-
KJA Andita Gunawan – Accurate Digital Partner
-
KJA Andita Gunawan Peduli CORONA
-
BI Bakal Edarkan Uang Digital
Jakarta, CNN Indonesia —
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan bahwa bank sentral akan menerbitkan mata uang digital. Saat ini, perumusan bank sentral mata uang digital masih dilakukan.
Pernyataan itu dilontarkan Perry untuk menanggapi pertanyaan Pendiri CT Corp Chairul Tanjung terkait uang kripto dalam CNBC Economic Outlook 2021, Kamis (25/2).
“Kami sedang rumuskan yang nanti kemudian BI akan terbitkan central bank digital currency,” ujar Perry.
Perry mengungkapkan uang digital itu nantinya akan diedarkan bersama bank dan fintech secara wholesale maupun retail.
-
Tahun depan, Kementerian Koperasi dan UKM akan lakukan sensus usaha mikro kecil
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebagai upaya percepatan transformasi usaha informal ke usaha formal pada pelaku usaha kecil dan mikro, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) berencana melakukan sensus pelaku usaha mikro dan kecil.
Sensus tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2022. Sensus menjadi bentuk upaya diwujudkannya data tunggal pelaku UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, kesulitan saat ini yang dirasakan ialah tidak adanya data tunggal UMKM. Padahal, Teten menyebut, ada 22 kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah yang ikut andil mengurusi UMKM.
“Kementerian kita kesulitan dalam melakukan perencanaan, pemberdayaan dan evaluasi. Oleh karena itu data tunggal menjadi prioritas kita,” kata Teten dalam konferensi pers daring sosialisasi PP nomor 7 tahun 2021, pada Selasa (23/2).
-
Pemerintah merelaksasi sanksi admistrasi wajib pajak bandel
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menetapkan sejumlah relaksasi atas sanksi administrasi wajib pajak (WP). Tujuannya untuk mendorong wajib pajak nakal melunasi kewajiban perpajakan, sebab pemerintah sudah memberikan tarif sanksi administrasi yang lebih rendah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha yang merupakan aturan turunan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021.
Secara rinci, relaksasi sanksi administrasi wajib pajak nakal tersirat dalam Bab V tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Untuk Kemudahan Berusaha. Lebih lanjut, setidaknya ada tiga jenis pelanggaran wajib pajak yang diberikan relaksasi oleh pemerintah.
-
Cara Membuat Akun DJP Online
Jakarta, CNN Indonesia —
Pemerintah telah meluncurkan DJP online sejak beberapa tahun lalu untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan SPT atau membayar pajak lewat e-filing dan e-billing pajak.
Kemunculan DJP Online tentu memudahkan Wajib Pajak sehingga cara konvensional seperti mengantre di kantor pajak tidak perlu lagi dilakukan.
Dengan koneksi internet, pembayaran dan pelaporan SPT menjadi lebih efisien dan cepat dilakukan. Akan tetapi melakukannya terlebih dahulu wajib pajak harus mendaftar di laman Ditjen Pajak.
Cara membuat akun DJP Online pun cukup mudah. Hanya saja Anda membutuhkan EFIN terlebih dahulu untuk dapat membuat akun DJP Online.
Berikut cara membuat akun DJP Online untuk keperluan lapor SPT dan bayar pajak.
-
Lapor SPT Tahunan via www.pajak.go.id, Siapkan 5 Dokumen Berikut Ini
Bisnis.com, JAKARTA – Wajib pajak udah mulai dapat mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020. Perlu diketahui, wajib pajak badan dan orang pribadi untuk pelaporan SPT Tahunan memiliki tenggat waktu berbeda.
Di tengah pandemi Covid-19, wajib pajak tidak perlu datang langsung ke kantor pajak terdekat untuk mengisi SPT Tahunan. Anda bisa melaporkan SPT Tahunan di rumah saja dengan mengakses situs www.pajak.go.id. Adapun, batas akhir pelaporan SPT pajak orang pribadi pada 31 Maret 2021, sedangkan untuk wajib pajak badan akan berakhir pada April 2021.
Bagi pekerja yang berstatus karyawan swasta, Anda bisa melakukan pelaporan pajak online tahunan dengan fitur e-Filing yang disediakan oleh Ditjen Pajak. Namun, ada beberapa dokumen penting yang harus Anda siapkan sebelum mengisi SPT Tahunan.
-
4 Cara Hindari Jebakan Tumpukan Cicilan Akibat DP 0 Persen
Jakarta, CNN Indonesia —
Bank Indonesia (BI) memberikan ‘alasan’ bagi masyarakat yang berencana mengambil rumah atau kendaraan bermotor untuk mewujudkan keinginannya lewat kebijakan baru pelonggaran uang muka (Down Payment/DP) 0 persen.
Lewat kebijakan tersebut, mereka yang akan membeli mobil atau rumah pada 1 Maret 2021 hingga 31 Desember 2021 dapat mengambil cicilan tanpa harus membayar uang muka.
Tak hanya itu, pemerintah juga membebaskan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mobil baru untuk kategori mobil sedan dan mobil 4×2 mulai 1 Maret-Mei 2021.
Godaan untuk membelanjakan uang datang bertubi-tubi, membuat keputusan membeli rumah dan mobil di tengah pandemi menjadi sebuah keputusan yang menggiurkan.
-
Defisit transaksi berjalan RI 2020 menyempit 0,4% dari PDB
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di sepanjang tahun 2020 menyempit dari catatan CAD di sepanjang tahun 2019.
Bank Indonesia (BI) mencatat, CAD di sepanjang tahun lalu sebesar US$ 4,7 miliar atau setara 0,4% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Membaik dibandingkan 2019 yang defisit US$ 30,4 miliar (2,72% PDB).
Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, menyempitnya CAD sejalan dengan kinerja perdagangan baik ekspor maupun impor yang tertahan, seiring dengan adanya pandemi Covid-19.
“Ekspor terbatas karena melemahnya permintaan negara-negara mitra dagang, impor juga masih tertahan akibat permintaan domestik yang belum kuat,” kata Erwin dalam laporannya, Jumat (19/2).
-
Beda e-FIN Badan dan e-FIN Pribadi
Jakarta, CNN Indonesia —
E-Fin atau EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas wajib pajak yang secara resmi diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk keperluan transaksi perpajakan.
Tidak hanya dari segi fungsi yang diperlukan sebagai alat transaksi pajak, Anda juga perlu mengetahui beda EFIN badan dan EFIN pribadi.
Secara umum, EFIN badan diperlukan untuk melaporkan segala bentuk kewajiban perpajakan sebuah badan, seperti:
- Perseroan Terbatas (PT)
- Perseroan lainnya
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Koperasi
- Yayasan
- Lembaga
- Dana Pensiun
- dan Badan lainnya.
Permohonan mengurus EFIN badan biasanya melibatkan perwakilan yang ditunjuk oleh badan untuk mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak badan terdaftar.
-
Kata pengamat terkait upaya pemerintah mengejar rasio kepatuhan pajak hingga 80%
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan rasio kepatuhan pajak untuk pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) 2020 sebesar 80% dengan target pelaporan pajak sebanyak 19 juta SPT.
Untuk mencapai tingkat kepatuhan tersebut, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan otoritas pajak perlu melakukan pendekatan kepada wajib pajak (WP) orang pribadi (OP).
Sementara, untuk WP Badan dinilai tidak ada permasalahan kepatuhan yang signifikan karena umumnya sudah didampingi oleh konsultan pajak profesional.
-
Transaksi via Pasar Digital UMKM Diklaim Tembus Rp11,4 T
Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian BUMN mencatat transaksi Pasar Digital UMKM atau PaDi UMKM mencapai Rp11,4 triliun per akhir Januari 2021 lalu. PaDi UMKM merupakan platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN guna mengoptimalkan, mempercepat dan mendorong belanja BUMN pada UMKM.
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan transaksi tersebut berasal dari sembilan BUMN yang terlibat dalam ekosistem PaDi UMKM, serta sejak platform tersebut diluncurkan pada Agustus 2020 lalu.
“Total transaksi yang dilakukan melalui PaDi UMKM sampai dengan akhir Januari 2021 lalu mencapai Rp11,4 triliun, ini tentunya merupakan satu awalan yang baik namun tentunya masih bagian kecil dari potensi yang kami bisa lakukan melalui PaDi UMKM,” ujarnya dalam pembukaan Pasar Digital UMKM Indonesia Virtual Expo 2021, Senin (15/2).
Ia menuturkan Kementerian BUMN menargetkan partisipasi perusahaan pelat merah dalam platform tersebut meningkat ke depannya. Saat ini, sembilan BUMN yang terlibat meliputi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT BRI (Persero) Tbk.
Kunjungi Kami www.kjaanditagunawan.com
Stay tuned
