-
KJA Andita Gunawan – Accurate Digital Partner
-
KJA Andita Gunawan Peduli CORONA
-
Membaca Tujuan dan Dampak Merger Gojek-Tokopedia
Jakarta, CNN Indonesia —
Desas desus merger Gojek dan Tokopedia akhirnya terjawab. Kedua perusahaan akhirnya membenarkan kabar yang telah beredar di publik sejak setahun terakhir dengan pengumuman merger menjadi Grup GoTo pada Senin (17/5).
GoTo diklaim menjadi kolaborasi usaha terbesar di Indonesia sekaligus kolaborasi terbesar antar dua perusahaan internet dan layanan media di Asia pada saat ini. Nantinya, kedua perusahaan akan saling melengkapi untuk berbagai layanan kepada konsumen, mulai dari e-commerce, pengiriman barang dan makanan, transportasi, hingga keuangan.
Aksi korporasi ini coba dibaca oleh Peneliti Center of Innovation and Digital Economy Indef Nailul Huda. Menurut Huda, merger Gojek dan Tokopedia memang mau tidak mau perlu dilakukan karena persaingan di sektor ekonomi digital Indonesia semakin mengerucut ke pemain besar.
Dominasinya bahkan sudah menembus ke level Asia Tenggara (ASEAN). Pertama, ada SEA Group dengan salah satu lini usahanya e-commerce Shopee.
-
Transaksi uang elektronik melesat pada momen Ramadan hingga Lebaran
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Transaksi elektronik melalui dompet digital meningkat sejak awal bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Di tengah larangan mudik dan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah, masyarakat pun melakukan kegiatan berbelanja dan bertransaksi secara online.
Seperti dompet digital DANA yang menyebut, dengan adanya pembatasan mudik dan tatap muka akibat pandemi, hal tersebut ikut berimbas pada penggunaan transaksi digital khususnya pada fitur Kirim Uang.
Oleh karena itu, DANA memproyeksikan peningkatan transaksi elektronik masih bisa terus terjadi bahkan selama hari raya Idul Fitri. Pasalnya, fitur Kirim Uang secara digital dapat menjadi solusi yang efisien untuk mengakomodir kebutuhan pengguna dalam berkirim uang yang kerap menjadi tradisi di hari raya.
Monita Moerdani, Chief Marketing Officer DANA mengatakan, DANA memantau kenaikan yang hampir sama pada bulan Ramadan tahun lalu dan tahun ini. Menurut Monita, masa pandemi yang masih dilalui pada tahun 2021 ini, secara tidak langsung ikut menggerakkan transaksi digital termasuk lewat dompet digital DANA.
-
OJK akan sanksi multifinance jika cara debt collector tarik kendaraan langgar hukum
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberi sanksi tegas pada perusahaan pembiayaan yang memiliki debt collector dengan perilaku yang tak sesuai hukum. Penegasan OJK ini dikarenakan masih ditemukan beberapa kasus debt collector yang menarik kendaraan bermotor dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.
“OJK menyatakan tidak menolerir debt collector yang melanggar hukum dan akan memberi sanksi keras kepada perusahaan pembiayaan yang melanggar,” ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot dalam keterangan resminya.
OJK juga sudah berkomunikasi dengan asosiasi perusahaan terkait penertiban hal tersebut dan meminta asosiasi agar bisa menertibkan anggotanya mengenai cara penagihan debt collector.
“Sanksi mengacu pada ketentuan dalam POJK 35/2018 tentang perusahaan pembiayaan,” ujar Sekar ketika dihubungi KONTAN terkait sanksi tegas seperti apa yang akan diberikan, Sabtu (16/5).
-
BRI Bagikan Tips Agar Pelaku UMKM Sukses Sejak Awal
Jakarta, CNN Indonesia —
Dalam berbisnis, seseorang harus menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola bisnis (good corporate governance) yang baik adalah kunci agar bisnis dapat terus berkembang dan bertahan lama.
Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto mengatakan, rumus di atas sama-sama berlaku bagi pebisnis baru atau yang sudah lama berkecimpung. Dengan tata kelola yang baik, pengusaha akan terdorong untuk bertanggung jawab secara transparan. Hal ini disebut sebagai salah satu fondasi yang membuat usaha tumbuh berkelanjutan.
“Kepatuhan itu, bahasa kerennya kan good corporate governance, jangan diterjemahkan menjadi sesuatu yang kelihatannya canggih, advance, ataupun kompleks. Sederhananya, salah satu unsur dari kepatuhan itu adalah integritas. Jadi kalau kita bicara mikro, mau mengembangkan bisnis, kita harus mulai dengan integritas dan professional,” ujar Solichin pada acara BRI Cuap-cuap Cuan Berkah.
-
Indonesia mencoba bertahan dari tiga krisis besar yang melanda
KONTAN.CO.ID – TEPAT 24 tahun lalu, Indonesia menghadapi puncak krisis ekonomi dan politik pada Mei 1998. Krisis moneter yang berujung pada krisis politik dan menumbangkan rezim Orde Baru itu masih menyisakan beban ekonomi dan sejarah bagi negara ini.
Benar, Indonesia memang mampu bangkit dan keluar dari tekanan krisis, termasuk dari hantaman krisis ekonomi kedua tahun 2008. Tapi, di saat sedang berupaya menata kembali ekonomi, Indonesia kembali dihadapkan pada krisis yang lebih dahsyat akibat pandemi Covid-19.
Selain ekonomi, kita juga dihadapkan krisis kesehatan.
Secara umum, efek pandemi Covid-19 sudah terlihat nyata. Selain menewaskan ribuan orang, bahkan jutaan secara global, tahun lalu, laju ekonomi Indonesia minus 2,07%. Ratusan triliun rupiah duit stimulus hanya mampu menahan kejatuhan ekonomi ke jurang lebih dalam.
-
Hati-hati, penjahat siber menyasar celah keamanan QR Code, begini cara mencegahnya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Saat ini penggunaan kode QR untuk segala hal. Mulai dari membuka situs web, mengunduh aplikasi, mengumpulkan poin program loyalitas, melakukan pembayaran dan mentransfer uang atau amal. Untuk sektor keuangan di Indonsia dikenal dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS menjadi andalan transaksi di kala pandemi.
Teknologi yang mudah untuk diakses dan praktis ini memberikan kenyamanan bagi banyak orang. Termasuk bagi pelaku kejahatan siber. Kita tidak bisa begitu saja membaca kode QR atau memeriksa proses pemindaia. Pengguna hanya mengandalkan integritas pembuat.
Dalam rilis awal pekan ini, perusahaan keamanan siber, Kaspersky memperingatkan, kode QR yang dibuat oleh pelaku kejahatan siber mungkin mengarah ke situs phishing yang terlihat seperti halaman login jaringan sosial atau bank online.
-
Ekonom Khawatir Kenaikan PPN Bakal Lemahkan Ekonomi
Jakarta, CNN Indonesia —
Ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus khawatir kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen jadi 15 persen pada 2022 mendatang, bakal berdampak pada ekonomi. Dalam hal ini, melemahkan daya beli masyarakat.
“Kenaikan PPN ini tentunya akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi dan produksi bagi masyarakat. Lalu, terjadi kenaikan harga barang-barang. Di tengah pandemi seperti ini, tentu akan menyulitkan daya beli,” ungkapnya dalam webinar bertajuk ‘PPN 15 Persen Perlukah di Masa Pandemi?’, Selasa (11/5).
Melemahnya daya beli akan berdampak pada menurunnya permintaan barang dan jasa. Hal ini akan berdampak pada penurunan utilisasi dan penjual sektor usaha.
“Utilisasi dan penjualannya tentu akan turun dan akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” imbuhnya.
-
Siap-siap pemerintah akan kenakan pajak kripto
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Siap-siap pemerintah akan kenakan pajak atas cryptocurrency. Hal ini sejalan dengan geliat transaksi mata uang digital ini.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan aset kripto merupakan barang baru di Indonesia. Untuk itu pihaknya akan mendalami lebih lanjut jenis pajak apa yang akan diterapkan.
Kata Suryo, otoritas fiskal kini tengah membahas model bisnis kripto. Suryo bilang kripto bisa dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) apabila kripto dianggap sebagai mata uang atau alat tukar atas barang/jasa.
“PPN dikenakan barang dan jasa daerah pabean pertanyaan apakah kripto sama seperti itu, dan pengganti uang atau bukan atas produk itu kena barang kena pajak,” kata Suryo saat Media Briefing di Kantor DJP, Senin (10/5).
-
Cara Daftar BPUM Tahap 3
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah masih menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bantuan langsung tunai (BLT) yang kini memasuki pencairan tahap ketiga tersebut masih terbuka bagi pelaku UMKM yang belum mendaftar.
Namun, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan bantuan tersebut harus mendaftarkan diri ke dinas bidang koperasi dan UKM di kabupaten/kota tempatnya tinggal.
Sebelum mendaftar, harus dipastikan pula mereka memiliki bukti sebagai pelaku usaha mikro melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). Bisa juga memiliki surat keterangan usaha (SKU) dari kepala desa/lurah.
Mengutip dari laman resmi Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) DKI Jakarta, langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan SKU antara lain, pertama, membuat surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen dan data. Surat permohonan itu harus disertai materai.
-
Cadangan devisa tembus US$ 138,8 miliar, ini faktor penopangnya
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2021 tercatat sebesar US$ 138,8 miliar, naik dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2021 sebesar US$ 137,1 miliar.
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy, mengatakan tentunya kenaikan cadangan devisa kali ini selaras dengan kenaikan jumlah utang pemerintah pusat yang pada akhir kuartal I-2021 lalu pertumbuhannya mencapai di kisaran 24% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Di samping itu juga, kenaikan cadangan devisa ditopang peningkatan kinerja ekspor yang juga mengalami peningkatan di akhir kuartal I-2021. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekspor yang juga mengalami pertumbuhan hingga 10%.
Setali tiga uang, Yusuf menilai seharusnya dengan kenaikan cadangan devisa per akhir April lalu nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan namun dengan isu sentimen perekonomian global khususnya Amerika Serikat (AS) di bulan April, mata uang Garuda justru lebih banyak mengalami pelemahan.
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
