku. Ia memperkirakan dapat menyelesaikan pinjaman tersebut selama tiga bulan. Namun ternyata, tenor pinjaman tersebut hanya tujuh hari.
Karena ancaman teror yang menyatakan akan menyebar data pribadinya, Afifah pun merasa ketakutan hingga kemudian kembali meminjam uang lewat aplokasi pinjol lain.
Jumlah pinjol tempat ia berutang pun bertambah hingga lebih dari 20 aplikasi. Secara keseluruhan, total utang Afifah pun membengkak hingga Rp 206,35 juta.
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
